Pengawasan Teknis Pembangunan Jalan Distrik Kaitaro - Jalan Nasional

Ringkasan paket

Pengawasan Teknis Pembangunan Jalan Distrik Kaitaro - Jalan Nasional adalah paket tender jasa konsultansi badan usaha konstruksi milik Kab. Teluk Bintuni (Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang) yang diumumkan melalui LPSE Kabupaten Teluk Bintuni. Nilai HPS Rp 1.950.000.000 dari pagu Rp 1.950.000.000, sumber dana APBD 2027 APBD 2028 APBD 2026. Metode pemilihan: Seleksi, Prakualifikasi Dua File, Kualitas dan Biaya. Lokasi pekerjaan: Distrik Kaitaro - Teluk Bintuni (Kab.). Tahap saat ini: Penandatanganan Kontrak.

Informasi paket

Kode paket

10171274000

Instansi

Kab. Teluk Bintuni

Satuan kerja

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kategori

Tender

Jenis pengadaan

Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi

Metode

Seleksi — Prakualifikasi Dua File — Kualitas dan Biaya

Nilai HPS

Rp 1.950.000.000

Nilai pagu

Rp 1.950.000.000

Sumber dana / TA

APBD 2027 APBD 2028 APBD 2026

Jenis kontrak

Waktu Penugasan

Lokasi pekerjaan

Distrik Kaitaro - Teluk Bintuni (Kab.)

Wilayah

Kab. Teluk Bintuni, Papua Barat

Tanggal dibuat

25 September 2026

LPSE

LPSE Kabupaten Teluk Bintuni

Jadwal tahapan

1. Pengumuman Prakualifikasi5 Oktober 2026 21:00 — 12 Oktober 2026 16:00
2. Download Dokumen Kualifikasi5 Oktober 2026 21:00 — 12 Oktober 2026 16:00
3. Penjelasan Dokumen Prakualifikasi8 Oktober 2026 08:00 — 8 Oktober 2026 14:00
4. Kirim Persyaratan Kualifikasi8 Oktober 2026 14:05 — 12 Oktober 2026 16:00
5. Evaluasi Dokumen Kualifikasi13 Oktober 2026 08:00 — 15 Oktober 2026 08:00
6. Pembuktian Kualifikasi15 Oktober 2026 09:00 — 15 Oktober 2026 14:00
7. Penetapan Hasil Kualifikasi15 Oktober 2026 14:01 — 15 Oktober 2026 16:00
8. Pengumuman Hasil Prakualifikasi15 Oktober 2026 16:05 — 15 Oktober 2026 17:00
9. Masa Sanggah Prakualifikasi15 Oktober 2026 17:01 — 21 Oktober 2026 08:00
10. Download Dokumen Pemilihan21 Oktober 2026 08:01 — 27 Oktober 2026 08:00
11. Pemberian Penjelasan23 Oktober 2026 08:00 — 23 Oktober 2026 12:00
12. Upload Dokumen Penawaran23 Oktober 2026 12:01 — 27 Oktober 2026 08:00
13. Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File I: Administrasi dan Teknis27 Oktober 2026 08:01 — 27 Oktober 2026 16:00
14. Pengumuman Hasil Evaluasi Administrasi dan Teknis27 Oktober 2026 16:01 — 28 Oktober 2026 09:00
15. Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File II: Harga28 Oktober 2026 09:01 — 29 Oktober 2026 16:00
16. Penetapan Pemenang29 Oktober 2026 16:01 — 30 Oktober 2026 08:00
17. Pengumuman Pemenang30 Oktober 2026 08:01 — 30 Oktober 2026 12:00
18. Masa Sanggah30 Oktober 2026 12:01 — 5 November 2026 08:00
19. Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya6 November 2026 09:00 — 6 November 2026 12:00
20. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa6 November 2026 12:05 — 9 November 2026 12:00
21. Penandatanganan Kontrak · tahap saat ini9 November 2026 12:01 — 11 November 2026 16:00

Syarat kualifikasi (ringkasan pengumuman)

• Administrasi/Legalitas
• Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha.
• NIB
• 71102 - Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis YBDI
• SBU
• RK003-Jasa Rekayasa Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi
• Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.
• Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
• 1) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
• 2) Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
• 3) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
• 4) Kartu Tanda Penduduk.
• Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas.
• Menyetujui Surat pernyataan Peserta yang berisi:
• 1) yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
• 2) badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
• 3) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi daftar hitam lain;
• 4) keikutsertaan yang bersangkutan tidak menimbulkan pertentangan kepentingan;
• 5) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
• 6) pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara;
• 7) pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan;
• 8) data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka peserta bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
• Dalam hal Peserta akan melakukan konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain harus mempunyai perjanjian konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain.
• Kerja sama operasi dapat dilaksanakan dengan ketentuan:
• 1) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Kualifikasi Usaha Non Kecil;
• 2) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Kualifikasi Usaha Kecill;
• 3) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Koperasi;
• 4) Memiliki Kualifikasi Usaha Kecil dengan Kualifikasi Usaha Kecil;
• 5) Memiliki Kualifikasi Usaha Kecil dengan Koperasi; dan/atau
• 6) Koperasi dengan Koperasi.
• Kerja sama operasi dapat dilakukan dengan batasan jumlah anggota dalam 1 (satu) kerja sama operasi:
• 1) untuk Barang, Jasa Lainnya, dan Jasa Konsultansi Non Konstruksi yang bersifat tidak kompleks dibatasi paling banyak 3 (tiga) perusahaan; dan
• 2) untuk Barang, Jasa Lainnya, dan Jasa Konsultansi Non Konstruksi yang bersifat kompleks dibatasi paling banyak 5 (lima) perusahaan.
• Leadfirm kerja sama operasi harus memiliki kualifikasi setingkat atau lebih tinggi dari badan usaha anggota kerja sama operasi.
• Kerja sama operasi dapat dilakukan dengan batasan jumlah anggota dalam 1 (satu) kerja sama operasi:
• 1) untuk pekerjaan yang bersifat tidak kompleks dibatasi paling banyak 3 (tiga) perusahaan; dan
• 2) untuk pekerjaan yang bersifat kompleks dibatasi paling banyak 5 (lima) perusahaan.
• Teknis
• a) memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak.
• b) memiliki pengalaman mengerjakan pekerjaan sejenis:

Rencana Umum Pengadaan (RUP)

• 66277428 · Pengawasan Teknis Pembangunan Jalan Distrik Kaitaro - Jalan Nasional · APBD

Regulasi yang berlaku

Dipetakan otomatis dari jenis, metode, dan nilai paket. Status pasal mengikuti perubahan terakhir.

• Perpres 16/2018 · Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

  Dasar seluruh pengadaan barang/jasa yang dibiayai APBN/APBD.

  Telah diubah Perpres 12/2021 dan Perpres 46/2025.

• Peraturan LKPP 3/2026 · Pedoman persiapan dan pelaksanaan pengadaan melalui penyedia

  Tata cara persiapan, pemilihan, dan kontrak pekerjaan konstruksi/konsultansi konstruksi (Lampiran II). Menggantikan Peraturan LKPP 12/2021 jo. 4/2024; paket yang pemilihannya dimulai sebelum peraturan ini berlaku tetap mengikuti aturan lama (Pasal 10).

• Permen PUPR 10/2021 · Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)

  Paket jasa konstruksi: Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) dan biaya SMKK.