Pengadaan Jasa Konsultansi Pekerjaan Pembangunan Portal Data Analitik KPK

Ringkasan paket

Pengadaan Jasa Konsultansi Pekerjaan Pembangunan Portal Data Analitik KPK adalah paket tender jasa konsultansi badan usaha non konstruksi milik Komisi Pemberantasan Korupsi (Komisi Pemberantasan Korupsi Kpk) yang diumumkan melalui LPSE Kementerian Keuangan. Nilai HPS Rp 811.687.500 dari pagu Rp 817.152.000, sumber dana APBN 2026. Metode pemilihan: Seleksi, Prakualifikasi Dua File, Kualitas. Lokasi pekerjaan: Gedung KPK Merah Putih - Jakarta Selatan (Kota). Tahap saat ini: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa ….

Informasi paket

Kode paket

10148153000

Instansi

Komisi Pemberantasan Korupsi

Satuan kerja

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI KPK

Kategori

Tender

Jenis pengadaan

Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi

Metode

Seleksi — Prakualifikasi Dua File — Kualitas

Nilai HPS

Rp 811.687.500

Nilai pagu

Rp 817.152.000

Sumber dana / TA

APBN 2026

Jenis kontrak

Lumsum

Lokasi pekerjaan

Gedung KPK Merah Putih - Jakarta Selatan (Kota)

Wilayah

Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta

Tanggal dibuat

25 Juni 2026

LPSE

LPSE Kementerian Keuangan

Jadwal tahapan

1. Pengumuman Prakualifikasi25 Juni 2026 16:00 — 25 Juni 2026 23:59
2. Download Dokumen Kualifikasi25 Juni 2026 16:01 — 2 Juli 2026 13:00
3. Penjelasan Dokumen Prakualifikasi29 Juni 2026 10:00 — 29 Juni 2026 13:00
4. Kirim Persyaratan Kualifikasi29 Juni 2026 13:01 — 2 Juli 2026 13:00
5. Evaluasi Dokumen Kualifikasi2 Juli 2026 13:01 — 7 Juli 2026 23:59
6. Pembuktian Kualifikasi2 Juli 2026 13:01 — 7 Juli 2026 23:59
7. Penetapan Hasil Kualifikasi8 Juli 2026 08:00 — 8 Juli 2026 13:00
8. Pengumuman Hasil Prakualifikasi8 Juli 2026 13:01 — 8 Juli 2026 16:00
9. Masa Sanggah Prakualifikasi8 Juli 2026 16:01 — 13 Juli 2026 08:00
10. Download Dokumen Pemilihan13 Juli 2026 08:01 — 23 Juli 2026 09:30
11. Pemberian Penjelasan16 Juli 2026 09:00 — 16 Juli 2026 13:00
12. Upload Dokumen Penawaran17 Juli 2026 08:00 — 23 Juli 2026 09:30
13. Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File I: Administrasi dan Teknis23 Juli 2026 09:31 — 29 Juli 2026 23:59
14. Pengumuman Hasil Evaluasi Administrasi dan Teknis30 Juli 2026 09:00 — 30 Juli 2026 13:00
15. Masa Sanggah atas Hasil Kelulusan Administrasi dan Teknis31 Juli 2026 13:01 — 5 Agustus 2026 13:01
16. Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File II: Harga5 Agustus 2026 13:01 — 7 Agustus 2026 12:00
17. Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya6 Agustus 2026 08:00 — 7 Agustus 2026 12:30
18. Penetapan dan Pengumuman Pemenang7 Agustus 2026 12:31 — 7 Agustus 2026 23:59
19. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa · tahap saat ini10 Agustus 2026 08:00 — 31 Desember 2026 23:59
20. Penandatanganan Kontrak11 Agustus 2026 08:00 — 31 Desember 2026 23:59

Syarat kualifikasi (ringkasan pengumuman)

• Administrasi/Legalitas
• Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha.
• Izin usaha
• SIUP atau NIB
• KBLI
• Aktivitas Pemrograman, Konsultasi Komputer Dan Kegiatan YBDI atau KBLI 620
• Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas
• Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.
• Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa
• Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
• a) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
• b) Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
• c) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
• d) Kartu Tanda Penduduk.
• Menyetujui Surat Pernyataan Peserta yang berisi:
• a) Yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
• b) Badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
• c) Yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi daftar hitam lain;
• d) Keikutsertaan yang bersangkutan tidak menimbulkan pertentangan kepentingan;
• e) Yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
• f) Pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara;
• g) Pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan;
• h) Data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka peserta bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
• Teknis
• Memiliki Pengalaman Pekerjaan:
• a) Pekerjaan di bidang Jasa Konsultansi paling kurang
• pekerjaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak;
• b) Pekerjaan yang sejenis berdasarkan jenis pekerjaan, kompleksitas pekerjaan, metodologi, teknologi, atau karakteristik lainnya yang bisa menggambarkan kesamaan, paling kurang
• pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak; dan
• c) Nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir paling kurang sama dengan 50% (lima puluh persen) nilai total HPS/Pagu Anggaran.
• Memiliki SDM Tenaga Ahli (jika diperlukan)
• Jenis Keahlian
• Keahlian/Spesifikasi
• Pengalaman
• Kemampuan Manajerial
• • 1 (satu) orang Project Manager
• Project Manager
• • 1 (satu) orang System Analyst
• System Analyst
• • 1 (satu) orang UI/UX Designer

Rencana Umum Pengadaan (RUP)

• 67360010 · Pengadaan Jasa Konsultansi Pekerjaan Pembangunan Portal Data Analitik KPK · APBN

Regulasi yang berlaku

Dipetakan otomatis dari jenis, metode, dan nilai paket. Status pasal mengikuti perubahan terakhir.

• Perpres 16/2018 · Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

  Dasar seluruh pengadaan barang/jasa yang dibiayai APBN/APBD.

  Telah diubah Perpres 12/2021 dan Perpres 46/2025.

• Peraturan LKPP 12/2021 · Pedoman pelaksanaan pengadaan melalui penyedia

  Tata cara pemilihan penyedia dan model dokumen pemilihan.

  Telah diubah Peraturan LKPP 4/2024, khusus Lampiran III dan VI tentang rancang dan bangun.