Konsultan Perencanaan Pembangunan Gedung Kuliah Terpadu UIN Sultan Amai Gorontalo

Ringkasan paket

Konsultan Perencanaan Pembangunan Gedung Kuliah Terpadu UIN Sultan Amai Gorontalo adalah paket tender jasa konsultansi badan usaha konstruksi milik Kementerian Agama (Iain Gorontalo) yang diumumkan melalui LPSE Kementerian Agama. Nilai HPS Rp 2.496.081.000 dari pagu Rp 2.843.000.000, sumber dana APBN 2027. Metode pemilihan: Seleksi, Prakualifikasi Dua File, Kualitas dan Biaya. Lokasi pekerjaan: Jl. Sultan Amai - Gorontalo (Kab.). Tahap saat ini: Masa Sanggah Prakualifikasi.

Informasi paket

Kode paket

10175945000

Instansi

Kementerian Agama

Satuan kerja

IAIN GORONTALO

Kategori

Tender

Jenis pengadaan

Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi

Metode

Seleksi — Prakualifikasi Dua File — Kualitas dan Biaya

Nilai HPS

Rp 2.496.081.000

Nilai pagu

Rp 2.843.000.000

Sumber dana / TA

APBN 2027

Jenis kontrak

Lumsum

Lokasi pekerjaan

Jl. Sultan Amai - Gorontalo (Kab.)

Wilayah

Gorontalo

Tanggal dibuat

18 Oktober 2026

LPSE

LPSE Kementerian Agama

Jadwal tahapan

1. Pengumuman Prakualifikasi23 Oktober 2026 08:00 — 29 Oktober 2026 16:00
2. Download Dokumen Kualifikasi23 Oktober 2026 08:00 — 2 November 2026 16:00
3. Penjelasan Dokumen Prakualifikasi26 Oktober 2026 08:00 — 26 Oktober 2026 09:00
4. Kirim Persyaratan Kualifikasi26 Oktober 2026 09:05 — 2 November 2026 16:00
5. Evaluasi Dokumen Kualifikasi2 November 2026 16:05 — 6 November 2026 23:59
6. Pembuktian Kualifikasi5 November 2026 08:00 — 6 November 2026 16:00
7. Penetapan Hasil Kualifikasi6 November 2026 16:05 — 6 November 2026 23:59
8. Pengumuman Hasil Prakualifikasi7 November 2026 00:00 — 7 November 2026 10:00
9. Masa Sanggah Prakualifikasi · tahap saat ini7 November 2026 10:05 — 12 November 2026 11:00
10. Download Dokumen Pemilihan12 November 2026 12:00 — 19 November 2026 15:00
11. Pemberian Penjelasan16 November 2026 08:00 — 16 November 2026 09:00
12. Upload Dokumen Penawaran16 November 2026 09:05 — 19 November 2026 15:00
13. Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File I: Administrasi dan Teknis19 November 2026 15:05 — 26 November 2026 16:00
14. Pengumuman Hasil Evaluasi Administrasi dan Teknis26 November 2026 16:05 — 26 November 2026 23:59
15. Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File II: Harga27 November 2026 00:00 — 27 November 2026 12:00
16. Penetapan Pemenang27 November 2026 12:05 — 27 November 2026 14:55
17. Pengumuman Pemenang27 November 2026 15:00 — 27 November 2026 16:00
18. Masa Sanggah27 November 2026 16:00 — 3 Desember 2026 16:00
19. Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya3 Desember 2026 16:05 — 4 Desember 2026 17:00
20. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa7 Desember 2026 08:00 — 31 Desember 2026 16:00
21. Penandatanganan Kontrak7 Desember 2026 08:00 — 8 Januari 2027 16:00

Syarat kualifikasi (ringkasan pengumuman)

• Administrasi/Legalitas
• Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha.
• NIB
• KBLI 71101 Jasa Arsitektural Bangunan Gedung Hunian dan Non Hunian dan KBLI 71102 Jasa Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung Hunian dan Non-Hunian
• SBU
• SBU Sub Klasifikasi AR001 Jasa Arsitektural Bangunan Gedung Hunian dan Non Hunian Kualifikasi Menengah dan SBU Sub Klasifikasi RK001 Jasa Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung Hunian dan Non-Hunian Kualifikasi Menengah
• Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.
• Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
• 1) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
• 2) Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
• 3) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
• 4) Kartu Tanda Penduduk.
• Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas.
• Menyetujui Surat pernyataan Peserta yang berisi:
• 1) yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
• 2) badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
• 3) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi daftar hitam lain;
• 4) keikutsertaan yang bersangkutan tidak menimbulkan pertentangan kepentingan;
• 5) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
• 6) pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara;
• 7) pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan;
• 8) data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka peserta bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
• Dalam hal Peserta akan melakukan konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain harus mempunyai perjanjian konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain.
• Kerja sama operasi dapat dilaksanakan dengan ketentuan:
• 1) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Kualifikasi Usaha Non Kecil;
• 2) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Kualifikasi Usaha Kecill;
• 3) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Koperasi;
• 4) Memiliki Kualifikasi Usaha Kecil dengan Kualifikasi Usaha Kecil;
• 5) Memiliki Kualifikasi Usaha Kecil dengan Koperasi; dan/atau
• 6) Koperasi dengan Koperasi.
• Kerja sama operasi dapat dilakukan dengan batasan jumlah anggota dalam 1 (satu) kerja sama operasi:
• 1) untuk Barang, Jasa Lainnya, dan Jasa Konsultansi Non Konstruksi yang bersifat tidak kompleks dibatasi paling banyak 3 (tiga) perusahaan; dan
• 2) untuk Barang, Jasa Lainnya, dan Jasa Konsultansi Non Konstruksi yang bersifat kompleks dibatasi paling banyak 5 (lima) perusahaan.
• Leadfirm kerja sama operasi harus memiliki kualifikasi setingkat atau lebih tinggi dari badan usaha anggota kerja sama operasi.
• Kerja sama operasi dapat dilakukan dengan batasan jumlah anggota dalam 1 (satu) kerja sama operasi:
• 1) untuk pekerjaan yang bersifat tidak kompleks dibatasi paling banyak 3 (tiga) perusahaan; dan
• 2) untuk pekerjaan yang bersifat kompleks dibatasi paling banyak 5 (lima) perusahaan.
• Persyaratan kepemilikan Sertifikat Badan Usaha (SBU), dengan ketentuan:
• 1) Pekerjaan untuk usaha kualifikasi kecil mensyaratkan paling banyak 1 SBU;
• 2) Pekerjaan untuk usaha kualifikasi Menengah atau Besar mensyaratkan paling banyak 2 SBU.

Rencana Umum Pengadaan (RUP)

• 68299546 · Konsultan Perencanaan · APBN

Regulasi yang berlaku

Dipetakan otomatis dari jenis, metode, dan nilai paket. Status pasal mengikuti perubahan terakhir.

• Perpres 16/2018 · Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

  Dasar seluruh pengadaan barang/jasa yang dibiayai APBN/APBD.

  Telah diubah Perpres 12/2021 dan Perpres 46/2025.

• Peraturan LKPP 3/2026 · Pedoman persiapan dan pelaksanaan pengadaan melalui penyedia

  Tata cara persiapan, pemilihan, dan kontrak pekerjaan konstruksi/konsultansi konstruksi (Lampiran II). Menggantikan Peraturan LKPP 12/2021 jo. 4/2024; paket yang pemilihannya dimulai sebelum peraturan ini berlaku tetap mengikuti aturan lama (Pasal 10).

• Permen PUPR 10/2021 · Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)

  Paket jasa konstruksi: Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) dan biaya SMKK.