Pengadaan Jasa Pemeriksaan Kesehatan (Medical Check Up) di Lingkungan Lembaga National Single Window Tahun 2026

Ringkasan paket

Pengadaan Jasa Pemeriksaan Kesehatan (Medical Check Up) di Lingkungan Lembaga National Single Window Tahun 2026 adalah paket tender jasa lainnya milik Kementerian Keuangan (Lembaga National Single Window) yang diumumkan melalui LPSE Kementerian Keuangan. Nilai HPS Rp 362.710.000 dari pagu Rp 368.350.000, sumber dana APBN 2026. Metode pemilihan: Tender, Pascakualifikasi Satu File, Harga Terendah Sistem Gugur. Paket ini untuk kualifikasi usaha non kecil. Lokasi pekerjaan: Gedung Syafrudin Prawiranegara, Jl. Lap. Banteng Timur No.2, Ps. Baru, Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat - Jakarta Pusat (Kota). Tahap saat ini: Pengumuman Pascakualifikasi ….

Informasi paket

Kode paket

10176678000

Instansi

Kementerian Keuangan

Satuan kerja

LEMBAGA NATIONAL SINGLE WINDOW

Kategori

Tender

Jenis pengadaan

Jasa Lainnya

Metode

Tender — Pascakualifikasi Satu File — Harga Terendah Sistem Gugur

Nilai HPS

Rp 362.710.000

Nilai pagu

Rp 368.350.000

Sumber dana / TA

APBN 2026

Jenis kontrak

Harga Satuan

Kualifikasi usaha

Non Kecil

Lokasi pekerjaan

Gedung Syafrudin Prawiranegara, Jl. Lap. Banteng Timur No.2, Ps. Baru, Kecamatan Sawah Besar, Kota Jakarta Pusat - Jakarta Pusat (Kota)

Wilayah

Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta

Tanggal dibuat

21 Oktober 2026

LPSE

LPSE Kementerian Keuangan

Jadwal tahapan

1. Pengumuman Pascakualifikasi · tahap saat ini23 Oktober 2026 15:00 — 29 Oktober 2026 10:00
2. Download Dokumen Pemilihan23 Oktober 2026 15:05 — 29 Oktober 2026 10:00
3. Pemberian Penjelasan26 Oktober 2026 08:00 — 26 Oktober 2026 09:00
4. Upload Dokumen Penawaran26 Oktober 2026 12:00 — 29 Oktober 2026 10:00
5. Pembukaan Dokumen Penawaran29 Oktober 2026 10:05 — 29 Oktober 2026 11:00
6. Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga29 Oktober 2026 11:05 — 30 Oktober 2026 16:00
7. Pembuktian Kualifikasi29 Oktober 2026 11:05 — 30 Oktober 2026 16:00
8. Penetapan Pemenang30 Oktober 2026 16:05 — 30 Oktober 2026 17:00
9. Pengumuman Pemenang30 Oktober 2026 17:01 — 30 Oktober 2026 17:30
10. Masa Sanggah30 Oktober 2026 17:35 — 3 November 2026 09:00
11. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa3 November 2026 09:05 — 5 November 2026 23:59
12. Penandatanganan Kontrak6 November 2026 00:01 — 6 November 2026 23:59

Syarat kualifikasi (ringkasan pengumuman)

• Administrasi/Legalitas
• Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha.
• Jenis Izin
• Bidang Usaha/Sub Bidang Usaha/Klasifikasi/Sub Klasifikasi
• NIB dan Surat Izin Usaha
• Memiliki Nomor lnduk Berusaha NlB dan Izin Usaha untuk Badan Usaha yang memiliki SBU KBLI 2025 dengan kode 86104 Aktivitas Klinik Pemerintah atau 86105 Aktivitas Klinik Swasta atau 86109 Aktivitas Rumah Sakit Lainnya atau 86993 Aktivitas Pelayanan Penunjang Kesehatan
• Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.
• Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa.
• Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
• a) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
• b) Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
• c) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
• d) Kartu Tanda Penduduk.
• Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas
• Menyetujui Surat Pernyataan Peserta
• Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain
• Memiliki sertifikat PNPME, meliputi hematologic, serologi dan urinalisa yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan atau Ikatan Laboratorium Kesehatan Indonesia ILKI
• Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain
• Memiliki Sertifikat ISO 90012015 Mutu, Sertifikat ISO 140012015 Lingkungan, Sertifikat ISO 450012018 Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Sertifikat Penunjukan Perusahaan Keselamatan Kerja PJK3 Perusahaan, dan sertifikat akreditasi klinik dengan pengakuan minimal madya yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan RI
• Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain
• Memiliki sertifikat Dokter Hiperkes
• Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain
• Memiliki surat penunjukan Kementerian Tenaga Kerja untuk Dokter Pemeriksa Kesehatan Tenaga Kerja
• Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain
• Dalam hal masa berlaku sertifikat pada angka 1.b, 1.c, dan 1.g serta surat penunjukan pada angka 1.h telah berakhir maka penyedia menyampaikan sertifikatsurat yang telah berakhir tersebut dan surat pengajuanbukti perpanjangan
• Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain
• Memiliki sertifikat pengujiankalibrasi terhadap alat kesehatan yang akan digunakan dalam medical check up danatau sertifikat pengujian dari BPFK Balai Pengamanan Alat dan Fasilitas Kesehatan atau lembaga swasta lainnya terhadap alat-alat laboratorium dari Kementerian Kesehatan, yaitu tidak terbatas peralatan yang disebut meliputi Hematologi Imunologi Kimia darah Alat pemeriksaan urin Micropipette penunjang pemeriksaan darah dan urin Electrocardiogram Treadmill Radiologi - Rontgen - USG.
• Teknis
• Memiliki Pengalaman Pekerjaan:
• a) Penyediaan barang pada divisi (Lihat Tabel) yang sama paling kurang
• pekerjaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak;
• b) Penyediaan barang sekurang-kurangnya dalam kelompok/grup (Lihat Tabel) yang sama paling kurang
• pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak;
• c) Untuk usaha nonkecil memiliki nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebesar paling kurang sama dengan 50% (lima puluh persen) nilai HPS/Pagu Anggaran dan
• d) Untuk usaha kecil/koperasi yang mengikuti paket pengadaan untuk usaha nonkecil, memiliki nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebesar paling kurang sama dengan 50% (lima puluh persen) nilai HPS/Pagu Anggaran.
• Tabel Data KBKI
• Divisi
• Kelompok
• Deskripsi
• Tahun

Rencana Umum Pengadaan (RUP)

• 68374859 · Pengadaan Jasa MCU Tahun 2026 · APBN

Regulasi yang berlaku

Dipetakan otomatis dari jenis, metode, dan nilai paket. Status pasal mengikuti perubahan terakhir.

• Perpres 16/2018 · Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

  Dasar seluruh pengadaan barang/jasa yang dibiayai APBN/APBD.

  Telah diubah Perpres 12/2021 dan Perpres 46/2025.

• Peraturan LKPP 12/2021 · Pedoman pelaksanaan pengadaan melalui penyedia

  Tata cara pemilihan penyedia dan model dokumen pemilihan.

  Telah diubah Peraturan LKPP 4/2024, khusus Lampiran III dan VI tentang rancang dan bangun.