KONSULTAN PENGAWAS PEMBANGUNAN JARINGAN GAS BUMI UNTUK RUMAH TANGGA KABUPATEN BOGOR, KABUPATEN TANGERANG, KABUPATEN BEKASI, KABUPATEN CIREBON

Ringkasan paket

KONSULTAN PENGAWAS PEMBANGUNAN JARINGAN GAS BUMI UNTUK RUMAH TANGGA KABUPATEN BOGOR, KABUPATEN TANGERANG, KABUPATEN BEKASI, KABUPATEN CIREBON adalah paket tender jasa konsultansi badan usaha konstruksi milik Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral (Direktorat Jenderal Minyak Dan Gas Bumi Dki Jakarta Raya) yang diumumkan melalui LPSE Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Nilai HPS Rp 238.265.066.000 dari pagu Rp 238.265.066.399, sumber dana APBN 2026 APBN 2027 APBN 2028. Metode pemilihan: Seleksi, Prakualifikasi Dua File, Kualitas dan Biaya. Lokasi pekerjaan: Kabupaten Cirebon - Cirebon (Kab.); Kabupaten Tangerang - Tangerang (Kab.); Kabupaten Bogor - Bogor (Kab.); Kabupaten Bekasi - Bekasi (Kab.). Tahap saat ini: Penetapan Pemenang.

Informasi paket

Kode paket

10157118000

Instansi

Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral

Satuan kerja

DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI DKI JAKARTA RAYA

Kategori

Tender

Jenis pengadaan

Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi

Metode

Seleksi — Prakualifikasi Dua File — Kualitas dan Biaya

Nilai HPS

Rp 238.265.066.000

Nilai pagu

Rp 238.265.066.399

Sumber dana / TA

APBN 2026 APBN 2027 APBN 2028

Jenis kontrak

Waktu Penugasan

Lokasi pekerjaan

Kabupaten Cirebon - Cirebon (Kab.); Kabupaten Tangerang - Tangerang (Kab.); Kabupaten Bogor - Bogor (Kab.); Kabupaten Bekasi - Bekasi (Kab.)

Wilayah

Kab. Tangerang, Banten

Tanggal dibuat

26 Juli 2026

LPSE

LPSE Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Jadwal tahapan

1. Pengumuman Prakualifikasi29 Juli 2026 07:00 — 4 Agustus 2026 10:00
2. Download Dokumen Kualifikasi29 Juli 2026 12:01 — 7 Agustus 2026 16:00
3. Penjelasan Dokumen Prakualifikasi31 Juli 2026 10:00 — 1 Agustus 2026 18:10
4. Kirim Persyaratan Kualifikasi31 Juli 2026 11:01 — 7 Agustus 2026 16:00
5. Evaluasi Dokumen Kualifikasi7 Agustus 2026 16:01 — 12 Agustus 2026 16:00
6. Pembuktian Kualifikasi10 Agustus 2026 08:00 — 12 Agustus 2026 16:00
7. Penetapan Hasil Kualifikasi12 Agustus 2026 16:01 — 12 Agustus 2026 18:00
8. Pengumuman Hasil Prakualifikasi12 Agustus 2026 18:01 — 12 Agustus 2026 22:00
9. Masa Sanggah Prakualifikasi13 Agustus 2026 08:01 — 18 Agustus 2026 08:00
10. Download Dokumen Pemilihan18 Agustus 2026 08:01 — 27 Agustus 2026 15:00
11. Pemberian Penjelasan20 Agustus 2026 10:00 — 20 Agustus 2026 15:30
12. Upload Dokumen Penawaran20 Agustus 2026 12:01 — 27 Agustus 2026 15:00
13. Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File I: Administrasi dan Teknis27 Agustus 2026 15:01 — 4 September 2026 12:00
14. Pengumuman Hasil Evaluasi Administrasi dan Teknis4 September 2026 12:01 — 4 September 2026 15:00
15. Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File II: Harga4 September 2026 15:01 — 4 September 2026 19:00
16. Penetapan Pemenang · tahap saat ini4 September 2026 19:01 — 2 November 2026 18:00
17. Pengumuman Pemenang2 November 2026 18:01 — 2 November 2026 23:00
18. Masa Sanggah3 November 2026 08:00 — 9 November 2026 16:00
19. Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya9 November 2026 16:01 — 11 November 2026 16:00
20. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa11 November 2026 16:01 — 30 November 2026 16:00
21. Penandatanganan Kontrak11 November 2026 16:01 — 30 November 2026 16:00

Syarat kualifikasi (ringkasan pengumuman)

• Administrasi/Legalitas
• Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha.
• SBU Kualifikasi Besar
• Jasa Rekayasa Konstruksi Proses Industrial, Produksi dan Fasilitas Produksi RT003
• Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.
• Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
• 1) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
• 2) Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
• 3) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
• 4) Kartu Tanda Penduduk.
• Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas.
• Menyetujui Surat pernyataan Peserta yang berisi:
• 1) yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
• 2) badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
• 3) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi daftar hitam lain;
• 4) keikutsertaan yang bersangkutan tidak menimbulkan pertentangan kepentingan;
• 5) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
• 6) pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara;
• 7) pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan;
• 8) data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka peserta bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
• Dalam hal Peserta akan melakukan konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain harus mempunyai perjanjian konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain.
• Kerja sama operasi dapat dilaksanakan dengan ketentuan:
• 1) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Kualifikasi Usaha Non Kecil;
• 2) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Kualifikasi Usaha Kecill;
• 3) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Koperasi;
• 4) Memiliki Kualifikasi Usaha Kecil dengan Kualifikasi Usaha Kecil;
• 5) Memiliki Kualifikasi Usaha Kecil dengan Koperasi; dan/atau
• 6) Koperasi dengan Koperasi.
• Kerja sama operasi dapat dilakukan dengan batasan jumlah anggota dalam 1 (satu) kerja sama operasi:
• 1) untuk Barang, Jasa Lainnya, dan Jasa Konsultansi Non Konstruksi yang bersifat tidak kompleks dibatasi paling banyak 3 (tiga) perusahaan; dan
• 2) untuk Barang, Jasa Lainnya, dan Jasa Konsultansi Non Konstruksi yang bersifat kompleks dibatasi paling banyak 5 (lima) perusahaan.
• Leadfirm kerja sama operasi harus memiliki kualifikasi setingkat atau lebih tinggi dari badan usaha anggota kerja sama operasi.
• Kerja sama operasi dapat dilakukan dengan batasan jumlah anggota dalam 1 (satu) kerja sama operasi:
• 1) untuk pekerjaan yang bersifat tidak kompleks dibatasi paling banyak 3 (tiga) perusahaan; dan
• 2) untuk pekerjaan yang bersifat kompleks dibatasi paling banyak 5 (lima) perusahaan.
• Teknis
• a) memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak.
• b) memiliki pengalaman mengerjakan pekerjaan sejenis:
• (1) untuk pekerjaan Usaha Kecil berdasarkan subklasifikasi; atau
• (2) untuk pekerjaan Usaha Menengah atau Usaha Besar, pekerjaan sejenis berdasarkan subklasifikasi atau berdasarkan lingkup pekerjaan.

Rencana Umum Pengadaan (RUP)

• 67562425 · KONSULTAN PENGAWAS PEMBANGUNAN JARINGAN GAS BUMI UNTUK RUMAH TANGGA KABUPATEN BOGOR, KABUPATEN TANGERANG, KABUPATEN BEKASI, KABUPATEN CIREBON · APBN

Regulasi yang berlaku

Dipetakan otomatis dari jenis, metode, dan nilai paket. Status pasal mengikuti perubahan terakhir.

• Perpres 16/2018 · Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

  Dasar seluruh pengadaan barang/jasa yang dibiayai APBN/APBD.

  Telah diubah Perpres 12/2021 dan Perpres 46/2025.

• Peraturan LKPP 3/2026 · Pedoman persiapan dan pelaksanaan pengadaan melalui penyedia

  Tata cara persiapan, pemilihan, dan kontrak pekerjaan konstruksi/konsultansi konstruksi (Lampiran II). Menggantikan Peraturan LKPP 12/2021 jo. 4/2024; paket yang pemilihannya dimulai sebelum peraturan ini berlaku tetap mengikuti aturan lama (Pasal 10).

• Permen PUPR 10/2021 · Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)

  Paket jasa konstruksi: Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) dan biaya SMKK.