Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya

Ringkasan paket

Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya adalah paket tender jasa konsultansi badan usaha konstruksi milik Kab. Teluk Bintuni (Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana) yang diumumkan melalui LPSE Kabupaten Teluk Bintuni. Nilai HPS Rp 328.019.430 dari pagu Rp 328.367.800, sumber dana APBD 2026. Metode pemilihan: Seleksi, Prakualifikasi Dua File, Kualitas dan Biaya. Lokasi pekerjaan: Teluk Bintuni - Teluk Bintuni (Kab.). Tahap saat ini: Pengumuman Prakualifikasi ….

Informasi paket

Kode paket

10179535000

Instansi

Kab. Teluk Bintuni

Satuan kerja

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA

Kategori

Tender

Jenis pengadaan

Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi

Metode

Seleksi — Prakualifikasi Dua File — Kualitas dan Biaya

Nilai HPS

Rp 328.019.430

Nilai pagu

Rp 328.367.800

Sumber dana / TA

APBD 2026

Jenis kontrak

Lumsum

Lokasi pekerjaan

Teluk Bintuni - Teluk Bintuni (Kab.)

Wilayah

Kab. Teluk Bintuni, Papua Barat

Tanggal dibuat

2 November 2026

LPSE

LPSE Kabupaten Teluk Bintuni

Jadwal tahapan

1. Pengumuman Prakualifikasi · tahap saat ini10 November 2026 19:00 — 16 November 2026 23:59
2. Download Dokumen Kualifikasi10 November 2026 19:05 — 17 November 2026 08:00
3. Penjelasan Dokumen Prakualifikasi13 November 2026 08:00 — 13 November 2026 15:00
4. Kirim Persyaratan Kualifikasi13 November 2026 15:01 — 17 November 2026 08:00
5. Evaluasi Dokumen Kualifikasi17 November 2026 08:01 — 18 November 2026 23:59
6. Pembuktian Kualifikasi19 November 2026 08:00 — 19 November 2026 13:00
7. Penetapan Hasil Kualifikasi19 November 2026 13:01 — 19 November 2026 14:00
8. Pengumuman Hasil Prakualifikasi19 November 2026 14:01 — 19 November 2026 15:00
9. Masa Sanggah Prakualifikasi19 November 2026 15:01 — 23 November 2026 08:00
10. Download Dokumen Pemilihan23 November 2026 08:01 — 27 November 2026 08:00
11. Pemberian Penjelasan24 November 2026 08:00 — 24 November 2026 15:00
12. Upload Dokumen Penawaran24 November 2026 15:01 — 27 November 2026 08:00
13. Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File I: Administrasi dan Teknis27 November 2026 08:01 — 27 November 2026 12:00
14. Pengumuman Hasil Evaluasi Administrasi dan Teknis27 November 2026 12:01 — 27 November 2026 13:00
15. Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File II: Harga27 November 2026 13:01 — 27 November 2026 14:00
16. Penetapan Pemenang27 November 2026 14:01 — 27 November 2026 15:00
17. Pengumuman Pemenang27 November 2026 15:01 — 27 November 2026 16:00
18. Masa Sanggah27 November 2026 16:01 — 2 Desember 2026 08:00
19. Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya2 Desember 2026 08:00 — 2 Desember 2026 15:00
20. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa2 Desember 2026 15:01 — 3 Desember 2026 15:00
21. Penandatanganan Kontrak4 Desember 2026 08:00 — 5 Desember 2026 16:00

Syarat kualifikasi (ringkasan pengumuman)

• Administrasi/Legalitas
• Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha.
• Nomor Induk Berusaha NIB
• KBLI 71102 Aktivitas Keinsinyuran dan konsultasi Teknis YBDI
• Sertifikat Badan Usaha
• RK001 Jasa Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung Hunian dan Nonhunian
• Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.
• Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
• 1) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
• 2) Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
• 3) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
• 4) Kartu Tanda Penduduk.
• Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas.
• Menyetujui Surat pernyataan Peserta yang berisi:
• 1) yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
• 2) badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
• 3) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi daftar hitam lain;
• 4) keikutsertaan yang bersangkutan tidak menimbulkan pertentangan kepentingan;
• 5) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
• 6) pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara;
• 7) pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan;
• 8) data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka peserta bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
• Dalam hal Peserta akan melakukan konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain harus mempunyai perjanjian konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain.
• Kerja sama operasi dapat dilaksanakan dengan ketentuan:
• 1) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Kualifikasi Usaha Non Kecil;
• 2) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Kualifikasi Usaha Kecill;
• 3) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Koperasi;
• 4) Memiliki Kualifikasi Usaha Kecil dengan Kualifikasi Usaha Kecil;
• 5) Memiliki Kualifikasi Usaha Kecil dengan Koperasi; dan/atau
• 6) Koperasi dengan Koperasi.
• Kerja sama operasi dapat dilakukan dengan batasan jumlah anggota dalam 1 (satu) kerja sama operasi:
• 1) untuk Barang, Jasa Lainnya, dan Jasa Konsultansi Non Konstruksi yang bersifat tidak kompleks dibatasi paling banyak 3 (tiga) perusahaan; dan
• 2) untuk Barang, Jasa Lainnya, dan Jasa Konsultansi Non Konstruksi yang bersifat kompleks dibatasi paling banyak 5 (lima) perusahaan.
• Leadfirm kerja sama operasi harus memiliki kualifikasi setingkat atau lebih tinggi dari badan usaha anggota kerja sama operasi.
• Kerja sama operasi dapat dilakukan dengan batasan jumlah anggota dalam 1 (satu) kerja sama operasi:
• 1) untuk pekerjaan yang bersifat tidak kompleks dibatasi paling banyak 3 (tiga) perusahaan; dan
• 2) untuk pekerjaan yang bersifat kompleks dibatasi paling banyak 5 (lima) perusahaan.
• Persyaratan kepemilikan Sertifikat Badan Usaha (SBU), dengan ketentuan:
• 1) Pekerjaan untuk usaha kualifikasi kecil mensyaratkan paling banyak 1 SBU;
• 2) Pekerjaan untuk usaha kualifikasi Menengah atau Besar mensyaratkan paling banyak 2 SBU.

Rencana Umum Pengadaan (RUP)

• 68469309 · Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya · APBD

Regulasi yang berlaku

Dipetakan otomatis dari jenis, metode, dan nilai paket. Status pasal mengikuti perubahan terakhir.

• Perpres 16/2018 · Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

  Dasar seluruh pengadaan barang/jasa yang dibiayai APBN/APBD.

  Telah diubah Perpres 12/2021 dan Perpres 46/2025.

• Peraturan LKPP 3/2026 · Pedoman persiapan dan pelaksanaan pengadaan melalui penyedia

  Tata cara persiapan, pemilihan, dan kontrak pekerjaan konstruksi/konsultansi konstruksi (Lampiran II). Menggantikan Peraturan LKPP 12/2021 jo. 4/2024; paket yang pemilihannya dimulai sebelum peraturan ini berlaku tetap mengikuti aturan lama (Pasal 10).

• Permen PUPR 10/2021 · Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)

  Paket jasa konstruksi: Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) dan biaya SMKK.