Pengadaan Jasa Konsultansi Pengawas Pembangunan Dermaga Pangkalan Sarana Opeasi Bea dan Cukai Tipe B Sorong Tahun Anggaran 2027

Ringkasan paket

Pengadaan Jasa Konsultansi Pengawas Pembangunan Dermaga Pangkalan Sarana Opeasi Bea dan Cukai Tipe B Sorong Tahun Anggaran 2027 adalah paket tender jasa konsultansi badan usaha konstruksi milik Kementerian Keuangan (Pangkalan Sarana Operasi Djbc Sorong) yang diumumkan melalui LPSE Kementerian Keuangan. Nilai HPS Rp 1.402.387.411 dari pagu Rp 2.132.645.000, sumber dana APBN 2027. Metode pemilihan: Seleksi, Prakualifikasi Dua File, Pagu Anggaran. Lokasi pekerjaan: Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai Tipe B Sorong - Sorong (Kota). Tahap saat ini: Pengumuman Prakualifikasi ….

Informasi paket

Kode paket

10177865000

Instansi

Kementerian Keuangan

Satuan kerja

PANGKALAN SARANA OPERASI DJBC SORONG

Kategori

Tender

Jenis pengadaan

Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi

Metode

Seleksi — Prakualifikasi Dua File — Pagu Anggaran

Nilai HPS

Rp 1.402.387.411

Nilai pagu

Rp 2.132.645.000

Sumber dana / TA

APBN 2027

Jenis kontrak

Lumsum

Lokasi pekerjaan

Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai Tipe B Sorong - Sorong (Kota)

Tanggal dibuat

26 Oktober 2026

LPSE

LPSE Kementerian Keuangan

Jadwal tahapan

1. Pengumuman Prakualifikasi · tahap saat ini11 November 2026 16:00 — 18 November 2026 12:00
2. Download Dokumen Kualifikasi11 November 2026 17:00 — 19 November 2026 12:00
3. Penjelasan Dokumen Prakualifikasi13 November 2026 09:00 — 13 November 2026 10:00
4. Kirim Persyaratan Kualifikasi13 November 2026 14:00 — 19 November 2026 12:00
5. Evaluasi Dokumen Kualifikasi19 November 2026 12:01 — 26 November 2026 11:00
6. Pembuktian Kualifikasi19 November 2026 12:01 — 26 November 2026 11:00
7. Penetapan Hasil Kualifikasi26 November 2026 11:01 — 26 November 2026 14:00
8. Pengumuman Hasil Prakualifikasi26 November 2026 14:01 — 26 November 2026 23:59
9. Masa Sanggah Prakualifikasi27 November 2026 00:01 — 1 Desember 2026 09:00
10. Download Dokumen Pemilihan1 Desember 2026 09:01 — 7 Desember 2026 10:00
11. Pemberian Penjelasan3 Desember 2026 09:00 — 3 Desember 2026 10:00
12. Upload Dokumen Penawaran3 Desember 2026 14:00 — 7 Desember 2026 10:00
13. Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File I: Administrasi dan Teknis7 Desember 2026 10:01 — 16 Desember 2026 13:00
14. Pengumuman Hasil Evaluasi Administrasi dan Teknis16 Desember 2026 13:01 — 16 Desember 2026 14:01
15. Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File II: Harga16 Desember 2026 13:01 — 16 Desember 2026 15:00
16. Penetapan Pemenang16 Desember 2026 15:01 — 16 Desember 2026 16:00
17. Pengumuman Pemenang16 Desember 2026 16:01 — 16 Desember 2026 23:59
18. Masa Sanggah17 Desember 2026 00:00 — 21 Desember 2026 09:00
19. Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya21 Desember 2026 00:00 — 23 Desember 2026 12:00
20. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa23 Desember 2026 12:01 — 23 Desember 2026 17:00
21. Penandatanganan Kontrak23 Desember 2026 12:01 — 23 Desember 2026 17:00

Syarat kualifikasi (ringkasan pengumuman)

• Administrasi/Legalitas
• Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha.
• memiliki perizinan usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
• Memiliki Nomor Induk Berusaha NIB dan Sertifikat Standar terverifikasi untuk Badan Usaha yang memiliki SBU KBLI 20202025 dengan kode KBLI 71102. 2 Dalam hal Sertifikat Standar sebagaimana dimaksud pada angka 1 belum terverifikasi, peserta menyampaikan NIB, Sertifikat Standar belum terverifikasi dan tangkapan layar laman OSS yang mencantumkan
• SBU
• Memiliki Sertifikat Badan Usaha SBU dengan Kualifikasi Usaha menengah serta disyaratkan sub bidang klasifikasilayanan RK002 - Jasa Rekayasa Pekerjaan Teknik Sipil Sumber Daya Air
• Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.
• Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
• 1) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
• 2) Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
• 3) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
• 4) Kartu Tanda Penduduk.
• Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas.
• Menyetujui Surat pernyataan Peserta yang berisi:
• 1) yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
• 2) badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
• 3) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi daftar hitam lain;
• 4) keikutsertaan yang bersangkutan tidak menimbulkan pertentangan kepentingan;
• 5) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
• 6) pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara;
• 7) pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan;
• 8) data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka peserta bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
• Dalam hal Peserta akan melakukan konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain harus mempunyai perjanjian konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain.
• Kerja sama operasi dapat dilaksanakan dengan ketentuan:
• 1) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Kualifikasi Usaha Non Kecil;
• 2) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Kualifikasi Usaha Kecill;
• 3) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Koperasi;
• 4) Memiliki Kualifikasi Usaha Kecil dengan Kualifikasi Usaha Kecil;
• 5) Memiliki Kualifikasi Usaha Kecil dengan Koperasi; dan/atau
• 6) Koperasi dengan Koperasi.
• Kerja sama operasi dapat dilakukan dengan batasan jumlah anggota dalam 1 (satu) kerja sama operasi:
• 1) untuk Barang, Jasa Lainnya, dan Jasa Konsultansi Non Konstruksi yang bersifat tidak kompleks dibatasi paling banyak 3 (tiga) perusahaan; dan
• 2) untuk Barang, Jasa Lainnya, dan Jasa Konsultansi Non Konstruksi yang bersifat kompleks dibatasi paling banyak 5 (lima) perusahaan.
• Leadfirm kerja sama operasi harus memiliki kualifikasi setingkat atau lebih tinggi dari badan usaha anggota kerja sama operasi.
• Kerja sama operasi dapat dilakukan dengan batasan jumlah anggota dalam 1 (satu) kerja sama operasi:
• 1) untuk pekerjaan yang bersifat tidak kompleks dibatasi paling banyak 3 (tiga) perusahaan; dan
• 2) untuk pekerjaan yang bersifat kompleks dibatasi paling banyak 5 (lima) perusahaan.
• Teknis
• a) memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak.
• b) memiliki pengalaman mengerjakan pekerjaan sejenis:

Rencana Umum Pengadaan (RUP)

• 68493293 · Pengadaan Jasa Konsultansi Pengawas Pembangunan Dermaga Pangkalan Sarana Opeasi Bea dan Cukai Tipe B Sorong Tahun Anggaran 2027 · APBN

Regulasi yang berlaku

Dipetakan otomatis dari jenis, metode, dan nilai paket. Status pasal mengikuti perubahan terakhir.

• Perpres 16/2018 · Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

  Dasar seluruh pengadaan barang/jasa yang dibiayai APBN/APBD.

  Telah diubah Perpres 12/2021 dan Perpres 46/2025.

• Peraturan LKPP 3/2026 · Pedoman persiapan dan pelaksanaan pengadaan melalui penyedia

  Tata cara persiapan, pemilihan, dan kontrak pekerjaan konstruksi/konsultansi konstruksi (Lampiran II). Menggantikan Peraturan LKPP 12/2021 jo. 4/2024; paket yang pemilihannya dimulai sebelum peraturan ini berlaku tetap mengikuti aturan lama (Pasal 10).

• Permen PUPR 10/2021 · Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)

  Paket jasa konstruksi: Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) dan biaya SMKK.