Pengadaan Perangkat Keras Pemadanan Data Kependudukan berbasis AI

Ringkasan paket

Pengadaan Perangkat Keras Pemadanan Data Kependudukan berbasis AI adalah paket tender pengadaan barang milik Kementerian Dalam Negeri (Ditjen Kependudukan Dan Pencatatan Sipil) yang diumumkan melalui LPSE Kementerian Dalam Negeri. Nilai HPS Rp 17.238.144.000 dari pagu Rp 17.238.144.000, sumber dana APBN 2027 APBN 2026. Metode pemilihan: Tender, Pascakualifikasi Satu File, Harga Terendah Sistem Gugur. Paket ini untuk kualifikasi usaha non kecil. Lokasi pekerjaan: Ditjen Dukcapil Kemendagri - Jakarta Selatan (Kota). Tahap saat ini: Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga.

Informasi paket

Kode paket

10174043000

Instansi

Kementerian Dalam Negeri

Satuan kerja

DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kategori

Tender

Jenis pengadaan

Pengadaan Barang

Metode

Tender — Pascakualifikasi Satu File — Harga Terendah Sistem Gugur

Nilai HPS

Rp 17.238.144.000

Nilai pagu

Rp 17.238.144.000

Sumber dana / TA

APBN 2027 APBN 2026

Jenis kontrak

Lumsum

Kualifikasi usaha

Non Kecil

Lokasi pekerjaan

Ditjen Dukcapil Kemendagri - Jakarta Selatan (Kota)

Wilayah

Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta

Tanggal dibuat

8 Oktober 2026

LPSE

LPSE Kementerian Dalam Negeri

Jadwal tahapan

1. Pengumuman Pascakualifikasi9 Oktober 2026 13:00 — 30 Oktober 2026 15:00
2. Download Dokumen Pemilihan9 Oktober 2026 13:00 — 30 Oktober 2026 15:00
3. Pemberian Penjelasan9 Oktober 2026 13:00 — 23 Oktober 2026 14:00
4. Upload Dokumen Penawaran9 Oktober 2026 13:00 — 30 Oktober 2026 15:00
5. Pembukaan Dokumen Penawaran30 Oktober 2026 15:01 — 30 Oktober 2026 15:15
6. Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga · tahap saat ini30 Oktober 2026 15:16 — 20 November 2026 14:00
7. Pembuktian Kualifikasi20 November 2026 14:01 — 20 November 2026 15:00
8. Penetapan Pemenang20 November 2026 15:01 — 20 November 2026 15:30
9. Pengumuman Pemenang20 November 2026 15:31 — 20 November 2026 15:55
10. Masa Sanggah20 November 2026 15:56 — 27 November 2026 16:00
11. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa30 November 2026 09:00 — 30 November 2026 16:00
12. Penandatanganan Kontrak1 Desember 2026 09:00 — 1 Desember 2026 16:00

Syarat kualifikasi (ringkasan pengumuman)

• Administrasi/Legalitas
• Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha.
• Jenis Izin
• Bidang Usaha/Sub Bidang Usaha/Klasifikasi/Sub Klasifikasi
• Surat Ijin Usaha atau SIUP atau Nomor Induk Berusaha NIB Berbasis Resiko atau Tanda Daftar Perusahaan TDP
• Barang Perdagangan Besar Komputer atau Yang Setara untuk Perusahaan Asing
• Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.
• Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa
• Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
• a) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
• b) Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
• c) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
• d) Kartu Tanda Penduduk.
• Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas
• Menyetujui Surat Pernyataan Peserta
• Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain
• Bab V LDK, B. Persyaratan Kualifikasi Nomor 6
• Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain
• Bab V LDK, B. Persyaratan Kualifikasi Nomor 7
• Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain
• Bab V LDK, B. Persyaratan Kualifikasi Nomor 8
• Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain
• Bab V LDK, B. Persyaratan Kualifikasi Nomor 9
• Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain
• Bab V LDK, B. Persyaratan Kualifikasi Nomor 10
• Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain
• Dalam hal Calon Penyedia adalah sebuah Joint Venture JVKerja Sama Operasi KSO harus dijumlahkan untuk menentukan terpenuhinya kriteria kualifikasi minimum peserta dalam butir B.5 dan B.6 bab V, dengan komposisi yang dipersyaratkan dan untuk anggota penanggung jawab lead firm dari JVKSO harus memenuhi minimal 40 dari yang dipersyaratkan dan untuk anggota JVKSO lainnya harus memenuhi minimal 25 dari yang dipersyaratkan untuk kriteria butir B.5 dan B.6 bab V. Tidak terpenuhinya persyaratan ini akan menyebabkan penolakan penawaran dari JVKSO. Pengalaman dan sumber daya sub-kontraktor tidak diperhitungkan dalam menentukan apakah peserta memenuhi kriteria kualifikasi, kecuali ditentukan lain dalam LDP.
• Teknis
• Memiliki Pengalaman Pekerjaan:
• a) Penyediaan barang pada divisi (Lihat Tabel) yang sama paling kurang
• pekerjaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak;
• b) Penyediaan barang sekurang-kurangnya dalam kelompok/grup (Lihat Tabel) yang sama paling kurang
• pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak;
• c) Untuk usaha nonkecil memiliki nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebesar paling kurang sama dengan 50% (lima puluh persen) nilai HPS/Pagu Anggaran dan
• d) Untuk usaha kecil/koperasi yang mengikuti paket pengadaan untuk usaha nonkecil, memiliki nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebesar paling kurang sama dengan 50% (lima puluh persen) nilai HPS/Pagu Anggaran.
• Tabel Data KBKI
• Divisi
• Kelompok
• Deskripsi
• Tahun

Rencana Umum Pengadaan (RUP)

• 68040208 · Pengadaan Perangkat Keras Pemadanan Data Kependudukan berbasis AI · APBN

Regulasi yang berlaku

Dipetakan otomatis dari jenis, metode, dan nilai paket. Status pasal mengikuti perubahan terakhir.

• Perpres 16/2018 · Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

  Dasar seluruh pengadaan barang/jasa yang dibiayai APBN/APBD.

  Telah diubah Perpres 12/2021 dan Perpres 46/2025.

• Peraturan LKPP 3/2026 · Pedoman persiapan dan pelaksanaan pengadaan melalui penyedia

  Tata cara persiapan, pemilihan, dan kontrak barang/jasa lainnya/konsultansi nonkonstruksi (Lampiran I). Menggantikan Peraturan LKPP 12/2021 jo. 4/2024; paket yang pemilihannya dimulai sebelum peraturan ini berlaku tetap mengikuti aturan lama (Pasal 10).