Pengadaan Pengembangan e-LHKPN Versi II

Ringkasan paket

Pengadaan Pengembangan e-LHKPN Versi II adalah paket tender jasa konsultansi badan usaha non konstruksi milik Komisi Pemberantasan Korupsi (Komisi Pemberantasan Korupsi Kpk) yang diumumkan melalui LPSE Kementerian Keuangan. Nilai HPS Rp 877.399.498 dari pagu Rp 887.100.900, sumber dana APBN 2026. Metode pemilihan: Seleksi, Prakualifikasi Dua File, Kualitas. Lokasi pekerjaan: Gedung KPK Merah Putih - Jakarta Selatan (Kota). Tahap saat ini: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa ….

Informasi paket

Kode paket

10140943000

Instansi

Komisi Pemberantasan Korupsi

Satuan kerja

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI KPK

Kategori

Tender

Jenis pengadaan

Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi

Metode

Seleksi — Prakualifikasi Dua File — Kualitas

Nilai HPS

Rp 877.399.498

Nilai pagu

Rp 887.100.900

Sumber dana / TA

APBN 2026

Jenis kontrak

Lumsum

Lokasi pekerjaan

Gedung KPK Merah Putih - Jakarta Selatan (Kota)

Wilayah

Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta

Tanggal dibuat

2 Juni 2026

LPSE

LPSE Kementerian Keuangan

Jadwal tahapan

1. Pengumuman Prakualifikasi2 Juni 2026 17:00 — 11 Juni 2026 23:59
2. Download Dokumen Kualifikasi2 Juni 2026 17:01 — 12 Juni 2026 23:59
3. Penjelasan Dokumen Prakualifikasi5 Juni 2026 09:00 — 5 Juni 2026 13:00
4. Kirim Persyaratan Kualifikasi5 Juni 2026 16:00 — 22 Juni 2026 23:59
5. Evaluasi Dokumen Kualifikasi23 Juni 2026 08:00 — 25 Juni 2026 23:59
6. Pembuktian Kualifikasi23 Juni 2026 08:00 — 25 Juni 2026 23:59
7. Penetapan Hasil Kualifikasi26 Juni 2026 08:00 — 26 Juni 2026 12:00
8. Pengumuman Hasil Prakualifikasi26 Juni 2026 12:01 — 26 Juni 2026 17:00
9. Masa Sanggah Prakualifikasi26 Juni 2026 17:01 — 30 Juni 2026 08:00
10. Download Dokumen Pemilihan30 Juni 2026 09:00 — 6 Juli 2026 14:00
11. Pemberian Penjelasan30 Juni 2026 10:00 — 30 Juni 2026 13:00
12. Upload Dokumen Penawaran30 Juni 2026 16:00 — 6 Juli 2026 14:00
13. Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File I: Administrasi dan Teknis6 Juli 2026 14:01 — 13 Juli 2026 14:00
14. Pengumuman Hasil Evaluasi Administrasi dan Teknis13 Juli 2026 14:05 — 13 Juli 2026 17:00
15. Masa Sanggah atas Hasil Kelulusan Administrasi dan Teknis13 Juli 2026 17:05 — 16 Juli 2026 08:00
16. Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File II: Harga16 Juli 2026 10:00 — 20 Juli 2026 15:00
17. Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya16 Juli 2026 10:00 — 20 Juli 2026 15:00
18. Penetapan dan Pengumuman Pemenang20 Juli 2026 15:05 — 20 Juli 2026 23:59
19. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa · tahap saat ini21 Juli 2026 08:00 — 31 Desember 2026 23:59
20. Penandatanganan Kontrak22 Juli 2026 08:00 — 31 Desember 2026 23:59

Syarat kualifikasi (ringkasan pengumuman)

• Administrasi/Legalitas
• Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha.
• SIUP
• Aktivitas Pemrograman, Konsultasi Komputer Dan Kegiatan YBDI atau KBLI 620
• Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas
• Kerja sama operasi dapat dilaksanakan dengan ketentuan:
• a) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Kualifikasi Usaha Non Kecil;
• b) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Kualifikasi Usaha Kecill;
• c) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Koperasi;
• d) Memiliki Kualifikasi Usaha Kecil dengan Kualifikasi Usaha Kecil;
• e) Memiliki Kualifikasi Usaha Kecil dengan Koperasi; dan/atau
• f) Koperasi dengan Koperasi.
• Kerja sama operasi dapat dilakukan dengan batasan jumlah anggota dalam 1 (satu) kerja sama operasi:
• 1) untuk Barang, Jasa Lainnya, dan Jasa Konsultansi Non Konstruksi yang bersifat tidak kompleks dibatasi paling banyak 3 (tiga) perusahaan; dan
• 2) untuk Barang, Jasa Lainnya, dan Jasa Konsultansi Non Konstruksi yang bersifat kompleks dibatasi paling banyak 5 (lima) perusahaan.
• Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.
• Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa
• Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
• a) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
• b) Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
• c) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
• d) Kartu Tanda Penduduk.
• Menyetujui Surat Pernyataan Peserta yang berisi:
• a) Yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
• b) Badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
• c) Yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi daftar hitam lain;
• d) Keikutsertaan yang bersangkutan tidak menimbulkan pertentangan kepentingan;
• e) Yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
• f) Pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara;
• g) Pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan;
• h) Data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka peserta bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
• Dalam hal Peserta akan melakukan konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain harus mempunyai perjanjian konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain
• Teknis
• Memiliki Pengalaman Pekerjaan:
• a) Pekerjaan di bidang Jasa Konsultansi paling kurang
• pekerjaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak;
• b) Pekerjaan yang sejenis berdasarkan jenis pekerjaan, kompleksitas pekerjaan, metodologi, teknologi, atau karakteristik lainnya yang bisa menggambarkan kesamaan, paling kurang
• pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak; dan
• c) Nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir paling kurang sama dengan 50% (lima puluh persen) nilai total HPS/Pagu Anggaran.
• Memiliki SDM Tenaga Ahli (jika diperlukan)

Rencana Umum Pengadaan (RUP)

• 67088832 · Pengadaan Pengembangan e-LHKPN Versi II · APBN

Regulasi yang berlaku

Dipetakan otomatis dari jenis, metode, dan nilai paket. Status pasal mengikuti perubahan terakhir.

• Perpres 16/2018 · Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

  Dasar seluruh pengadaan barang/jasa yang dibiayai APBN/APBD.

  Telah diubah Perpres 12/2021 dan Perpres 46/2025.

• Peraturan LKPP 12/2021 · Pedoman pelaksanaan pengadaan melalui penyedia

  Tata cara pemilihan penyedia dan model dokumen pemilihan.

  Telah diubah Peraturan LKPP 4/2024, khusus Lampiran III dan VI tentang rancang dan bangun.