Pelaksanaan Pembangunan Hunian Tetap (Huntap) bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki di Kabupaten Flores Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur

Ringkasan paket

Pelaksanaan Pembangunan Hunian Tetap (Huntap) bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki di Kabupaten Flores Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah paket tender pekerjaan konstruksi milik Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Timur) yang diumumkan melalui SPSE Nasional. Nilai HPS Rp 76.397.400.000 dari pagu Rp 76.397.400.000, sumber dana APBN 2027 APBN 2026. Metode pemilihan: Tender, Pascakualifikasi Satu File, Harga Terendah Sistem Gugur. Paket ini untuk kualifikasi usaha besar. Lokasi pekerjaan: Kabupaten Flores Timur - Flores Timur (Kab.). Tahap saat ini: Masa Sanggah.

Informasi paket

Kode paket

10176159000

Instansi

Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman

Satuan kerja

Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Nusa Tenggara Timur

Kategori

Tender

Jenis pengadaan

Pekerjaan Konstruksi

Metode

Tender — Pascakualifikasi Satu File — Harga Terendah Sistem Gugur

Nilai HPS

Rp 76.397.400.000

Nilai pagu

Rp 76.397.400.000

Sumber dana / TA

APBN 2027 APBN 2026

Jenis kontrak

Harga Satuan

Kualifikasi usaha

Besar

Lokasi pekerjaan

Kabupaten Flores Timur - Flores Timur (Kab.)

Wilayah

Kab. Flores Timur, Nusa Tenggara Timur

Tanggal dibuat

19 Oktober 2026

LPSE

SPSE Nasional

Jadwal tahapan

1. Pengumuman Pascakualifikasi31 Oktober 2026 09:00 — 5 November 2026 10:00
2. Download Dokumen Pemilihan31 Oktober 2026 09:00 — 6 November 2026 08:00
3. Pemberian Penjelasan2 November 2026 10:00 — 2 November 2026 12:00
4. Upload Dokumen Penawaran2 November 2026 13:00 — 6 November 2026 08:00
5. Pembukaan Dokumen Penawaran6 November 2026 08:01 — 6 November 2026 09:00
6. Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga6 November 2026 09:01 — 11 November 2026 10:00
7. Pembuktian Kualifikasi11 November 2026 10:01 — 16 November 2026 11:00
8. Penetapan Pemenang16 November 2026 11:01 — 16 November 2026 14:00
9. Pengumuman Pemenang16 November 2026 14:01 — 16 November 2026 18:00
10. Masa Sanggah · tahap saat ini16 November 2026 18:01 — 23 November 2026 07:30
11. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa23 November 2026 10:00 — 26 November 2026 16:30
12. Penandatanganan Kontrak26 November 2026 16:30 — 27 November 2026 16:30

Syarat kualifikasi (ringkasan pengumuman)

• Administrasi/Legalitas
• Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha.
• Jenis Izin
• Bidang Usaha/Sub Bidang Usaha/Klasifikasi/Sub Klasifikasi
• NIB
• sesuai dalam dokumen pemilihan
• SBU
• sesuai dalam dokumen pemilihan
• Sertifikat standar
• sesuai dalam dokumen pemilihan
• Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.
• Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
• 1) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
• 2) Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
• 3) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
• 4) Kartu Tanda Penduduk.
• Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas.
• Menyetujui Surat Pernyataan Peserta
• Dalam hal Peserta akan melakukan konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain harus mempunyai perjanjian konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain
• Kerja sama operasi dapat dilaksanakan dengan ketentuan:
• 1) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Kualifikasi Usaha Non Kecil;
• 2) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Kualifikasi Usaha Kecill;
• 3) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Koperasi;
• 4) Memiliki Kualifikasi Usaha Kecil dengan Kualifikasi Usaha Kecil;
• 5) Memiliki Kualifikasi Usaha Kecil dengan Koperasi; dan/atau
• 6) Koperasi dengan Koperasi.
• Leadfirm kerja sama operasi harus memiliki kualifikasi setingkat atau lebih tinggi dari badan usaha anggota kerja sama operasi.
• Kerja sama operasi dapat dilakukan dengan batasan jumlah anggota dalam 1 (satu) kerja sama operasi:
• 1) untuk pekerjaan yang bersifat tidak kompleks dibatasi paling banyak 3 (tiga) perusahaan; dan
• 2) untuk pekerjaan yang bersifat kompleks dibatasi paling banyak 5 (lima) perusahaan.
• Persyaratan kepemilikan Sertifikat Badan Usaha (SBU), dengan ketentuan:
• 1) Pekerjaan untuk usaha kualifikasi kecil mensyaratkan paling banyak 1 SBU;
• 2) Pekerjaan untuk usaha kualifikasi Menengah atau Besar mensyaratkan paling banyak 2 SBU.
• Dalam hal mensyaratkan lebih dari satu SBU:
• 1) Untuk pekerjaan kualifikasi Usaha Menengah, pengalaman pekerjaan yang dapat dihitung sebagai KD adalah pengalaman yang sesuai dengan salah satu sub bidang klasifikasi SBU yang disyaratkan; atau
• 2) Untuk pekerjaan kualifikasi Usaha Besar, pengalaman pekerjaan yang dapat dihitung sebagai KD adalah pengalaman yang sesuai dengan salah satu lingkup.
• Teknis
• Memiliki pengalaman paling kurang
• Pekerjaan Konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah atau swasta termasuk pengalaman subkontrak.
• Memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP).

Rencana Umum Pengadaan (RUP)

• 68324650 · Pelaksanaan Pembangunan Hunian Tetap (Huntap) bagi Pengungsi Korban Bencana Erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki di Kabupaten Flores Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur · APBN

Regulasi yang berlaku

Dipetakan otomatis dari jenis, metode, dan nilai paket. Status pasal mengikuti perubahan terakhir.

• Perpres 16/2018 · Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

  Dasar seluruh pengadaan barang/jasa yang dibiayai APBN/APBD.

  Telah diubah Perpres 12/2021 dan Perpres 46/2025.

• Peraturan LKPP 3/2026 · Pedoman persiapan dan pelaksanaan pengadaan melalui penyedia

  Tata cara persiapan, pemilihan, dan kontrak pekerjaan konstruksi/konsultansi konstruksi (Lampiran II). Menggantikan Peraturan LKPP 12/2021 jo. 4/2024; paket yang pemilihannya dimulai sebelum peraturan ini berlaku tetap mengikuti aturan lama (Pasal 10).

• Permen PUPR 10/2021 · Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)

  Paket jasa konstruksi: Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) dan biaya SMKK.