- Beranda
- Tender LPSE
- Kementerian Dalam Negeri
- Dashboard Integrasi Data Sosial Ekonomi dengan…
Dashboard Integrasi Data Sosial Ekonomi dengan Adminduk dan Statistik Hayati
Kementerian Dalam Negeri · HPS Rp 400 Jt
Paket ini sudah tidak menerima penawaran (Tender Sudah Selesai). Lihat tender aktif Kementerian Dalam Negeri atau paket serupa di bawah.
Ringkasan paket
Dashboard Integrasi Data Sosial Ekonomi dengan Adminduk dan Statistik Hayati adalah paket tender jasa konsultansi badan usaha non konstruksi milik Kementerian Dalam Negeri yang diumumkan melalui LPSE Kementerian Dalam Negeri. Nilai HPS Rp 400.000.000, tahun anggaran 2026. Metode pemilihan: Tender, Prakualifikasi Dua File, Kualitas dan Biaya. Status: Tender Sudah Selesai.
Audit Dokumen Pemilihan Paket Ini
Pindai syarat diskriminatif, klausul penalti memberatkan, dan ranjau gugur teknis/administrasi dengan AI ReviuTender.
Informasi paket
- Kode paket
- 10161819000
- Instansi
- Kementerian Dalam Negeri
- Kategori
- Tender
- Jenis pengadaan
- Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi
- Metode
- Tender — Prakualifikasi Dua File — Kualitas dan Biaya
- Nilai HPS
- Rp 400.000.000
- Sumber dana / TA
- 2026
- LPSE
- LPSE Kementerian Dalam Negeri
Cek Kelayakan AI
Apakah perusahaan Anda memenuhi syarat paket ini?
ReviuTender mencocokkan syarat kualifikasi (SBU, KBLI, kualifikasi usaha, pengalaman) dengan profil perusahaan Anda, lalu menandai syarat yang belum terpenuhi.
Regulasi yang berlaku
Dipetakan otomatis dari jenis, metode, dan nilai paket. Status pasal mengikuti perubahan terakhir.
Perpres 16/2018 · Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Dasar seluruh pengadaan barang/jasa yang dibiayai APBN/APBD.
Telah diubah Perpres 12/2021 dan Perpres 46/2025.
Peraturan LKPP 3/2026 · Pedoman persiapan dan pelaksanaan pengadaan melalui penyedia
Tata cara persiapan, pemilihan, dan kontrak barang/jasa lainnya/konsultansi nonkonstruksi (Lampiran I). Menggantikan Peraturan LKPP 12/2021 jo. 4/2024; paket yang pemilihannya dimulai sebelum peraturan ini berlaku tetap mengikuti aturan lama (Pasal 10).
Pasal kunci Perpres 16/20188 pasal relevan · 7 sudah diubah
- Pasal 26Harga Perkiraan Sendiri (HPS)Nilai HPS paket iniDiubah · terakhir Perpres 46/2025
- Pasal 41Metode pemilihan penyedia jasa konsultansiPaket jasa konsultansiDiubah · terakhir Perpres 46/2025
- Pasal 27Jenis kontrakJenis kontrak paketDiubah · terakhir Perpres 46/2025
- Pasal 50Pelaksanaan pemilihan melalui tender/seleksiTahapan tender/seleksiDiubah · terakhir Perpres 46/2025
- Pasal 51Prakualifikasi gagalMetode prakualifikasiDiubah · terakhir Perpres 46/2025
- Pasal 44Kualifikasi penyediaSyarat kualifikasi pesertaDiubah · terakhir Perpres 46/2025
- Pasal 46Dokumen pemilihanIsi dokumen pemilihanBelum pernah diubah
- Pasal 78Sanksi bagi peserta pemilihanBerlaku untuk semua pesertaDiubah · terakhir Perpres 46/2025
Tanya jawab singkat
5 pertanyaan · klik untuk membukaBerapa HPS paket ini?
Nilai HPS paket ini Rp 400.000.000 (Rp 400 Jt). Sumber dana: tahun anggaran 2026.
Siapa penyelenggara tender ini?
Paket ini milik Kementerian Dalam Negeri dan diumumkan melalui LPSE Kementerian Dalam Negeri dengan kode paket 10161819000.
Bagaimana metode pemilihan dan jenis kontrak paket ini?
Jenis pengadaannya Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi dengan metode Tender, Prakualifikasi Dua File, Kualitas dan Biaya.
Biasanya pemenang menawar berapa persen dari HPS untuk paket sejenis?
Dari 14 paket Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi di LPSE yang sama yang sudah selesai, nilai kontrak pemenang median 93,5% dari HPS. Untuk paket ini, angka tersebut setara sekitar Rp 374,1 Jt. Ini data historis, bukan patokan harga.
Aturan apa yang berlaku untuk paket ini?
Perpres 16/2018 (diubah Perpres 12/2021 dan Perpres 46/2025); Peraturan LKPP 3/2026. Ketentuan HPS (Pasal 26) dan metode pemilihan mengikuti bunyi terbaru setelah perubahan. Ketentuan khusus paket tetap mengikuti dokumen pemilihan yang ditetapkan Pokja.
Disusun otomatis dari pengumuman publik SPSE dan riwayat paket yang sudah selesai.
Paket aktif serupa
Pengadaan Perangkat Jaringan DC Co-Location
Kementerian Dalam Negeri
Kota Jakarta PusatTenderPengadaan Barang2026Rp 92,1 MEvaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan HargaHPS
Rp 92,1 M
Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan HargaReplikasi Perangkat Keras Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Terpusat (SIAK Terpusat) Tahap II
Kementerian Dalam Negeri
Kota Jakarta SelatanTenderPengadaan Barang2026Rp 80 MPenandatanganan KontrakHPS
Rp 80 M
Penandatanganan Kontrak,Oversight Sevice Provider (OSP) Dukungan Manajemen Kegiatan, Perjalanan, dan Penyelenggaraan Kegiatan bagi NSC dan CPMU
Kementerian Dalam Negeri
Kota Jakarta SelatanTenderJasa Lainnya2026Rp 58,1 MPengumuman Pascakualifikasi …HPS
Rp 58,1 M
Pengumuman Pascakualifikasi …Pengadaan Perangkat Keras Sistem Informasi Notifikasi Otomatis antara Layanan Adminduk dan Layanan Eksternal
Kementerian Dalam Negeri
Kota Jakarta SelatanTenderPengadaan Barang2026Rp 44,8 MEvaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan HargaHPS
Rp 44,8 M
Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan HargaPengadaan Perangkat Keras Pemadanan Data Kependudukan berbasis AI
Kementerian Dalam Negeri
Kota Jakarta SelatanTenderPengadaan Barang2026Rp 17,2 MEvaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan HargaHPS
Rp 17,2 M
Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan HargaBantuan Teknis Penegasan Batas Desa di Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi D.I. Yogyakarta (5 Lot; Kabupaten Klaten dan Kabupaten Pati (Jawa Tengah), Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Kulon Progo (D.I. Yogyakarta))
Kementerian Dalam Negeri
Kab. Kulon ProgoTenderJasa Lainnya2026Rp 12,9 MEvaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan HargaHPS
Rp 12,9 M
Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga