Konsolidasi Pengadaan CCTV dan Pendukungnya

Ringkasan paket

Konsolidasi Pengadaan CCTV dan Pendukungnya adalah paket tender pengadaan barang milik Kota Probolinggo (Dinas Komunikasi Dan Informatika) yang diumumkan melalui LPSE Kota Probolinggo. Nilai HPS Rp 3.096.412.000 dari pagu Rp 3.123.308.000, sumber dana APBDP 2026 APBDP 2026 APBDP 2026 APBDP 2026 APBDP 2026 APBDP 2026. Metode pemilihan: Tender, Pascakualifikasi Satu File, Harga Terendah Sistem Gugur. Paket ini untuk kualifikasi usaha kecil. Lokasi pekerjaan: Diskominfo - Probolinggo (Kota). Tahap saat ini: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa.

Informasi paket

Kode paket

10177428000

Instansi

Kota Probolinggo

Satuan kerja

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Kategori

Tender

Jenis pengadaan

Pengadaan Barang

Metode

Tender — Pascakualifikasi Satu File — Harga Terendah Sistem Gugur

Nilai HPS

Rp 3.096.412.000

Nilai pagu

Rp 3.123.308.000

Sumber dana / TA

APBDP 2026 APBDP 2026 APBDP 2026 APBDP 2026 APBDP 2026 APBDP 2026

Jenis kontrak

Lumsum

Kualifikasi usaha

Kecil

Lokasi pekerjaan

Diskominfo - Probolinggo (Kota)

Wilayah

Kota Probolinggo, Jawa Timur

Tanggal dibuat

23 Oktober 2026

LPSE

LPSE Kota Probolinggo

Jadwal tahapan

1. Pengumuman Pascakualifikasi23 Oktober 2026 16:00 — 29 Oktober 2026 15:00
2. Download Dokumen Pemilihan23 Oktober 2026 16:00 — 29 Oktober 2026 15:00
3. Pemberian Penjelasan26 Oktober 2026 11:00 — 26 Oktober 2026 12:00
4. Upload Dokumen Penawaran26 Oktober 2026 15:00 — 29 Oktober 2026 15:00
5. Pembukaan Dokumen Penawaran29 Oktober 2026 15:01 — 30 Oktober 2026 08:00
6. Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga30 Oktober 2026 08:01 — 6 November 2026 15:00
7. Pembuktian Kualifikasi30 Oktober 2026 08:01 — 6 November 2026 15:00
8. Penetapan Pemenang6 November 2026 15:01 — 6 November 2026 16:00
9. Pengumuman Pemenang6 November 2026 16:01 — 6 November 2026 23:59
10. Masa Sanggah7 November 2026 00:00 — 12 November 2026 07:30
11. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa · tahap saat ini12 November 2026 13:00 — 19 November 2026 13:00
12. Penandatanganan Kontrak13 November 2026 13:00 — 4 Desember 2026 16:00

Syarat kualifikasi (ringkasan pengumuman)

• Administrasi/Legalitas
• Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha.
• Jenis Izin
• Bidang Usaha/Sub Bidang Usaha/Klasifikasi/Sub Klasifikasi
• kualifikasi Usaha
• Kecil
• KBLI 2025 - 46511 atau KBLI 2025 - 47401
• Kelompok ini mencakup usaha perdagangan besar komputer dan pelengkapan computer atau perdagangan eceran khusus macam-macam komputer, peralatan dan perlengkapannya, seperti komputer pribadipersonal computer PC, laptop, printer, mesin fotokopi, papan tulis interaktif, dan peralatan konferensi video
• Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.
• Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa
• Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
• a) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
• b) Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
• c) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
• d) Kartu Tanda Penduduk.
• Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas
• Menyetujui Surat Pernyataan Peserta
• Dalam hal Peserta akan melakukan konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain harus mempunyai perjanjian konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain
• Kerja sama operasi dapat dilaksanakan dengan ketentuan:
• 1) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Kualifikasi Usaha Non Kecil;
• 2) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Kualifikasi Usaha Kecill;
• 3) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Koperasi;
• 4) Memiliki Kualifikasi Usaha Kecil dengan Kualifikasi Usaha Kecil;
• 5) Memiliki Kualifikasi Usaha Kecil dengan Koperasi; dan/atau
• 6) Koperasi dengan Koperasi.
• Kerja sama operasi dapat dilakukan dengan batasan jumlah anggota dalam 1 (satu) kerja sama operasi:
• 1) untuk Barang, Jasa Lainnya, dan Jasa Konsultansi Non Konstruksi yang bersifat tidak kompleks dibatasi paling banyak 3 (tiga) perusahaan; dan
• 2) untuk Barang, Jasa Lainnya, dan Jasa Konsultansi Non Konstruksi yang bersifat kompleks dibatasi paling banyak 5 (lima) perusahaan.
• Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain
• memiliki kinerja minimal baik berdasarkan penilaian PPK sebagaimana tercantum dalam sistem pengadaan secara elektronik dan sistem pendukungnya
• Teknis
• Memiliki Pengalaman Pekerjaan:
• a) Penyediaan barang pada divisi (Lihat Tabel) yang sama paling kurang
• pekerjaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak;
• b) Penyediaan barang sekurang-kurangnya dalam kelompok/grup (Lihat Tabel) yang sama paling kurang
• pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak;
• c) Untuk usaha nonkecil memiliki nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebesar paling kurang sama dengan 50% (lima puluh persen) nilai HPS/Pagu Anggaran dan
• d) Untuk usaha kecil/koperasi yang mengikuti paket pengadaan untuk usaha nonkecil, memiliki nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebesar paling kurang sama dengan 50% (lima puluh persen) nilai HPS/Pagu Anggaran.
• Tabel Data KBKI
• Divisi

Rencana Umum Pengadaan (RUP)

• 67981693 · Pengadaan CCTV dan Pendukungnya · APBDP

Regulasi yang berlaku

Dipetakan otomatis dari jenis, metode, dan nilai paket. Status pasal mengikuti perubahan terakhir.

• Perpres 16/2018 · Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

  Dasar seluruh pengadaan barang/jasa yang dibiayai APBN/APBD.

  Telah diubah Perpres 12/2021 dan Perpres 46/2025.

• Peraturan LKPP 3/2026 · Pedoman persiapan dan pelaksanaan pengadaan melalui penyedia

  Tata cara persiapan, pemilihan, dan kontrak barang/jasa lainnya/konsultansi nonkonstruksi (Lampiran I). Menggantikan Peraturan LKPP 12/2021 jo. 4/2024; paket yang pemilihannya dimulai sebelum peraturan ini berlaku tetap mengikuti aturan lama (Pasal 10).