Bantuan Teknis Penegasan Batas Desa di Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi D.I. Yogyakarta (5 Lot; Kabupaten Klaten dan Kabupaten Pati (Jawa Tengah), Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Kulon Progo (D.I. Yogyakarta))

Ringkasan paket

Bantuan Teknis Penegasan Batas Desa di Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi D.I. Yogyakarta (5 Lot; Kabupaten Klaten dan Kabupaten Pati (Jawa Tengah), Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Kulon Progo (D.I. Yogyakarta)) adalah paket tender jasa lainnya milik Kementerian Dalam Negeri (Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa) yang diumumkan melalui LPSE Kementerian Dalam Negeri. Nilai HPS Rp 12.905.129.902 dari pagu Rp 12.905.129.902, sumber dana APBN 2026 APBN 2026 APBN 2026 APBN 2026 APBN 2026. Metode pemilihan: Tender, Pascakualifikasi Satu File, Harga Terendah Sistem Gugur. Paket ini untuk kualifikasi usaha non kecil. Lokasi pekerjaan: Kabupaten Bantul - Bantul (Kab.); Kabupaten Gunungkidul - Gunung Kidul (Kab.); Kabupaten Kulon Progo - Kulon Progo (Kab.); Kabupaten Klaten - Klaten (Kab.); Kabupaten Pati - Pati (Kab.). Tahap saat ini: Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga.

Informasi paket

Kode paket

10169052000

Instansi

Kementerian Dalam Negeri

Satuan kerja

DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMERINTAHAN DESA

Kategori

Tender

Jenis pengadaan

Jasa Lainnya

Metode

Tender — Pascakualifikasi Satu File — Harga Terendah Sistem Gugur

Nilai HPS

Rp 12.905.129.902

Nilai pagu

Rp 12.905.129.902

Sumber dana / TA

APBN 2026 APBN 2026 APBN 2026 APBN 2026 APBN 2026

Jenis kontrak

Harga Satuan

Kualifikasi usaha

Non Kecil

Lokasi pekerjaan

Kabupaten Bantul - Bantul (Kab.); Kabupaten Gunungkidul - Gunung Kidul (Kab.); Kabupaten Kulon Progo - Kulon Progo (Kab.); Kabupaten Klaten - Klaten (Kab.); Kabupaten Pati - Pati (Kab.)

Wilayah

Kab. Kulon Progo, DI Yogyakarta

Tanggal dibuat

16 September 2026

LPSE

LPSE Kementerian Dalam Negeri

Jadwal tahapan

1. Pengumuman Pascakualifikasi22 September 2026 15:30 — 26 Oktober 2026 16:00
2. Download Dokumen Pemilihan22 September 2026 15:30 — 26 Oktober 2026 16:00
3. Pemberian Penjelasan22 September 2026 15:30 — 19 Oktober 2026 19:05
4. Upload Dokumen Penawaran22 September 2026 15:30 — 26 Oktober 2026 16:00
5. Pembukaan Dokumen Penawaran26 Oktober 2026 16:01 — 26 Oktober 2026 16:15
6. Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga · tahap saat ini26 Oktober 2026 16:16 — 19 November 2026 15:00
7. Pembuktian Kualifikasi19 November 2026 15:01 — 19 November 2026 15:15
8. Penetapan Pemenang19 November 2026 15:16 — 19 November 2026 15:30
9. Pengumuman Pemenang19 November 2026 15:31 — 19 November 2026 16:00
10. Masa Sanggah19 November 2026 16:01 — 3 Desember 2026 16:00
11. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa4 Desember 2026 09:00 — 4 Desember 2026 16:00
12. Penandatanganan Kontrak7 Desember 2026 09:00 — 7 Desember 2026 16:00

Syarat kualifikasi (ringkasan pengumuman)

• Administrasi/Legalitas
• Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha.
• Jenis Izin
• Bidang Usaha/Sub Bidang Usaha/Klasifikasi/Sub Klasifikasi
• Izin Usaha
• Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis YBDI kegiatan survei geodetik meliputi kegiatan survei batas dan tanah, dan kegiatan informasi spasial dan kartografi termasuk kegiatan pemetaan dan jasa pembuatan peta atau yang setara
• Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.
• Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa.
• Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
• a) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
• b) Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
• c) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
• d) Kartu Tanda Penduduk.
• Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas
• Menyetujui Surat Pernyataan Peserta
• Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain
• Dalam hal Peserta akan melakukan konsorsiumkerja sama operasiKemitraanbentuk kerjasama lain harus mempunyai perjanjian konsorsiumkerja samaoperasibentuk kerjasama lain dengan ketentuan 1 satu Lead dan 1 satu anggota
• Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain
• Belum pernah terjadi kegagalan pelaksanaan kontrak Non-performance akibat wanprestasi yang disebakan oleh penyedia dalam kurun waktu 4 empat tahun sebelum tanggal batas akhir pemasukan penawaran dengan melampirkan surat pernyataan perusahaan bahwa perusahaan tidak pernah mengalami Wanprestasi dalam waktu 4 empat tahun sejak tanggal pemasukkan dokumen penawaran
• Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain
• Calon Penyedia Jasa harus memiliki pengalaman minimal 1 satu kontrak kerja dengan sifat pekerjaan sejenis di bidang pemetaan batas baik batas negara atau batas provinsi atau batas kabupatenkota atau batas desa, sebagai penyedia utama, anggota KSO, penyedia manajemen atau penyedia atau minimal 2 dua kontrak kerja dalam 4 tahun terakhir sejak Agustus tahun 2022 sampai dengan Agustus tahun 2026 dengan minimal nilai kontrak masing-masing sesuai LDK terhitung sampai batas akhir pemasukan penawaran yang dibuktikan dengan Kontrak Kerja dan Berita Acara Serah Terima BAST. Pemenuhan persyaratan kontrak kerja harus dibuktikan dengan referensi dan perjanjian KSO Jika KSO yang memuat porsi masing-masing anggota KSO
• Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain
• Peserta harus mempunyai omzet tahunan rata-rata senilai seperti table dibawah ini dalam 4 tahun terakhir 2022 sampai dengan tahun 2025 dihitung berdasarkan nilai pekerjaan yang diterima tiap tahun berdasarkan laporan tahunan keuangan perusahaan yang sudah diaudit oleh kantor akuntan publik dalam 4 tahun terakhir dijumlahkan dan dibagi 4 dengan nilai sesuai LDK
• Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain
• Calon Penyedia Jasa harus menunjukan kemampuan untuk mendapatkan akses, atau memiliki sumber keuangan yang memadai untuk memenuhi perkiraan kebutuhan cashflow pelaksanaan layanan jasa kontrak Fasilitasi Penegasan Batas Desa terkait di luar kewajiban-kewajiban lainnya dari Calon Penyedia Jasa. Sumber-Sumber keuangan dimaksud minimum sesuai LDK dan harus dapat dibuktikan dalam bentuk i Rekening koran Bank dari penyedia jasa antara tanggal 22 September 2026 sampai dengan 14 Oktober 2026 danatau ii Fasilitas kredit diluar dana untuk pembayaran uang muka kontrak dalam bentuk surat pernyataan yang dikeluarkan oleh Bank Umum PemerintahSwasta yang menyatakan ketersediaan dana sebesar yang dinyatakan dalam fasilitas kredit tersebut untuk paket pekerjaan Fasilitasi Penegasan Batas Desa apabila nantinya Calon Penyedia Jasa ditetapkan sebagai pemenang tender
• Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain
• Dalam hal Calon Penyedia adalah sebuah Joint Venture JVKerja Sama Operasi KSO harus dijumlahkan untuk menentukan terpenuhinya kriteria kualifikasi minimum peserta dalam butir B.5 dan B.6 bab V, dengan komposisi yang dipersyaratkan dan untuk anggota penanggung jawab lead firm dari JVKSO harus memenuhi minimal 40 persen dari yang dipersyaratkan dan untuk anggota JVKSO lainnya harus memenuhi minimal 25 persen dari yang dipersyaratkan untuk kriteria butir B.5 dan B.6 bab V. Tidak terpenuhinya persyaratan ini akan menyebabkan penolakan penawaran dari JVKSO. Pengalaman dan sumber daya sub-kontraktor tidak diperhitungkan dalam menentukan apakah peserta memenuhi kriteria kualifikasi, kecuali ditentukan lain dalam LDP.
• Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain
• Peserta Tender dapat menyampaikan penawaran untuk 1 satu paket lot atau lebih. Agar memenuhi syarat penunjukkan lebih dari satu kontrak, calon pemenang harus memenuhi syarat penunjukkan lebih dari satu kontrak, calon pemenang harus memenuhi persyaratan kumulatif dari nilai rata-rata omzet tahunan sebagaimana ditetapkan pada butir B.5, dan sumber keuangan sebagaimanan ditetapkan pada butir B.6 serta harus mengusulkan tim personel yang berbeda untuk setiap kontrak. Kontrak akan diberikan kepada kombinasi penawaran dengan harga keseluruhan terendah untuk pemberi kerja.
• Teknis
• Memiliki Pengalaman Pekerjaan:
• a) Penyediaan barang pada divisi (Lihat Tabel) yang sama paling kurang
• pekerjaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak;
• b) Penyediaan barang sekurang-kurangnya dalam kelompok/grup (Lihat Tabel) yang sama paling kurang
• pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak;
• c) Untuk usaha nonkecil memiliki nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebesar paling kurang sama dengan 50% (lima puluh persen) nilai HPS/Pagu Anggaran dan
• d) Untuk usaha kecil/koperasi yang mengikuti paket pengadaan untuk usaha nonkecil, memiliki nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebesar paling kurang sama dengan 50% (lima puluh persen) nilai HPS/Pagu Anggaran.
• Tabel Data KBKI
• Divisi
• Kelompok

Rencana Umum Pengadaan (RUP)

• 67745567 · Bantuan Teknis Penegasan Batas Desa di Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi D.I. Yogyakarta (5 Lot; Kabupaten Klaten dan Kabupaten Pati (Jawa Tengah), Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Kulon Progo (D.I. Yogyakarta)) · APBN

Regulasi yang berlaku

Dipetakan otomatis dari jenis, metode, dan nilai paket. Status pasal mengikuti perubahan terakhir.

• Perpres 16/2018 · Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

  Dasar seluruh pengadaan barang/jasa yang dibiayai APBN/APBD.

  Telah diubah Perpres 12/2021 dan Perpres 46/2025.

• Peraturan LKPP 3/2026 · Pedoman persiapan dan pelaksanaan pengadaan melalui penyedia

  Tata cara persiapan, pemilihan, dan kontrak barang/jasa lainnya/konsultansi nonkonstruksi (Lampiran I). Menggantikan Peraturan LKPP 12/2021 jo. 4/2024; paket yang pemilihannya dimulai sebelum peraturan ini berlaku tetap mengikuti aturan lama (Pasal 10).