Evaluasi Penanganan Perkara Pelanggaran KEPP Pada Pemilu dan Pilkada Serentak 2024

Ringkasan paket

Evaluasi Penanganan Perkara Pelanggaran KEPP Pada Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 adalah paket tender jasa lainnya milik Kementerian Dalam Negeri (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) yang diumumkan melalui LPSE Kementerian Dalam Negeri. Nilai HPS Rp 670.391.160 dari pagu Rp 670.440.000, sumber dana APBN 2026. Metode pemilihan: Tender, Pascakualifikasi Satu File, Harga Terendah Sistem Gugur. Paket ini untuk kualifikasi usaha kecil. Lokasi pekerjaan: DKPP RI - Jakarta Pusat (Kota). Tahap saat ini: Pengumuman Pascakualifikasi ….

Informasi paket

Kode paket

10181666000

Instansi

Kementerian Dalam Negeri

Satuan kerja

DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU

Kategori

Tender

Jenis pengadaan

Jasa Lainnya

Metode

Tender — Pascakualifikasi Satu File — Harga Terendah Sistem Gugur

Nilai HPS

Rp 670.391.160

Nilai pagu

Rp 670.440.000

Sumber dana / TA

APBN 2026

Jenis kontrak

Gabungan Lumsum dan Harga Satuan

Kualifikasi usaha

Kecil

Lokasi pekerjaan

DKPP RI - Jakarta Pusat (Kota)

Wilayah

Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta

Tanggal dibuat

10 November 2026

LPSE

LPSE Kementerian Dalam Negeri

Jadwal tahapan

1. Pengumuman Pascakualifikasi · tahap saat ini12 November 2026 13:00 — 19 November 2026 13:00
2. Download Dokumen Pemilihan12 November 2026 13:30 — 19 November 2026 13:00
3. Pemberian Penjelasan16 November 2026 10:00 — 16 November 2026 11:00
4. Upload Dokumen Penawaran16 November 2026 15:00 — 19 November 2026 13:00
5. Pembukaan Dokumen Penawaran19 November 2026 13:01 — 19 November 2026 13:05
6. Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga19 November 2026 13:06 — 23 November 2026 23:59
7. Pembuktian Kualifikasi24 November 2026 10:00 — 24 November 2026 14:00
8. Penetapan Pemenang24 November 2026 14:30 — 24 November 2026 14:45
9. Pengumuman Pemenang24 November 2026 14:46 — 24 November 2026 15:00
10. Masa Sanggah24 November 2026 15:01 — 30 November 2026 09:00
11. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa1 Desember 2026 08:00 — 1 Desember 2026 16:00
12. Penandatanganan Kontrak2 Desember 2026 08:00 — 2 Desember 2026 16:00

Syarat kualifikasi (ringkasan pengumuman)

• Administrasi/Legalitas
• Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha.
• Jenis Izin
• Bidang Usaha/Sub Bidang Usaha/Klasifikasi/Sub Klasifikasi
• Nomor Induk Berusaha NIB Berbasis Resiko atau Tanda Daftar Perusahaan TDP
• KBLI 82301 Jasa Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi, dan Pameran MICE atau KBLI 82302 Jasa Penyelenggara Event Khusus Special Event
• Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.
• Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa.
• Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
• a) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
• b) Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
• c) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
• d) Kartu Tanda Penduduk.
• Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas
• Menyetujui Surat Pernyataan Peserta
• Dalam hal Peserta akan melakukan konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain harus mempunyai perjanjian konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain
• Kerja sama operasi dapat dilaksanakan dengan ketentuan:
• a) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Kualifikasi Usaha Non Kecil;
• b) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Kualifikasi Usaha Kecill;
• c) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Koperasi;
• d) Memiliki Kualifikasi Usaha Kecil dengan Kualifikasi Usaha Kecil;
• e) Memiliki Kualifikasi Usaha Kecil dengan Koperasi; dan/atau
• f) Koperasi dengan Koperasi.
• Kerja sama operasi dapat dilakukan dengan batasan jumlah anggota dalam 1 (satu) kerja sama operasi:
• 1) untuk Barang, Jasa Lainnya, dan Jasa Konsultansi Non Konstruksi yang bersifat tidak kompleks dibatasi paling banyak 3 (tiga) perusahaan; dan
• 2) untuk Barang, Jasa Lainnya, dan Jasa Konsultansi Non Konstruksi yang bersifat kompleks dibatasi paling banyak 5 (lima) perusahaan.
• Teknis
• Penyedia dengan kualifikasi usaha kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun dan belum memiliki pengalaman dikecualikan dari ketentuan pengalaman sebagaimana dimaksud pada butir 1) huruf a) dan b) untuk paket pengadaan dengan nilai sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
• Memiliki Pengalaman Pekerjaan:
• a) Penyediaan barang pada divisi (Lihat Tabel) yang sama paling kurang
• pekerjaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak;
• b) Penyediaan barang sekurang-kurangnya dalam kelompok/grup (Lihat Tabel) yang sama paling kurang
• pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak;
• c) Untuk usaha nonkecil memiliki nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebesar paling kurang sama dengan 50% (lima puluh persen) nilai HPS/Pagu Anggaran dan
• d) Untuk usaha kecil/koperasi yang mengikuti paket pengadaan untuk usaha nonkecil, memiliki nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebesar paling kurang sama dengan 50% (lima puluh persen) nilai HPS/Pagu Anggaran.
• Tabel Data KBKI
• Divisi
• Kelompok
• Deskripsi
• Tahun

Rencana Umum Pengadaan (RUP)

• 68790946 · Evaluasi Penanganan Perkara Pelanggaran KEPP Pada Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 · APBN

Regulasi yang berlaku

Dipetakan otomatis dari jenis, metode, dan nilai paket. Status pasal mengikuti perubahan terakhir.

• Perpres 16/2018 · Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

  Dasar seluruh pengadaan barang/jasa yang dibiayai APBN/APBD.

  Telah diubah Perpres 12/2021 dan Perpres 46/2025.

• Peraturan LKPP 3/2026 · Pedoman persiapan dan pelaksanaan pengadaan melalui penyedia

  Tata cara persiapan, pemilihan, dan kontrak barang/jasa lainnya/konsultansi nonkonstruksi (Lampiran I). Menggantikan Peraturan LKPP 12/2021 jo. 4/2024; paket yang pemilihannya dimulai sebelum peraturan ini berlaku tetap mengikuti aturan lama (Pasal 10).