Jasa Konsultansi Konstruksi Perencana Pembangunan Gedung Asrama Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Ringkasan paket

Jasa Konsultansi Konstruksi Perencana Pembangunan Gedung Asrama Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta adalah paket tender jasa konsultansi badan usaha konstruksi milik Kementerian Agama (Uin Syarif Hidayatullah Jakarta) yang diumumkan melalui LPSE Kementerian Agama. Nilai HPS Rp 2.509.572.360 dari pagu Rp 2.912.147.000, sumber dana APBN 2026. Metode pemilihan: Seleksi, Prakualifikasi Dua File, Kualitas dan Biaya. Lokasi pekerjaan: Jl. Ir H. Juanda No.95, Ciputat, Kec. Ciputat Tim., Kota Tangerang Selatan, Banten 15412 - Tangerang Selatan (Kota). Tahap saat ini: Download Dokumen Pemilihan.

Informasi paket

Kode paket

10175269000

Instansi

Kementerian Agama

Satuan kerja

UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA

Kategori

Tender

Jenis pengadaan

Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi

Metode

Seleksi — Prakualifikasi Dua File — Kualitas dan Biaya

Nilai HPS

Rp 2.509.572.360

Nilai pagu

Rp 2.912.147.000

Sumber dana / TA

APBN 2026

Jenis kontrak

Lumsum

Lokasi pekerjaan

Jl. Ir H. Juanda No.95, Ciputat, Kec. Ciputat Tim., Kota Tangerang Selatan, Banten 15412 - Tangerang Selatan (Kota)

Wilayah

Kota Tangerang Selatan, Banten

Tanggal dibuat

14 Oktober 2026

LPSE

LPSE Kementerian Agama

Jadwal tahapan

1. Pengumuman Prakualifikasi22 Oktober 2026 09:00 — 29 Oktober 2026 09:00
2. Download Dokumen Kualifikasi22 Oktober 2026 09:00 — 29 Oktober 2026 09:00
3. Penjelasan Dokumen Prakualifikasi26 Oktober 2026 08:00 — 26 Oktober 2026 08:59
4. Kirim Persyaratan Kualifikasi26 Oktober 2026 09:00 — 29 Oktober 2026 09:00
5. Evaluasi Dokumen Kualifikasi29 Oktober 2026 09:01 — 3 November 2026 23:59
6. Pembuktian Kualifikasi2 November 2026 09:00 — 3 November 2026 16:00
7. Penetapan Hasil Kualifikasi3 November 2026 16:01 — 4 November 2026 06:59
8. Pengumuman Hasil Prakualifikasi4 November 2026 07:00 — 4 November 2026 07:59
9. Masa Sanggah Prakualifikasi4 November 2026 08:00 — 9 November 2026 08:00
10. Download Dokumen Pemilihan · tahap saat ini9 November 2026 09:00 — 16 November 2026 09:00
11. Pemberian Penjelasan12 November 2026 08:00 — 12 November 2026 08:59
12. Upload Dokumen Penawaran12 November 2026 09:00 — 16 November 2026 09:00
13. Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File I: Administrasi dan Teknis16 November 2026 09:01 — 18 November 2026 23:59
14. Pengumuman Hasil Evaluasi Administrasi dan Teknis19 November 2026 00:00 — 19 November 2026 12:00
15. Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File II: Harga19 November 2026 12:01 — 19 November 2026 13:00
16. Penetapan Pemenang19 November 2026 13:01 — 19 November 2026 15:00
17. Pengumuman Pemenang19 November 2026 15:01 — 19 November 2026 15:59
18. Masa Sanggah19 November 2026 16:00 — 24 November 2026 16:00
19. Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya25 November 2026 08:00 — 25 November 2026 16:00
20. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa26 November 2026 08:00 — 30 November 2026 16:00
21. Penandatanganan Kontrak26 November 2026 08:00 — 30 November 2026 16:00

Syarat kualifikasi (ringkasan pengumuman)

• Administrasi/Legalitas
• Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha.
• NIB
• Memiliki Nomor Induk Berusaha NIB dari instansi yang berwenang dan masih berlaku
• Sertifikat Standar
• Sesuai yang dipersyaratkan dalam LDK dan telah terverifikasi
• SBU
• sesuai yang dipersyaratkan dalam LDK
• Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.
• Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
• 1) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
• 2) Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
• 3) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
• 4) Kartu Tanda Penduduk.
• Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas.
• Menyetujui Surat pernyataan Peserta yang berisi:
• 1) yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
• 2) badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
• 3) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi daftar hitam lain;
• 4) keikutsertaan yang bersangkutan tidak menimbulkan pertentangan kepentingan;
• 5) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
• 6) pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara;
• 7) pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan;
• 8) data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka peserta bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
• Dalam hal Peserta akan melakukan konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain harus mempunyai perjanjian konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain.
• Kerja sama operasi dapat dilaksanakan dengan ketentuan:
• 1) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Kualifikasi Usaha Non Kecil;
• 2) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Kualifikasi Usaha Kecill;
• 3) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Koperasi;
• 4) Memiliki Kualifikasi Usaha Kecil dengan Kualifikasi Usaha Kecil;
• 5) Memiliki Kualifikasi Usaha Kecil dengan Koperasi; dan/atau
• 6) Koperasi dengan Koperasi.
• Kerja sama operasi dapat dilakukan dengan batasan jumlah anggota dalam 1 (satu) kerja sama operasi:
• 1) untuk Barang, Jasa Lainnya, dan Jasa Konsultansi Non Konstruksi yang bersifat tidak kompleks dibatasi paling banyak 3 (tiga) perusahaan; dan
• 2) untuk Barang, Jasa Lainnya, dan Jasa Konsultansi Non Konstruksi yang bersifat kompleks dibatasi paling banyak 5 (lima) perusahaan.
• Leadfirm kerja sama operasi harus memiliki kualifikasi setingkat atau lebih tinggi dari badan usaha anggota kerja sama operasi.
• Kerja sama operasi dapat dilakukan dengan batasan jumlah anggota dalam 1 (satu) kerja sama operasi:
• 1) untuk pekerjaan yang bersifat tidak kompleks dibatasi paling banyak 3 (tiga) perusahaan; dan
• 2) untuk pekerjaan yang bersifat kompleks dibatasi paling banyak 5 (lima) perusahaan.
• Persyaratan kepemilikan Sertifikat Badan Usaha (SBU), dengan ketentuan:

Rencana Umum Pengadaan (RUP)

• 67994664 · Jasa Konsultansi Konstruksi Perencana Pembangunan Gedung Asrama Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta · APBN

Regulasi yang berlaku

Dipetakan otomatis dari jenis, metode, dan nilai paket. Status pasal mengikuti perubahan terakhir.

• Perpres 16/2018 · Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

  Dasar seluruh pengadaan barang/jasa yang dibiayai APBN/APBD.

  Telah diubah Perpres 12/2021 dan Perpres 46/2025.

• Peraturan LKPP 3/2026 · Pedoman persiapan dan pelaksanaan pengadaan melalui penyedia

  Tata cara persiapan, pemilihan, dan kontrak pekerjaan konstruksi/konsultansi konstruksi (Lampiran II). Menggantikan Peraturan LKPP 12/2021 jo. 4/2024; paket yang pemilihannya dimulai sebelum peraturan ini berlaku tetap mengikuti aturan lama (Pasal 10).

• Permen PUPR 10/2021 · Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)

  Paket jasa konstruksi: Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) dan biaya SMKK.