Manajemen Konstruksi Pembangunan Hunian Vertikal Negara Tipe 390 E & Tipe 390 F di Ibu Kota Nusantara

Ringkasan paket

Manajemen Konstruksi Pembangunan Hunian Vertikal Negara Tipe 390 E & Tipe 390 F di Ibu Kota Nusantara adalah paket tender jasa konsultansi badan usaha konstruksi milik Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) (Pembangunan Infrastruktur) yang diumumkan melalui SPSE Nasional. Nilai HPS Rp 43.239.927.000 dari pagu Rp 43.239.927.000, sumber dana APBN 2026 APBN 2027 APBN 2028. Metode pemilihan: Seleksi, Prakualifikasi Dua File, Kualitas dan Biaya. Lokasi pekerjaan: ibu kota nusantara, nusantara - Penajem Paser Utara (Kab.). Tahap saat ini: Penandatanganan Kontrak.

Informasi paket

Kode paket

10160050000

Instansi

Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN)

Satuan kerja

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

Kategori

Tender

Jenis pengadaan

Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi

Metode

Seleksi — Prakualifikasi Dua File — Kualitas dan Biaya

Nilai HPS

Rp 43.239.927.000

Nilai pagu

Rp 43.239.927.000

Sumber dana / TA

APBN 2026 APBN 2027 APBN 2028

Jenis kontrak

Waktu Penugasan

Lokasi pekerjaan

ibu kota nusantara, nusantara - Penajem Paser Utara (Kab.)

Wilayah

Kab. Paser, Kalimantan Timur

Tanggal dibuat

6 Agustus 2026

LPSE

SPSE Nasional

Jadwal tahapan

1. Pengumuman Prakualifikasi10 Agustus 2026 20:00 — 17 Agustus 2026 23:59
2. Download Dokumen Kualifikasi10 Agustus 2026 22:00 — 21 Agustus 2026 16:30
3. Penjelasan Dokumen Prakualifikasi13 Agustus 2026 08:00 — 13 Agustus 2026 16:30
4. Kirim Persyaratan Kualifikasi13 Agustus 2026 08:01 — 21 Agustus 2026 16:30
5. Evaluasi Dokumen Kualifikasi21 Agustus 2026 16:31 — 22 September 2026 12:00
6. Pembuktian Kualifikasi21 September 2026 13:30 — 22 September 2026 12:00
7. Penetapan Hasil Kualifikasi22 September 2026 12:01 — 22 September 2026 20:00
8. Pengumuman Hasil Prakualifikasi22 September 2026 20:01 — 23 September 2026 07:59
9. Masa Sanggah Prakualifikasi23 September 2026 08:00 — 28 September 2026 08:00
10. Download Dokumen Pemilihan28 September 2026 08:01 — 12 Oktober 2026 08:00
11. Pemberian Penjelasan1 Oktober 2026 09:00 — 2 Oktober 2026 10:15
12. Upload Dokumen Penawaran2 Oktober 2026 10:16 — 12 Oktober 2026 08:00
13. Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File I: Administrasi dan Teknis12 Oktober 2026 08:01 — 23 Oktober 2026 07:59
14. Pengumuman Hasil Evaluasi Administrasi dan Teknis23 Oktober 2026 08:00 — 23 Oktober 2026 09:00
15. Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File II: Harga23 Oktober 2026 09:01 — 23 Oktober 2026 14:00
16. Penetapan Pemenang23 Oktober 2026 14:01 — 23 Oktober 2026 15:00
17. Pengumuman Pemenang23 Oktober 2026 15:01 — 23 Oktober 2026 16:00
18. Masa Sanggah23 Oktober 2026 16:01 — 28 Oktober 2026 16:01
19. Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya29 Oktober 2026 10:00 — 30 Oktober 2026 07:59
20. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa30 Oktober 2026 08:00 — 7 November 2026 07:59
21. Penandatanganan Kontrak · tahap saat ini7 November 2026 08:00 — 7 Desember 2026 16:50

Syarat kualifikasi (ringkasan pengumuman)

• Administrasi/Legalitas
• Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha.
• Perizinan usaha di bidang jasa konstruksi
• Peserta yang berbadan usaha harus memiliki perizinan berusaha di bidang jasa konstruksi, berupa a. Nomor Induk Berusaha NIB dan b. Sertifikat Standar dengan KBLI 2020 2025 sesuai SBU yang dipersyaratkan, dengan status telah terverifikasi telah memenuhi persyaratan telah disetujui secara otomatis fiktif positif oleh sistem OSS
• Sertifikat Badan Usaha SBU
• Memiliki Sertifikat Badan Usaha SBU dengan Kualifikasi Usaha Besar dengan sub klasifikasi Jasa Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung Hunian dan Nonhunian RK001 KBLI 2020 atau 2025 dan sub klasifikasi Jasa Rekayasa Pekerjaan Teknik Sipil Lainnya RK005 KBLI 2020 atau 2025.
• Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.
• Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
• 1) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
• 2) Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
• 3) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
• 4) Kartu Tanda Penduduk.
• Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas.
• Menyetujui Surat pernyataan Peserta yang berisi:
• 1) yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
• 2) badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
• 3) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi daftar hitam lain;
• 4) keikutsertaan yang bersangkutan tidak menimbulkan pertentangan kepentingan;
• 5) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
• 6) pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara;
• 7) pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan;
• 8) data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka peserta bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
• Dalam hal Peserta akan melakukan konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain harus mempunyai perjanjian konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain.
• Kerja sama operasi dapat dilaksanakan dengan ketentuan:
• 1) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Kualifikasi Usaha Non Kecil;
• 2) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Kualifikasi Usaha Kecill;
• 3) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Koperasi;
• 4) Memiliki Kualifikasi Usaha Kecil dengan Kualifikasi Usaha Kecil;
• 5) Memiliki Kualifikasi Usaha Kecil dengan Koperasi; dan/atau
• 6) Koperasi dengan Koperasi.
• Kerja sama operasi dapat dilakukan dengan batasan jumlah anggota dalam 1 (satu) kerja sama operasi:
• 1) untuk Barang, Jasa Lainnya, dan Jasa Konsultansi Non Konstruksi yang bersifat tidak kompleks dibatasi paling banyak 3 (tiga) perusahaan; dan
• 2) untuk Barang, Jasa Lainnya, dan Jasa Konsultansi Non Konstruksi yang bersifat kompleks dibatasi paling banyak 5 (lima) perusahaan.
• Leadfirm kerja sama operasi harus memiliki kualifikasi setingkat atau lebih tinggi dari badan usaha anggota kerja sama operasi.
• Kerja sama operasi dapat dilakukan dengan batasan jumlah anggota dalam 1 (satu) kerja sama operasi:
• 1) untuk pekerjaan yang bersifat tidak kompleks dibatasi paling banyak 3 (tiga) perusahaan; dan
• 2) untuk pekerjaan yang bersifat kompleks dibatasi paling banyak 5 (lima) perusahaan.
• Persyaratan kepemilikan Sertifikat Badan Usaha (SBU), dengan ketentuan:
• 1) Pekerjaan untuk usaha kualifikasi kecil mensyaratkan paling banyak 1 SBU;
• 2) Pekerjaan untuk usaha kualifikasi Menengah atau Besar mensyaratkan paling banyak 2 SBU.

Rencana Umum Pengadaan (RUP)

• 67600142 · Manajemen Konstruksi Pembangunan Hunian Vertikal Negara Tipe 390 E & Tipe 390 F di Ibu Kota Nusantara · APBN

Regulasi yang berlaku

Dipetakan otomatis dari jenis, metode, dan nilai paket. Status pasal mengikuti perubahan terakhir.

• Perpres 16/2018 · Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

  Dasar seluruh pengadaan barang/jasa yang dibiayai APBN/APBD.

  Telah diubah Perpres 12/2021 dan Perpres 46/2025.

• Peraturan LKPP 3/2026 · Pedoman persiapan dan pelaksanaan pengadaan melalui penyedia

  Tata cara persiapan, pemilihan, dan kontrak pekerjaan konstruksi/konsultansi konstruksi (Lampiran II). Menggantikan Peraturan LKPP 12/2021 jo. 4/2024; paket yang pemilihannya dimulai sebelum peraturan ini berlaku tetap mengikuti aturan lama (Pasal 10).

• Permen PUPR 10/2021 · Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)

  Paket jasa konstruksi: Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) dan biaya SMKK.