Pembangunan Parkir Lapangan

Ringkasan paket

Pembangunan Parkir Lapangan adalah paket tender pekerjaan konstruksi milik Kementerian Agama (Universitas Islam Negeri Sunan Kudus) yang diumumkan melalui LPSE Kementerian Agama. Nilai HPS Rp 582.335.000 dari pagu Rp 582.390.000, sumber dana APBN 2026. Metode pemilihan: Tender, Pascakualifikasi Satu File, Harga Terendah Sistem Gugur. Paket ini untuk kualifikasi usaha kecil. Lokasi pekerjaan: Jl. Conge Ngembalrejo PO BOX 51 Bae Kudus - Kudus (Kab.). Tahap saat ini: Pengumuman Pascakualifikasi ….

Informasi paket

Kode paket

10179237000

Instansi

Kementerian Agama

Satuan kerja

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KUDUS

Kategori

Tender

Jenis pengadaan

Pekerjaan Konstruksi

Metode

Tender — Pascakualifikasi Satu File — Harga Terendah Sistem Gugur

Nilai HPS

Rp 582.335.000

Nilai pagu

Rp 582.390.000

Sumber dana / TA

APBN 2026

Jenis kontrak

Gabungan Lumsum dan Harga Satuan

Kualifikasi usaha

Kecil

Lokasi pekerjaan

Jl. Conge Ngembalrejo PO BOX 51 Bae Kudus - Kudus (Kab.)

Wilayah

Kab. Kudus, Jawa Tengah

Tanggal dibuat

31 Oktober 2026

LPSE

LPSE Kementerian Agama

Jadwal tahapan

1. Pengumuman Pascakualifikasi · tahap saat ini11 November 2026 15:00 — 16 November 2026 09:59
2. Download Dokumen Pemilihan11 November 2026 16:00 — 16 November 2026 09:59
3. Pemberian Penjelasan13 November 2026 08:30 — 13 November 2026 09:30
4. Upload Dokumen Penawaran13 November 2026 14:00 — 16 November 2026 09:59
5. Pembukaan Dokumen Penawaran16 November 2026 10:00 — 20 November 2026 23:59
6. Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga16 November 2026 11:00 — 20 November 2026 10:59
7. Pembuktian Kualifikasi18 November 2026 08:00 — 20 November 2026 10:59
8. Penetapan Pemenang19 November 2026 15:00 — 20 November 2026 10:59
9. Pengumuman Pemenang20 November 2026 11:00 — 20 November 2026 15:59
10. Masa Sanggah20 November 2026 16:00 — 25 November 2026 16:00
11. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa26 November 2026 08:00 — 26 November 2026 15:59
12. Penandatanganan Kontrak27 November 2026 08:00 — 27 November 2026 15:59

Syarat kualifikasi (ringkasan pengumuman)

• Administrasi/Legalitas
• Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha.
• Jenis Izin
• Bidang Usaha/Sub Bidang Usaha/Klasifikasi/Sub Klasifikasi
• SBU
• Sesuai yang disyaratkan pada LDK
• Sertifikat Standart
• Sesuai yang disyaratkan pada LDK dan terverifikasi
• NIB
• Memiliki Nomor Induk Berusaha dari instansi yang berwenang dan masih berlaku
• Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.
• Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
• 1) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
• 2) Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
• 3) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
• 4) Kartu Tanda Penduduk.
• Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas.
• Menyetujui Surat Pernyataan Peserta
• Lain
• Persyaratan lain dalam LDK
• Teknis
• Memiliki pengalaman paling kurang
• Pekerjaan Konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah atau swasta termasuk pengalaman subkontrak.
• Memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP).
• Untuk kualifikasi Usaha Kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun:
• (1) Dalam hal Penyedia belum memiliki pengalaman, ketentuan huruf a) dikecualikan untuk pengadaan dengan nilai paket sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
• (2) Harus mempunyai 1 (satu) pengalaman pada bidang yang sama, untuk pengadaan dengan nilai paket pekerjaan paling sedikit di atas Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Rencana Umum Pengadaan (RUP)

• 68084658 · Pembangunan Parkir Lapangan · APBN

Regulasi yang berlaku

Dipetakan otomatis dari jenis, metode, dan nilai paket. Status pasal mengikuti perubahan terakhir.

• Perpres 16/2018 · Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

  Dasar seluruh pengadaan barang/jasa yang dibiayai APBN/APBD.

  Telah diubah Perpres 12/2021 dan Perpres 46/2025.

• Peraturan LKPP 3/2026 · Pedoman persiapan dan pelaksanaan pengadaan melalui penyedia

  Tata cara persiapan, pemilihan, dan kontrak pekerjaan konstruksi/konsultansi konstruksi (Lampiran II). Menggantikan Peraturan LKPP 12/2021 jo. 4/2024; paket yang pemilihannya dimulai sebelum peraturan ini berlaku tetap mengikuti aturan lama (Pasal 10).

• Permen PUPR 10/2021 · Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)

  Paket jasa konstruksi: Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) dan biaya SMKK.