Manajemen Konstruksi Rumah Susun TNI AL Kabupaten Pasuruan

Ringkasan paket

Manajemen Konstruksi Rumah Susun TNI AL Kabupaten Pasuruan adalah paket tender jasa konsultansi badan usaha konstruksi milik Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur) yang diumumkan melalui SPSE Nasional. Nilai HPS Rp 1.870.759.000 dari pagu Rp 1.871.000.000, sumber dana APBN 2027 APBN 2026. Metode pemilihan: Seleksi, Prakualifikasi Dua File, Kualitas dan Biaya. Lokasi pekerjaan: Desa Gejug Jati, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur - Pasuruan (Kab.). Tahap saat ini: Penandatanganan Kontrak.

Informasi paket

Kode paket

10167469000

Instansi

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman

Satuan kerja

Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Jawa Timur

Kategori

Tender

Jenis pengadaan

Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi

Metode

Seleksi — Prakualifikasi Dua File — Kualitas dan Biaya

Nilai HPS

Rp 1.870.759.000

Nilai pagu

Rp 1.871.000.000

Sumber dana / TA

APBN 2027 APBN 2026

Jenis kontrak

Waktu Penugasan

Lokasi pekerjaan

Desa Gejug Jati, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur - Pasuruan (Kab.)

Wilayah

Kab. Pasuruan, Jawa Timur

Tanggal dibuat

9 September 2026

LPSE

SPSE Nasional

Jadwal tahapan

1. Pengumuman Prakualifikasi18 September 2026 13:00 — 25 September 2026 13:00
2. Download Dokumen Kualifikasi18 September 2026 13:00 — 25 September 2026 13:00
3. Penjelasan Dokumen Prakualifikasi21 September 2026 09:00 — 21 September 2026 12:00
4. Kirim Persyaratan Kualifikasi21 September 2026 11:00 — 25 September 2026 13:00
5. Evaluasi Dokumen Kualifikasi25 September 2026 13:01 — 9 Oktober 2026 11:30
6. Pembuktian Kualifikasi29 September 2026 00:00 — 9 Oktober 2026 11:30
7. Penetapan Hasil Kualifikasi9 Oktober 2026 11:31 — 9 Oktober 2026 12:00
8. Pengumuman Hasil Prakualifikasi9 Oktober 2026 12:01 — 9 Oktober 2026 13:30
9. Masa Sanggah Prakualifikasi9 Oktober 2026 13:31 — 14 Oktober 2026 13:31
10. Download Dokumen Pemilihan14 Oktober 2026 13:31 — 22 Oktober 2026 16:30
11. Pemberian Penjelasan19 Oktober 2026 09:00 — 19 Oktober 2026 15:45
12. Upload Dokumen Penawaran19 Oktober 2026 11:15 — 22 Oktober 2026 16:30
13. Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File I: Administrasi dan Teknis22 Oktober 2026 16:31 — 28 Oktober 2026 13:00
14. Pengumuman Hasil Evaluasi Administrasi dan Teknis28 Oktober 2026 13:01 — 28 Oktober 2026 13:15
15. Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File II: Harga28 Oktober 2026 13:16 — 28 Oktober 2026 14:45
16. Penetapan Pemenang28 Oktober 2026 14:46 — 28 Oktober 2026 15:55
17. Pengumuman Pemenang28 Oktober 2026 15:56 — 28 Oktober 2026 15:59
18. Masa Sanggah28 Oktober 2026 16:00 — 2 November 2026 16:00
19. Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya2 November 2026 16:01 — 3 November 2026 12:00
20. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa3 November 2026 12:01 — 9 November 2026 23:59
21. Penandatanganan Kontrak · tahap saat ini5 November 2026 00:00 — 21 November 2026 23:59

Syarat kualifikasi (ringkasan pengumuman)

• Administrasi/Legalitas
• Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha.
• SBU, NIB, dan Sertifikat Standar
• Sebagaimana disyaratkan di dalam dokumen Kualifikasi
• Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.
• Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
• 1) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
• 2) Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
• 3) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
• 4) Kartu Tanda Penduduk.
• Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas.
• Menyetujui Surat pernyataan Peserta yang berisi:
• 1) yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
• 2) badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
• 3) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi daftar hitam lain;
• 4) keikutsertaan yang bersangkutan tidak menimbulkan pertentangan kepentingan;
• 5) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
• 6) pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara;
• 7) pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan;
• 8) data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka peserta bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
• Dalam hal Peserta akan melakukan konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain harus mempunyai perjanjian konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain.
• Kerja sama operasi dapat dilaksanakan dengan ketentuan:
• 1) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Kualifikasi Usaha Non Kecil;
• 2) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Kualifikasi Usaha Kecill;
• 3) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Koperasi;
• 4) Memiliki Kualifikasi Usaha Kecil dengan Kualifikasi Usaha Kecil;
• 5) Memiliki Kualifikasi Usaha Kecil dengan Koperasi; dan/atau
• 6) Koperasi dengan Koperasi.
• Kerja sama operasi dapat dilakukan dengan batasan jumlah anggota dalam 1 (satu) kerja sama operasi:
• 1) untuk Barang, Jasa Lainnya, dan Jasa Konsultansi Non Konstruksi yang bersifat tidak kompleks dibatasi paling banyak 3 (tiga) perusahaan; dan
• 2) untuk Barang, Jasa Lainnya, dan Jasa Konsultansi Non Konstruksi yang bersifat kompleks dibatasi paling banyak 5 (lima) perusahaan.
• Leadfirm kerja sama operasi harus memiliki kualifikasi setingkat atau lebih tinggi dari badan usaha anggota kerja sama operasi.
• Kerja sama operasi dapat dilakukan dengan batasan jumlah anggota dalam 1 (satu) kerja sama operasi:
• 1) untuk pekerjaan yang bersifat tidak kompleks dibatasi paling banyak 3 (tiga) perusahaan; dan
• 2) untuk pekerjaan yang bersifat kompleks dibatasi paling banyak 5 (lima) perusahaan.
• Lain
• Alamat yang jelas disertai dengan bukti kepemilikan SHM atau SHG atau AJB atau penguasaan berupa bukti perjanjian atau sewa
• Teknis
• a) memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak.
• b) memiliki pengalaman mengerjakan pekerjaan sejenis:

Rencana Umum Pengadaan (RUP)

• 67235864 · Manajemen Konstruksi Rumah Susun TNI AL Kabupaten Pasuruan · APBN

Regulasi yang berlaku

Dipetakan otomatis dari jenis, metode, dan nilai paket. Status pasal mengikuti perubahan terakhir.

• Perpres 16/2018 · Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

  Dasar seluruh pengadaan barang/jasa yang dibiayai APBN/APBD.

  Telah diubah Perpres 12/2021 dan Perpres 46/2025.

• Peraturan LKPP 3/2026 · Pedoman persiapan dan pelaksanaan pengadaan melalui penyedia

  Tata cara persiapan, pemilihan, dan kontrak pekerjaan konstruksi/konsultansi konstruksi (Lampiran II). Menggantikan Peraturan LKPP 12/2021 jo. 4/2024; paket yang pemilihannya dimulai sebelum peraturan ini berlaku tetap mengikuti aturan lama (Pasal 10).

• Permen PUPR 10/2021 · Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)

  Paket jasa konstruksi: Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) dan biaya SMKK.