- Beranda
- Tender LPSE
- Kementerian Dalam Negeri
- Pengadaan Perangkat Jaringan DC Co-Location
Pengadaan Perangkat Jaringan DC Co-Location
Kementerian Dalam Negeri · HPS Rp 92,1 M
Ringkasan paket
Pengadaan Perangkat Jaringan DC Co-Location adalah paket tender pengadaan barang milik Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Kependudukan Dan Pencatatan Sipil) yang diumumkan melalui LPSE Kementerian Dalam Negeri. Nilai HPS Rp 92.126.849.879 dari pagu Rp 100.000.000.000, sumber dana APBN 2026. Metode pemilihan: Tender, Pascakualifikasi Satu File, Harga Terendah Sistem Gugur. Paket ini untuk kualifikasi usaha non kecil. Lokasi pekerjaan: Gedung JB Sumarlin, Komplek Kementerian Keuangan, Jl. Wahidin Raya No.1 Jakarta Pusat. - Jakarta Pusat (Kota). Tahap saat ini: Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga.
Audit Dokumen Pemilihan Paket Ini
Pindai syarat diskriminatif, klausul penalti memberatkan, dan ranjau gugur teknis/administrasi dengan AI ReviuTender.
Informasi paket
- Kode paket
- 10168988000
- Instansi
- Kementerian Dalam Negeri
- Satuan kerja
- DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
- Kategori
- Tender
- Jenis pengadaan
- Pengadaan Barang
- Metode
- Tender — Pascakualifikasi Satu File — Harga Terendah Sistem Gugur
- Nilai HPS
- Rp 92.126.849.879
- Nilai pagu
- Rp 100.000.000.000
- Sumber dana / TA
- APBN 2026
- Jenis kontrak
- Lumsum
- Kualifikasi usaha
- Non Kecil
- Lokasi pekerjaan
- Gedung JB Sumarlin, Komplek Kementerian Keuangan, Jl. Wahidin Raya No.1 Jakarta Pusat. - Jakarta Pusat (Kota)
- Wilayah
- Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta
- Tanggal dibuat
- 15 September 2026
- LPSE
- LPSE Kementerian Dalam Negeri
Cek Kelayakan AI
Apakah perusahaan Anda memenuhi syarat paket ini?
ReviuTender mencocokkan syarat kualifikasi (SBU, KBLI, kualifikasi usaha, pengalaman) dengan profil perusahaan Anda, lalu menandai syarat yang belum terpenuhi.
Jadwal tahapan
- Pengumuman Pascakualifikasi24 September 2026 14:30 — 15 Oktober 2026 15:00
- Download Dokumen Pemilihan24 September 2026 14:30 — 15 Oktober 2026 15:00
- Pemberian Penjelasan24 September 2026 14:30 — 9 Oktober 2026 16:00
- Upload Dokumen Penawaran24 September 2026 14:30 — 15 Oktober 2026 15:00
- Pembukaan Dokumen Penawaran15 Oktober 2026 15:01 — 15 Oktober 2026 15:30
- Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga · tahap saat ini15 Oktober 2026 15:31 — 5 November 2026 14:00
- Pembuktian Kualifikasi5 November 2026 14:01 — 5 November 2026 15:00
- Penetapan Pemenang5 November 2026 15:01 — 5 November 2026 15:30
- Pengumuman Pemenang5 November 2026 15:31 — 5 November 2026 15:55
- Masa Sanggah5 November 2026 15:56 — 12 November 2026 16:00
- Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa13 November 2026 07:30 — 13 November 2026 16:30
- Penandatanganan Kontrak16 November 2026 07:30 — 16 November 2026 16:00
Syarat kualifikasi (ringkasan pengumuman)
- Administrasi/Legalitas
- Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha.
- Jenis Izin
- Bidang Usaha/Sub Bidang Usaha/Klasifikasi/Sub Klasifikasi
- Surat Ijin Usaha atau SIUP atau Nomor Induk Berusaha NIB Berbasis Resiko atau Tanda Daftar Perusahaan TDP
- Barang Perdagangan Besar Komputer atau Yang Setara untuk Perusahaan Asing
- Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.
- Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa
- Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
- a) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
- b) Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
- c) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
- d) Kartu Tanda Penduduk.
- Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas
- Menyetujui Surat Pernyataan Peserta
- Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain
- Bab V LDK, B. Persyaratan Kualifikasi Nomor 6
- Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain
- Bab V LDK, B. Persyaratan Kualifikasi Nomor 7
- Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain
- Bab V LDK, B. Persyaratan Kualifikasi Nomor 8
- Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain
- Bab V LDK, B. Persyaratan Kualifikasi Nomor 9
- Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain
- Bab V LDK, B. Persyaratan Kualifikasi Nomor 10
- Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain
- Dalam hal Peserta akan melakukan konsorsiumkerja sama operasikemitraanbentuk kerjasama lain harus mempunyai perjanjian konsorsiumkerja sama operasikemitraanbentuk kerjasama lain, dengan ketentuan Jumlah anggota maksimal adalah 2 dua yang terdiri dari 1 Lead dan 1 Anggota.
- Teknis
- Memiliki Pengalaman Pekerjaan:
- a) Penyediaan barang pada divisi (Lihat Tabel) yang sama paling kurang
- pekerjaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak;
- b) Penyediaan barang sekurang-kurangnya dalam kelompok/grup (Lihat Tabel) yang sama paling kurang
- pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak;
- c) Untuk usaha nonkecil memiliki nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebesar paling kurang sama dengan 50% (lima puluh persen) nilai HPS/Pagu Anggaran dan
- d) Untuk usaha kecil/koperasi yang mengikuti paket pengadaan untuk usaha nonkecil, memiliki nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebesar paling kurang sama dengan 50% (lima puluh persen) nilai HPS/Pagu Anggaran.
- Tabel Data KBKI
- Divisi
- Kelompok
- Deskripsi
- Tahun
Rencana Umum Pengadaan (RUP)
- 67743931 · Pengadaan Perangkat Jaringan DC Co-Location · APBN
Regulasi yang berlaku
Dipetakan otomatis dari jenis, metode, dan nilai paket. Status pasal mengikuti perubahan terakhir.
Perpres 16/2018 · Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Dasar seluruh pengadaan barang/jasa yang dibiayai APBN/APBD.
Telah diubah Perpres 12/2021 dan Perpres 46/2025.
Peraturan LKPP 3/2026 · Pedoman persiapan dan pelaksanaan pengadaan melalui penyedia
Tata cara persiapan, pemilihan, dan kontrak barang/jasa lainnya/konsultansi nonkonstruksi (Lampiran I). Menggantikan Peraturan LKPP 12/2021 jo. 4/2024; paket yang pemilihannya dimulai sebelum peraturan ini berlaku tetap mengikuti aturan lama (Pasal 10).
Pasal kunci Perpres 16/201813 pasal relevan · 12 sudah diubah
- Pasal 26Harga Perkiraan Sendiri (HPS)Nilai HPS paket iniDiubah · terakhir Perpres 46/2025
- Pasal 38Metode pemilihan penyedia barang/konstruksi/jasa lainnyaMetode pemilihan paketDiubah · terakhir Perpres 46/2025
- Pasal 39Metode evaluasi penawaranCara penawaran dievaluasiDiubah · terakhir Perpres 46/2025
- Pasal 27Jenis kontrakJenis kontrak paketDiubah · terakhir Perpres 46/2025
- Pasal 50Pelaksanaan pemilihan melalui tender/seleksiTahapan tender/seleksiDiubah · terakhir Perpres 46/2025
- Pasal 44Kualifikasi penyediaSyarat kualifikasi pesertaDiubah · terakhir Perpres 46/2025
- Pasal 31Jaminan penawaranHPS di atas Rp10 miliarDiubah · terakhir Perpres 12/2021
- Pasal 33Jaminan pelaksanaanNilai kontrak di atas Rp200 jutaDiubah · terakhir Perpres 46/2025
- Pasal 65Peran serta usaha mikro, kecil, dan koperasiKualifikasi usaha kecilDiubah · terakhir Perpres 46/2025
- Pasal 66Penggunaan produk dalam negeriPengadaan barangDiubah · terakhir Perpres 46/2025
- Pasal 67Preferensi harga produk dalam negeriPengadaan barangDiubah · terakhir Perpres 46/2025
- Pasal 46Dokumen pemilihanIsi dokumen pemilihanBelum pernah diubah
- Pasal 78Sanksi bagi peserta pemilihanBerlaku untuk semua pesertaDiubah · terakhir Perpres 46/2025
Tanya jawab singkat
10 pertanyaan · klik untuk membukaBerapa HPS paket ini?
Nilai HPS paket ini Rp 92.126.849.879 (Rp 92,1 M). Pagu anggarannya Rp 100.000.000.000, sehingga HPS setara 92,1% dari pagu. Sumber dana: APBN.
Kapan batas akhir pemasukan penawaran paket ini?
Tahap upload dokumen penawaran dibuka 24 September 2026 14:30 WIB dan ditutup 15 Oktober 2026 15:00 WIB. Saat ini paket berada pada tahap Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga.
Kapan pemenang paket ini diumumkan?
Menurut jadwal di SPSE, pengumuman pemenang berlangsung 5 November 2026 15:31 – 5 November 2026 15:55 WIB, dan penandatanganan kontrak dijadwalkan 16 November 2026 07:30 – 16 November 2026 16:00 WIB. Jadwal dapat berubah sewaktu-waktu oleh Pokja Pemilihan.
Siapa penyelenggara tender ini?
Paket ini milik Kementerian Dalam Negeri (satuan kerja Ditjen Kependudukan Dan Pencatatan Sipil) dan diumumkan melalui LPSE Kementerian Dalam Negeri dengan kode paket 10168988000.
Bagaimana metode pemilihan dan jenis kontrak paket ini?
Jenis pengadaannya Pengadaan Barang dengan metode Tender, Pascakualifikasi Satu File, Harga Terendah Sistem Gugur. Jenis kontraknya Lumsum.
Perusahaan seperti apa yang bisa ikut tender ini?
Paket ini untuk kualifikasi usaha non kecil. Daftar lengkap ada di bagian Syarat kualifikasi dan dokumen pemilihan resmi.
Biasanya pemenang menawar berapa persen dari HPS untuk paket sejenis?
Dari 23 paket Pengadaan Barang dengan HPS Rp15–100 miliar se-Indonesia yang sudah selesai, nilai kontrak pemenang median 99,7% dari HPS. Untuk paket ini, angka tersebut setara sekitar Rp 91,9 M. Ini data historis, bukan patokan harga. Penawaran di bawah 80% HPS wajib disertai jaminan pelaksanaan sebesar 5% dari nilai HPS.
Aturan apa yang berlaku untuk paket ini?
Perpres 16/2018 (diubah Perpres 12/2021 dan Perpres 46/2025); Peraturan LKPP 3/2026. Ketentuan HPS (Pasal 26) dan metode pemilihan mengikuti bunyi terbaru setelah perubahan; jaminan pelaksanaan diatur Pasal 33 sebagaimana diubah terakhir dengan Perpres 46/2025. Ketentuan khusus paket tetap mengikuti dokumen pemilihan yang ditetapkan Pokja.
Di mana lokasi pekerjaan paket ini?
Lokasi pekerjaan: Gedung JB Sumarlin, Komplek Kementerian Keuangan, Jl. Wahidin Raya No.1 Jakarta Pusat. - Jakarta Pusat (Kota). Wilayah LPSE: Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta.
Bagaimana cara ikut paket ini?
Masuk ke SPSE LPSE Kementerian Dalam Negeri dengan akun penyedia yang sudah terverifikasi, cari kode paket 10168988000, unduh dokumen pemilihan, lalu ikuti tahapannya sampai upload penawaran sebelum batas waktu. Sebelum mengunggah, pastikan dokumen penawaran sesuai persyaratan; ReviuTender dapat mengaudit dokumen Anda terhadap syarat paket ini.
Disusun otomatis dari pengumuman publik SPSE dan riwayat paket yang sudah selesai.
Paket aktif serupa
Replikasi Perangkat Keras Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Terpusat (SIAK Terpusat) Tahap II
Kementerian Dalam Negeri
Kota Jakarta SelatanTenderPengadaan Barang2026Rp 80 MPenandatanganan KontrakHPS
Rp 80 M
Penandatanganan Kontrak,Oversight Sevice Provider (OSP) Dukungan Manajemen Kegiatan, Perjalanan, dan Penyelenggaraan Kegiatan bagi NSC dan CPMU
Kementerian Dalam Negeri
Kota Jakarta SelatanTenderJasa Lainnya2026Rp 58,1 MPengumuman Pascakualifikasi …HPS
Rp 58,1 M
Pengumuman Pascakualifikasi …Pengadaan Perangkat Keras Sistem Informasi Notifikasi Otomatis antara Layanan Adminduk dan Layanan Eksternal
Kementerian Dalam Negeri
Kota Jakarta SelatanTenderPengadaan Barang2026Rp 44,8 MEvaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan HargaHPS
Rp 44,8 M
Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan HargaPengadaan Perangkat Keras Pemadanan Data Kependudukan berbasis AI
Kementerian Dalam Negeri
Kota Jakarta SelatanTenderPengadaan Barang2026Rp 17,2 MEvaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan HargaHPS
Rp 17,2 M
Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan HargaBantuan Teknis Penegasan Batas Desa di Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi D.I. Yogyakarta (5 Lot; Kabupaten Klaten dan Kabupaten Pati (Jawa Tengah), Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Kulon Progo (D.I. Yogyakarta))
Kementerian Dalam Negeri
Kab. Kulon ProgoTenderJasa Lainnya2026Rp 12,9 MEvaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan HargaHPS
Rp 12,9 M
Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan HargaFasilitasi Penguatan Kelembagaan DKPP RI Tahun 2026 (LAPKIN)
Kementerian Dalam Negeri
Kota Jakarta PusatTenderJasa Lainnya2026Rp 1,8 MEvaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan HargaHPS
Rp 1,8 M
Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga