KAJIAN REKOMENDASI KEBIJAKAN IMPLEMENTASI PROGRAM KERJA PRIORITAS NASIONAL (PKPN) LINGKUP KONEKTIVITAS DAN INFRASTRUKTUR LOGISTIK

Ringkasan paket

KAJIAN REKOMENDASI KEBIJAKAN IMPLEMENTASI PROGRAM KERJA PRIORITAS NASIONAL (PKPN) LINGKUP KONEKTIVITAS DAN INFRASTRUKTUR LOGISTIK adalah paket tender jasa konsultansi badan usaha non konstruksi milik Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Kantor Menteri Negara Ppn / Bappenas) yang diumumkan melalui LPSE Bappenas. Nilai HPS Rp 1.253.944.800 dari pagu Rp 1.253.944.800, sumber dana APBN 2026. Metode pemilihan: Seleksi, Prakualifikasi Dua File, Kualitas dan Biaya. Lokasi pekerjaan: Kementerian PPN/Bappenas - Jakarta Pusat (Kota). Tahap saat ini: Penandatanganan Kontrak.

Informasi paket

Kode paket

10165433000

Instansi

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional

Satuan kerja

KANTOR MENTERI NEGARA PPN / BAPPENAS

Kategori

Tender

Jenis pengadaan

Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi

Metode

Seleksi — Prakualifikasi Dua File — Kualitas dan Biaya

Nilai HPS

Rp 1.253.944.800

Nilai pagu

Rp 1.253.944.800

Sumber dana / TA

APBN 2026

Jenis kontrak

Lumsum

Lokasi pekerjaan

Kementerian PPN/Bappenas - Jakarta Pusat (Kota)

Wilayah

Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta

Tanggal dibuat

31 Agustus 2026

LPSE

LPSE Bappenas

Jadwal tahapan

1. Pengumuman Prakualifikasi31 Agustus 2026 13:00 — 8 September 2026 12:00
2. Download Dokumen Kualifikasi31 Agustus 2026 13:00 — 8 September 2026 12:00
3. Penjelasan Dokumen Prakualifikasi3 September 2026 11:00 — 3 September 2026 12:00
4. Kirim Persyaratan Kualifikasi3 September 2026 12:01 — 12 September 2026 21:30
5. Evaluasi Dokumen Kualifikasi12 September 2026 22:00 — 16 September 2026 18:00
6. Pembuktian Kualifikasi16 September 2026 09:00 — 16 September 2026 18:00
7. Penetapan Hasil Kualifikasi16 September 2026 15:01 — 16 September 2026 18:30
8. Pengumuman Hasil Prakualifikasi16 September 2026 18:31 — 16 September 2026 19:00
9. Masa Sanggah Prakualifikasi16 September 2026 19:01 — 21 September 2026 19:01
10. Download Dokumen Pemilihan17 September 2026 08:02 — 28 September 2026 16:00
11. Pemberian Penjelasan24 September 2026 11:00 — 24 September 2026 12:00
12. Upload Dokumen Penawaran24 September 2026 12:01 — 28 September 2026 16:00
13. Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File I: Administrasi dan Teknis28 September 2026 16:01 — 6 Oktober 2026 11:00
14. Pengumuman Hasil Evaluasi Administrasi dan Teknis6 Oktober 2026 11:01 — 6 Oktober 2026 11:02
15. Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File II: Harga6 Oktober 2026 11:03 — 6 Oktober 2026 16:00
16. Penetapan Pemenang6 Oktober 2026 11:05 — 6 Oktober 2026 16:30
17. Pengumuman Pemenang6 Oktober 2026 16:31 — 6 Oktober 2026 17:00
18. Masa Sanggah6 Oktober 2026 17:01 — 12 Oktober 2026 08:00
19. Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya12 Oktober 2026 08:01 — 15 Oktober 2026 16:00
20. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa15 Oktober 2026 16:01 — 22 Oktober 2026 16:00
21. Penandatanganan Kontrak · tahap saat ini22 Oktober 2026 16:01 — 30 Oktober 2026 23:59

Syarat kualifikasi (ringkasan pengumuman)

• Administrasi/Legalitas
• Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha.
• Nomor Induk Berusaha NIB
• KBLI 70209 Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya
• Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas
• Kerja sama operasi dapat dilaksanakan dengan ketentuan:
• a) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Kualifikasi Usaha Non Kecil;
• b) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Kualifikasi Usaha Kecill;
• c) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Koperasi;
• d) Memiliki Kualifikasi Usaha Kecil dengan Kualifikasi Usaha Kecil;
• e) Memiliki Kualifikasi Usaha Kecil dengan Koperasi; dan/atau
• f) Koperasi dengan Koperasi.
• Kerja sama operasi dapat dilakukan dengan batasan jumlah anggota dalam 1 (satu) kerja sama operasi:
• 1) untuk Barang, Jasa Lainnya, dan Jasa Konsultansi Non Konstruksi yang bersifat tidak kompleks dibatasi paling banyak 3 (tiga) perusahaan; dan
• 2) untuk Barang, Jasa Lainnya, dan Jasa Konsultansi Non Konstruksi yang bersifat kompleks dibatasi paling banyak 5 (lima) perusahaan.
• Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.
• Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa
• Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
• a) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
• b) Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
• c) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
• d) Kartu Tanda Penduduk.
• Menyetujui Surat Pernyataan Peserta yang berisi:
• a) Yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
• b) Badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
• c) Yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi daftar hitam lain;
• d) Keikutsertaan yang bersangkutan tidak menimbulkan pertentangan kepentingan;
• e) Yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
• f) Pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara;
• g) Pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan;
• h) Data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka peserta bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
• Dalam hal Peserta akan melakukan konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain harus mempunyai perjanjian konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain
• Teknis
• Memiliki Pengalaman Pekerjaan:
• a) Pekerjaan di bidang Jasa Konsultansi paling kurang
• pekerjaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak;
• b) Pekerjaan yang sejenis berdasarkan jenis pekerjaan, kompleksitas pekerjaan, metodologi, teknologi, atau karakteristik lainnya yang bisa menggambarkan kesamaan, paling kurang
• pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak; dan
• c) Nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir paling kurang sama dengan 50% (lima puluh persen) nilai total HPS/Pagu Anggaran.
• Memiliki SDM Manajerial

Rencana Umum Pengadaan (RUP)

• 67728054 · KAJIAN REKOMENDASI KEBIJAKAN IMPLEMENTASI PROGRAM KERJA PRIORITAS NASIONAL (PKPN) LINGKUP KONEKTIVITAS DAN INFRASTRUKTUR LOGISTIK · APBN

Regulasi yang berlaku

Dipetakan otomatis dari jenis, metode, dan nilai paket. Status pasal mengikuti perubahan terakhir.

• Perpres 16/2018 · Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

  Dasar seluruh pengadaan barang/jasa yang dibiayai APBN/APBD.

  Telah diubah Perpres 12/2021 dan Perpres 46/2025.

• Peraturan LKPP 12/2021 · Pedoman pelaksanaan pengadaan melalui penyedia

  Tata cara pemilihan penyedia dan model dokumen pemilihan.

  Telah diubah Peraturan LKPP 4/2024, khusus Lampiran III dan VI tentang rancang dan bangun.