Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan SMA Unggul Garuda Bulungan Tahap II

Ringkasan paket

Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan SMA Unggul Garuda Bulungan Tahap II adalah paket tender jasa konsultansi badan usaha konstruksi milik Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Direktorat Bina Talenta Sains Dan Teknologi) yang diumumkan melalui SPSE Nasional. Nilai HPS Rp 4.629.278.300 dari pagu Rp 5.832.797.300, sumber dana APBN 2027 APBN 2026. Metode pemilihan: Seleksi, Prakualifikasi Dua File, Kualitas dan Biaya. Lokasi pekerjaan: SMA Unggul Garuda Bulungan - Bulungan (Kab.). Tahap saat ini: Download Dokumen Pemilihan.

Informasi paket

Kode paket

10175111000

Instansi

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

Satuan kerja

DIREKTORAT BINA TALENTA SAINS DAN TEKNOLOGI

Kategori

Tender

Jenis pengadaan

Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi

Metode

Seleksi — Prakualifikasi Dua File — Kualitas dan Biaya

Nilai HPS

Rp 4.629.278.300

Nilai pagu

Rp 5.832.797.300

Sumber dana / TA

APBN 2027 APBN 2026

Jenis kontrak

Waktu Penugasan

Lokasi pekerjaan

SMA Unggul Garuda Bulungan - Bulungan (Kab.)

Wilayah

Kab. Bulungan, Kalimantan Utara

Tanggal dibuat

14 Oktober 2026

LPSE

SPSE Nasional

Jadwal tahapan

1. Pengumuman Prakualifikasi26 Oktober 2026 13:00 — 2 November 2026 14:00
2. Download Dokumen Kualifikasi26 Oktober 2026 13:00 — 2 November 2026 14:00
3. Penjelasan Dokumen Prakualifikasi28 Oktober 2026 08:00 — 28 Oktober 2026 09:00
4. Kirim Persyaratan Kualifikasi28 Oktober 2026 09:05 — 2 November 2026 14:00
5. Evaluasi Dokumen Kualifikasi2 November 2026 14:05 — 6 November 2026 15:00
6. Pembuktian Kualifikasi2 November 2026 14:05 — 6 November 2026 15:00
7. Penetapan Hasil Kualifikasi6 November 2026 15:05 — 6 November 2026 16:00
8. Pengumuman Hasil Prakualifikasi6 November 2026 16:05 — 6 November 2026 18:00
9. Masa Sanggah Prakualifikasi6 November 2026 18:05 — 12 November 2026 08:00
10. Download Dokumen Pemilihan · tahap saat ini12 November 2026 08:05 — 18 November 2026 08:00
11. Pemberian Penjelasan16 November 2026 08:00 — 16 November 2026 09:00
12. Upload Dokumen Penawaran16 November 2026 09:05 — 18 November 2026 08:00
13. Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File I: Administrasi dan Teknis18 November 2026 08:05 — 24 November 2026 15:00
14. Pengumuman Hasil Evaluasi Administrasi dan Teknis24 November 2026 15:05 — 24 November 2026 16:00
15. Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File II: Harga24 November 2026 16:05 — 25 November 2026 08:00
16. Penetapan Pemenang25 November 2026 08:05 — 25 November 2026 09:00
17. Pengumuman Pemenang25 November 2026 09:05 — 25 November 2026 10:00
18. Masa Sanggah25 November 2026 10:05 — 30 November 2026 13:00
19. Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya30 November 2026 13:05 — 30 November 2026 16:00
20. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa1 Desember 2026 08:00 — 1 Desember 2026 16:00
21. Penandatanganan Kontrak2 Desember 2026 08:00 — 2 Desember 2026 16:00

Syarat kualifikasi (ringkasan pengumuman)

• Administrasi/Legalitas
• Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha.
• NIB dan Sertifikat Standar
• KBLI 2020-71102 Aktifitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis YBDI Status terverifikasi
• SBU
• RK001-Jasa Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung Hunian dan Non Hunian Kualifikasi Usaha Besar
• Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.
• Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
• 1) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
• 2) Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
• 3) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
• 4) Kartu Tanda Penduduk.
• Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas.
• Menyetujui Surat pernyataan Peserta yang berisi:
• 1) yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
• 2) badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
• 3) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi daftar hitam lain;
• 4) keikutsertaan yang bersangkutan tidak menimbulkan pertentangan kepentingan;
• 5) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
• 6) pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara;
• 7) pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan;
• 8) data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka peserta bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
• Dalam hal Peserta akan melakukan konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain harus mempunyai perjanjian konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain.
• Kerja sama operasi dapat dilaksanakan dengan ketentuan:
• 1) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Kualifikasi Usaha Non Kecil;
• 2) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Kualifikasi Usaha Kecill;
• 3) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Koperasi;
• 4) Memiliki Kualifikasi Usaha Kecil dengan Kualifikasi Usaha Kecil;
• 5) Memiliki Kualifikasi Usaha Kecil dengan Koperasi; dan/atau
• 6) Koperasi dengan Koperasi.
• Kerja sama operasi dapat dilakukan dengan batasan jumlah anggota dalam 1 (satu) kerja sama operasi:
• 1) untuk Barang, Jasa Lainnya, dan Jasa Konsultansi Non Konstruksi yang bersifat tidak kompleks dibatasi paling banyak 3 (tiga) perusahaan; dan
• 2) untuk Barang, Jasa Lainnya, dan Jasa Konsultansi Non Konstruksi yang bersifat kompleks dibatasi paling banyak 5 (lima) perusahaan.
• Leadfirm kerja sama operasi harus memiliki kualifikasi setingkat atau lebih tinggi dari badan usaha anggota kerja sama operasi.
• Kerja sama operasi dapat dilakukan dengan batasan jumlah anggota dalam 1 (satu) kerja sama operasi:
• 1) untuk pekerjaan yang bersifat tidak kompleks dibatasi paling banyak 3 (tiga) perusahaan; dan
• 2) untuk pekerjaan yang bersifat kompleks dibatasi paling banyak 5 (lima) perusahaan.
• Persyaratan kepemilikan Sertifikat Badan Usaha (SBU), dengan ketentuan:
• 1) Pekerjaan untuk usaha kualifikasi kecil mensyaratkan paling banyak 1 SBU;
• 2) Pekerjaan untuk usaha kualifikasi Menengah atau Besar mensyaratkan paling banyak 2 SBU.

Rencana Umum Pengadaan (RUP)

• 68171374 · Konsultan Manajemen Konstruksi Pembangunan SMA Unggul Garuda Bulungan Tahap II · APBN

Regulasi yang berlaku

Dipetakan otomatis dari jenis, metode, dan nilai paket. Status pasal mengikuti perubahan terakhir.

• Perpres 16/2018 · Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

  Dasar seluruh pengadaan barang/jasa yang dibiayai APBN/APBD.

  Telah diubah Perpres 12/2021 dan Perpres 46/2025.

• Peraturan LKPP 3/2026 · Pedoman persiapan dan pelaksanaan pengadaan melalui penyedia

  Tata cara persiapan, pemilihan, dan kontrak pekerjaan konstruksi/konsultansi konstruksi (Lampiran II). Menggantikan Peraturan LKPP 12/2021 jo. 4/2024; paket yang pemilihannya dimulai sebelum peraturan ini berlaku tetap mengikuti aturan lama (Pasal 10).

• Permen PUPR 10/2021 · Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)

  Paket jasa konstruksi: Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) dan biaya SMKK.