Pekerjaan Jasa Konsultan Kajian Teknis Penambahan Elevator/lift Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi

Ringkasan paket

Pekerjaan Jasa Konsultan Kajian Teknis Penambahan Elevator/lift Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi adalah paket tender jasa konsultansi badan usaha konstruksi milik Komisi Pemberantasan Korupsi (Komisi Pemberantasan Korupsi Kpk) yang diumumkan melalui LPSE Kementerian Keuangan. Nilai HPS Rp 378.360.150 dari pagu Rp 378.360.150, sumber dana APBN 2026. Metode pemilihan: Seleksi, Prakualifikasi Dua File, Kualitas dan Biaya. Lokasi pekerjaan: Jl. Kuningan Persada Kav.4 Setiabudi Jakarta Selatan - Jakarta Selatan (Kota). Tahap saat ini: Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya.

Informasi paket

Kode paket

10168932000

Instansi

Komisi Pemberantasan Korupsi

Satuan kerja

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI KPK

Kategori

Tender

Jenis pengadaan

Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi

Metode

Seleksi — Prakualifikasi Dua File — Kualitas dan Biaya

Nilai HPS

Rp 378.360.150

Nilai pagu

Rp 378.360.150

Sumber dana / TA

APBN 2026

Jenis kontrak

Lumsum

Lokasi pekerjaan

Jl. Kuningan Persada Kav.4 Setiabudi Jakarta Selatan - Jakarta Selatan (Kota)

Wilayah

Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta

Tanggal dibuat

15 September 2026

LPSE

LPSE Kementerian Keuangan

Jadwal tahapan

1. Pengumuman Prakualifikasi15 September 2026 17:00 — 23 September 2026 12:00
2. Download Dokumen Kualifikasi15 September 2026 17:00 — 23 September 2026 12:00
3. Penjelasan Dokumen Prakualifikasi18 September 2026 10:00 — 18 September 2026 12:00
4. Kirim Persyaratan Kualifikasi18 September 2026 12:00 — 28 September 2026 12:00
5. Evaluasi Dokumen Kualifikasi28 September 2026 12:01 — 29 September 2026 17:45
6. Pembuktian Kualifikasi28 September 2026 12:01 — 29 September 2026 17:45
7. Penetapan Hasil Kualifikasi29 September 2026 17:46 — 29 September 2026 17:55
8. Pengumuman Hasil Prakualifikasi29 September 2026 17:56 — 29 September 2026 23:59
9. Masa Sanggah Prakualifikasi30 September 2026 08:00 — 5 Oktober 2026 08:00
10. Download Dokumen Pemilihan5 Oktober 2026 08:01 — 13 Oktober 2026 12:00
11. Pemberian Penjelasan8 Oktober 2026 10:00 — 8 Oktober 2026 12:00
12. Upload Dokumen Penawaran8 Oktober 2026 12:01 — 13 Oktober 2026 12:00
13. Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File I: Administrasi dan Teknis13 Oktober 2026 12:01 — 21 Oktober 2026 16:30
14. Pengumuman Hasil Evaluasi Administrasi dan Teknis21 Oktober 2026 16:31 — 21 Oktober 2026 23:59
15. Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File II: Harga22 Oktober 2026 08:00 — 22 Oktober 2026 23:59
16. Penetapan Pemenang22 Oktober 2026 12:01 — 22 Oktober 2026 16:30
17. Pengumuman Pemenang22 Oktober 2026 16:31 — 22 Oktober 2026 23:59
18. Masa Sanggah23 Oktober 2026 08:00 — 27 Oktober 2026 16:30
19. Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya · tahap saat ini28 Oktober 2026 08:00 — 29 Oktober 2026 23:59
20. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa30 Oktober 2026 08:00 — 30 Oktober 2026 23:59
21. Penandatanganan Kontrak2 November 2026 08:00 — 2 November 2026 16:30

Syarat kualifikasi (ringkasan pengumuman)

• Administrasi/Legalitas
• Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha.
• SIUJK
• Izin Usaha Jasa Konstruksi yang berlaku efektif
• Sertifikat Badan Usaha
• berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Nomor 8 tahun 2022 yaitu Jasa Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung Hunian dan Nonhunian atau RK001
• Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.
• Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
• 1) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
• 2) Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
• 3) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
• 4) Kartu Tanda Penduduk.
• Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas.
• Menyetujui Surat pernyataan Peserta yang berisi:
• 1) yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
• 2) badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
• 3) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi daftar hitam lain;
• 4) keikutsertaan yang bersangkutan tidak menimbulkan pertentangan kepentingan;
• 5) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
• 6) pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara;
• 7) pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan;
• 8) data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka peserta bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
• Dalam hal Peserta akan melakukan konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain harus mempunyai perjanjian konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain.
• Kerja sama operasi dapat dilaksanakan dengan ketentuan:
• 1) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Kualifikasi Usaha Non Kecil;
• 2) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Kualifikasi Usaha Kecill;
• 3) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Koperasi;
• 4) Memiliki Kualifikasi Usaha Kecil dengan Kualifikasi Usaha Kecil;
• 5) Memiliki Kualifikasi Usaha Kecil dengan Koperasi; dan/atau
• 6) Koperasi dengan Koperasi.
• Kerja sama operasi dapat dilakukan dengan batasan jumlah anggota dalam 1 (satu) kerja sama operasi:
• 1) untuk Barang, Jasa Lainnya, dan Jasa Konsultansi Non Konstruksi yang bersifat tidak kompleks dibatasi paling banyak 3 (tiga) perusahaan; dan
• 2) untuk Barang, Jasa Lainnya, dan Jasa Konsultansi Non Konstruksi yang bersifat kompleks dibatasi paling banyak 5 (lima) perusahaan.
• Leadfirm kerja sama operasi harus memiliki kualifikasi setingkat atau lebih tinggi dari badan usaha anggota kerja sama operasi.
• Kerja sama operasi dapat dilakukan dengan batasan jumlah anggota dalam 1 (satu) kerja sama operasi:
• 1) untuk pekerjaan yang bersifat tidak kompleks dibatasi paling banyak 3 (tiga) perusahaan; dan
• 2) untuk pekerjaan yang bersifat kompleks dibatasi paling banyak 5 (lima) perusahaan.
• Persyaratan kepemilikan Sertifikat Badan Usaha (SBU), dengan ketentuan:
• 1) Pekerjaan untuk usaha kualifikasi kecil mensyaratkan paling banyak 1 SBU;
• 2) Pekerjaan untuk usaha kualifikasi Menengah atau Besar mensyaratkan paling banyak 2 SBU.

Rencana Umum Pengadaan (RUP)

• 67823036 · Pekerjaan Jasa Konsultan Kajian Teknis Penambahan Elevator/lift Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi · APBN

Regulasi yang berlaku

Dipetakan otomatis dari jenis, metode, dan nilai paket. Status pasal mengikuti perubahan terakhir.

• Perpres 16/2018 · Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

  Dasar seluruh pengadaan barang/jasa yang dibiayai APBN/APBD.

  Telah diubah Perpres 12/2021 dan Perpres 46/2025.

• Peraturan LKPP 12/2021 · Pedoman pelaksanaan pengadaan melalui penyedia

  Tata cara pemilihan penyedia dan model dokumen pemilihan.

  Telah diubah Peraturan LKPP 4/2024, khusus Lampiran III dan VI tentang rancang dan bangun.

• Permen PUPR 10/2021 · Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)

  Paket jasa konstruksi: Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) dan biaya SMKK.