Pengawasan Pembangunan Gedung Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Lampung

Ringkasan paket

Pengawasan Pembangunan Gedung Jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Lampung adalah paket tender jasa konsultansi badan usaha konstruksi milik Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Universitas Lampung) yang diumumkan melalui SPSE Nasional. Nilai HPS Rp 1.638.043.000 dari pagu Rp 1.638.739.200, sumber dana APBN 2026 APBN 2027. Metode pemilihan: Seleksi, Prakualifikasi Dua File, Kualitas dan Biaya. Lokasi pekerjaan: Universitas Lampung - Bandar Lampung (Kota). Tahap saat ini: Pengumuman Prakualifikasi ….

Informasi paket

Kode paket

10176262000

Instansi

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

Satuan kerja

UNIVERSITAS LAMPUNG

Kategori

Tender

Jenis pengadaan

Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi

Metode

Seleksi — Prakualifikasi Dua File — Kualitas dan Biaya

Nilai HPS

Rp 1.638.043.000

Nilai pagu

Rp 1.638.739.200

Sumber dana / TA

APBN 2026 APBN 2027

Jenis kontrak

Waktu Penugasan

Lokasi pekerjaan

Universitas Lampung - Bandar Lampung (Kota)

Wilayah

Kota Bandar Lampung, Lampung

Tanggal dibuat

19 Oktober 2026

LPSE

SPSE Nasional

Jadwal tahapan

1. Pengumuman Prakualifikasi · tahap saat ini6 November 2026 22:00 — 13 November 2026 22:00
2. Download Dokumen Kualifikasi6 November 2026 22:00 — 13 November 2026 08:00
3. Penjelasan Dokumen Prakualifikasi9 November 2026 09:00 — 9 November 2026 10:00
4. Kirim Persyaratan Kualifikasi9 November 2026 09:05 — 13 November 2026 08:00
5. Evaluasi Dokumen Kualifikasi13 November 2026 08:01 — 20 November 2026 16:00
6. Pembuktian Kualifikasi18 November 2026 08:00 — 20 November 2026 14:00
7. Penetapan Hasil Kualifikasi20 November 2026 14:00 — 20 November 2026 15:00
8. Pengumuman Hasil Prakualifikasi20 November 2026 15:01 — 20 November 2026 16:00
9. Masa Sanggah Prakualifikasi20 November 2026 16:01 — 25 November 2026 16:01
10. Download Dokumen Pemilihan25 November 2026 16:05 — 2 Desember 2026 09:00
11. Pemberian Penjelasan30 November 2026 09:00 — 30 November 2026 10:00
12. Upload Dokumen Penawaran30 November 2026 10:05 — 2 Desember 2026 09:00
13. Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File I: Administrasi dan Teknis2 Desember 2026 09:05 — 8 Desember 2026 12:00
14. Pengumuman Hasil Evaluasi Administrasi dan Teknis8 Desember 2026 12:05 — 8 Desember 2026 13:05
15. Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File II: Harga8 Desember 2026 13:06 — 8 Desember 2026 14:00
16. Penetapan Pemenang8 Desember 2026 14:05 — 8 Desember 2026 15:00
17. Pengumuman Pemenang8 Desember 2026 15:05 — 8 Desember 2026 16:00
18. Masa Sanggah8 Desember 2026 16:01 — 14 Desember 2026 08:00
19. Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya14 Desember 2026 08:00 — 15 Desember 2026 12:00
20. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa15 Desember 2026 12:05 — 16 Desember 2026 12:00
21. Penandatanganan Kontrak16 Desember 2026 12:05 — 21 Desember 2026 16:00

Syarat kualifikasi (ringkasan pengumuman)

• Administrasi/Legalitas
• Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha.
• NIB OSS
• KLBI 71102 Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultansi Teknis YBDI
• SBU
• Kualifikasi Usaha Menengah sub bidang klasifikasi Layanan Jasa Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung Hunian Non Hunian RK001
• Sertifikat Standar
• KLBI 71102 Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultansi Teknis YBDI
• Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.
• Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
• 1) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
• 2) Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
• 3) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
• 4) Kartu Tanda Penduduk.
• Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas.
• Menyetujui Surat pernyataan Peserta yang berisi:
• 1) yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
• 2) badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
• 3) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi daftar hitam lain;
• 4) keikutsertaan yang bersangkutan tidak menimbulkan pertentangan kepentingan;
• 5) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
• 6) pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara;
• 7) pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan;
• 8) data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka peserta bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
• Dalam hal Peserta akan melakukan konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain harus mempunyai perjanjian konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain.
• Kerja sama operasi dapat dilaksanakan dengan ketentuan:
• 1) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Kualifikasi Usaha Non Kecil;
• 2) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Kualifikasi Usaha Kecill;
• 3) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Koperasi;
• 4) Memiliki Kualifikasi Usaha Kecil dengan Kualifikasi Usaha Kecil;
• 5) Memiliki Kualifikasi Usaha Kecil dengan Koperasi; dan/atau
• 6) Koperasi dengan Koperasi.
• Kerja sama operasi dapat dilakukan dengan batasan jumlah anggota dalam 1 (satu) kerja sama operasi:
• 1) untuk Barang, Jasa Lainnya, dan Jasa Konsultansi Non Konstruksi yang bersifat tidak kompleks dibatasi paling banyak 3 (tiga) perusahaan; dan
• 2) untuk Barang, Jasa Lainnya, dan Jasa Konsultansi Non Konstruksi yang bersifat kompleks dibatasi paling banyak 5 (lima) perusahaan.
• Leadfirm kerja sama operasi harus memiliki kualifikasi setingkat atau lebih tinggi dari badan usaha anggota kerja sama operasi.
• Kerja sama operasi dapat dilakukan dengan batasan jumlah anggota dalam 1 (satu) kerja sama operasi:
• 1) untuk pekerjaan yang bersifat tidak kompleks dibatasi paling banyak 3 (tiga) perusahaan; dan
• 2) untuk pekerjaan yang bersifat kompleks dibatasi paling banyak 5 (lima) perusahaan.
• Lain

Rencana Umum Pengadaan (RUP)

• 68172843 · Manajemen Konstruksi Pembangunan Gedung Jurusan Teknik Sipil FT Universitas Lampung · APBN

Regulasi yang berlaku

Dipetakan otomatis dari jenis, metode, dan nilai paket. Status pasal mengikuti perubahan terakhir.

• Perpres 16/2018 · Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

  Dasar seluruh pengadaan barang/jasa yang dibiayai APBN/APBD.

  Telah diubah Perpres 12/2021 dan Perpres 46/2025.

• Peraturan LKPP 3/2026 · Pedoman persiapan dan pelaksanaan pengadaan melalui penyedia

  Tata cara persiapan, pemilihan, dan kontrak pekerjaan konstruksi/konsultansi konstruksi (Lampiran II). Menggantikan Peraturan LKPP 12/2021 jo. 4/2024; paket yang pemilihannya dimulai sebelum peraturan ini berlaku tetap mengikuti aturan lama (Pasal 10).

• Permen PUPR 10/2021 · Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)

  Paket jasa konstruksi: Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) dan biaya SMKK.