ATS Software Quest Tahun Anggaran 2027

Ringkasan paket

ATS Software Quest Tahun Anggaran 2027 adalah paket tender jasa lainnya milik Kementerian Keuangan (Badan Teknologi, Informasi, Dan Intelijen Keuangan) yang diumumkan melalui LPSE Kementerian Keuangan. Nilai HPS Rp 2.355.864.000 dari pagu Rp 2.357.457.000, sumber dana APBN 2027. Metode pemilihan: Tender, Pascakualifikasi Satu File, Harga Terendah Sistem Gugur. Paket ini untuk kualifikasi usaha kecil. Lokasi pekerjaan: Kementerian Keuangan - Jakarta Pusat (Kota). Tahap saat ini: Pengumuman Pascakualifikasi ….

Informasi paket

Kode paket

10181152000

Instansi

Kementerian Keuangan

Satuan kerja

BADAN TEKNOLOGI, INFORMASI, DAN INTELIJEN KEUANGAN

Kategori

Tender

Jenis pengadaan

Jasa Lainnya

Metode

Tender — Pascakualifikasi Satu File — Harga Terendah Sistem Gugur

Nilai HPS

Rp 2.355.864.000

Nilai pagu

Rp 2.357.457.000

Sumber dana / TA

APBN 2027

Jenis kontrak

Gabungan Lumsum dan Harga Satuan

Kualifikasi usaha

Kecil

Lokasi pekerjaan

Kementerian Keuangan - Jakarta Pusat (Kota)

Wilayah

Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta

Tanggal dibuat

9 November 2026

LPSE

LPSE Kementerian Keuangan

Jadwal tahapan

1. Pengumuman Pascakualifikasi · tahap saat ini11 November 2026 20:00 — 18 November 2026 14:00
2. Download Dokumen Pemilihan11 November 2026 20:00 — 18 November 2026 14:00
3. Pemberian Penjelasan13 November 2026 09:30 — 13 November 2026 10:30
4. Upload Dokumen Penawaran13 November 2026 23:59 — 18 November 2026 14:00
5. Pembukaan Dokumen Penawaran18 November 2026 14:01 — 18 November 2026 15:00
6. Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga18 November 2026 14:01 — 25 November 2026 14:00
7. Pembuktian Kualifikasi18 November 2026 14:01 — 25 November 2026 14:00
8. Penetapan Pemenang25 November 2026 14:01 — 25 November 2026 16:00
9. Pengumuman Pemenang25 November 2026 16:01 — 25 November 2026 23:59
10. Masa Sanggah26 November 2026 08:00 — 30 November 2026 17:00
11. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa1 Desember 2026 08:00 — 7 Desember 2026 17:00
12. Penandatanganan Kontrak1 Desember 2026 12:00 — 18 Desember 2026 17:00

Syarat kualifikasi (ringkasan pengumuman)

• Administrasi/Legalitas
• Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha.
• Jenis Izin
• Bidang Usaha/Sub Bidang Usaha/Klasifikasi/Sub Klasifikasi
• NIB
• Nomor Induk Berusaha NIB dengan kualifikasi kecil dengan kode a KBLI 4651 KBLI 20202025 Perdagangan Besar Komputer, Perlengkapan Komputer dan PirantiPerangkat Lunak termasuk sub-golongan 46511 dan 46512 b KBLI 6202 KBLI 2020 atau KBLI 6220 KBLI 2025 KegiatanAktivitas Konsultasi Komputer dan Manajemen Fasilitas Komputer termasuk subgolongan 6202962209 atau c KBLI 6209 KBLI 2020 atau KBLI 6290 KBLI 2025 Aktivitas Jasa Teknologi Informasi dan Komputer Lainnya termasuk sub-golongan 6209062900.
• Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.
• Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa.
• Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
• a) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
• b) Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
• c) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
• d) Kartu Tanda Penduduk.
• Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas
• Menyetujui Surat Pernyataan Peserta
• Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain
• Memenuhi persyaratan kinerja Penyedia meliputi a. memiliki kinerja minimal baik berdasarkan penilaian PPK sebagaimana tercantum dalam sistem pengadaan secara elektronik dan sistem pendukungnya b. kinerja Penyedia sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan nilai rata-rata kinerja Penyedia dalam kurun waktu 4 empat tahun terakhir c. ketentuan huruf a dan b dikecualikan untuk a Penyedia yang baru berdiri kurang dari 3 tiga tahun b belum memiliki pengalaman dan c pengadaan dengan nilai HPS sampai dengan Rp2.000.000.000,00 dua miliar rupiah untuk pengadaan jasa lainnya.
• Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain
• Dalam hal keikutsertaan Perusahaan Cabang atau Direktur Cabang, harus memenuhi syarat a. Perusahaan cabang dalam mengikuti tender dengan menggunakan akun SPSE perusahaan cabang b. Melampirkan akta pendirian cabang atau pengangkatan direktur cabang c. Melampirkan NIB yang berisi informasi data kantor cabang dan d. Melampirkan NPWP cabang atau Nomor Identitas Tempat Kegiatan Usaha NITKU cabang.
• Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain
• Menyampaikan data kepemilikan manfaat perusahaan
• Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain
• Memenuhi kepatuhan perpajakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
• Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain
• Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada kontrak yang dibuktikan dengan a. Aktasertifikat pendirian perusahaan danatau perubahannya apabila ada perubahan dan akta pendirian kantor cabang apabila perusahaan kantor cabang atau sertifikat pendaftaran pendirian perseroan perorangan yang telah mendapatkan pengesahan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum b. Surat Kuasa apabila dikuasakan c. Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap apabila dikuasakan dan d. Kartu Tanda Penduduk KTP.
• Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain
• Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas yang berisi a. tidak akan melakukan praktik korupsi, kolusi, danatau nepotisme b. akan melaporkan kepada PAKPAAPIP jika mengetahui terjadinya praktik korupsi, kolusi, danatau nepotisme dalam proses pengadaan ini. c. akan mengikuti proses pengadaan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan d. apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam huruf a, b, danatau c maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
• Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain
• Menyetujui Surat pernyataan Peserta yang berisi a. yang bersangkutan dan manajemennya tidak pailit berdasarkan putusan berkekuatan hukum tetap inkracht dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan b. badan usaha danatau pengurus badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam c. yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana inkracht d. keikutsertaan yang bersangkutan tidak menimbulkan pertentangan kepentingan e. pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara f. pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam dokumen pemilihan dan g. data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika di kemudian hari ditemukan bahwa datadokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka peserta bertanggung jawab penuh dan dikenakan sanksi administratif sesuai dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan BarangJasa Pemerintah tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan BarangJasa Pemerintah.
• Teknis
• Memiliki Pengalaman Pekerjaan:
• a) Penyediaan barang pada divisi (Lihat Tabel) yang sama paling kurang
• pekerjaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak;
• b) Penyediaan barang sekurang-kurangnya dalam kelompok/grup (Lihat Tabel) yang sama paling kurang
• pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak;
• c) Untuk usaha nonkecil memiliki nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebesar paling kurang sama dengan 50% (lima puluh persen) nilai HPS/Pagu Anggaran dan
• d) Untuk usaha kecil/koperasi yang mengikuti paket pengadaan untuk usaha nonkecil, memiliki nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebesar paling kurang sama dengan 50% (lima puluh persen) nilai HPS/Pagu Anggaran.
• Tabel Data KBKI
• Divisi
• Kelompok

Rencana Umum Pengadaan (RUP)

• 68506167 · ATS Software Quest Tahun Anggaran 2027 · APBN

Regulasi yang berlaku

Dipetakan otomatis dari jenis, metode, dan nilai paket. Status pasal mengikuti perubahan terakhir.

• Perpres 16/2018 · Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

  Dasar seluruh pengadaan barang/jasa yang dibiayai APBN/APBD.

  Telah diubah Perpres 12/2021 dan Perpres 46/2025.

• Peraturan LKPP 3/2026 · Pedoman persiapan dan pelaksanaan pengadaan melalui penyedia

  Tata cara persiapan, pemilihan, dan kontrak barang/jasa lainnya/konsultansi nonkonstruksi (Lampiran I). Menggantikan Peraturan LKPP 12/2021 jo. 4/2024; paket yang pemilihannya dimulai sebelum peraturan ini berlaku tetap mengikuti aturan lama (Pasal 10).