Procurement of Endourology Equipment

Ringkasan paket

Procurement of Endourology Equipment adalah paket tender pengadaan barang milik Kementerian Kesehatan (Kantor Pusat Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan) yang diumumkan melalui LPSE Kementrian Kesehatan Republik Indonesia. Nilai HPS Rp 456.364.921.000 dari pagu Rp 456.364.921.000, sumber dana APBN 2026. Metode pemilihan: Tender, Pascakualifikasi Satu File, Harga Terendah Sistem Gugur. Paket ini untuk kualifikasi usaha non kecil. Lokasi pekerjaan: Terdapat total 132 lokus - Jakarta Selatan (Kota). Tahap saat ini: Pengumuman Pascakualifikasi ….

Informasi paket

Kode paket

10171466000

Instansi

Kementerian Kesehatan

Satuan kerja

KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL KESEHATAN LANJUTAN

Kategori

Tender

Jenis pengadaan

Pengadaan Barang

Metode

Tender — Pascakualifikasi Satu File — Harga Terendah Sistem Gugur

Nilai HPS

Rp 456.364.921.000

Nilai pagu

Rp 456.364.921.000

Sumber dana / TA

APBN 2026

Jenis kontrak

Harga Satuan

Kualifikasi usaha

Non Kecil

Lokasi pekerjaan

Terdapat total 132 lokus - Jakarta Selatan (Kota)

Wilayah

Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta

Tanggal dibuat

28 September 2026

LPSE

LPSE Kementrian Kesehatan Republik Indonesia

Jadwal tahapan

1. Pengumuman Pascakualifikasi · tahap saat ini5 November 2026 16:00 — 11 November 2026 23:59
2. Download Dokumen Pemilihan5 November 2026 16:01 — 26 November 2026 09:00
3. Pemberian Penjelasan10 November 2026 09:00 — 23 November 2026 14:00
4. Upload Dokumen Penawaran23 November 2026 14:01 — 26 November 2026 09:00
5. Pembukaan Dokumen Penawaran26 November 2026 09:01 — 26 November 2026 10:00
6. Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga26 November 2026 10:05 — 26 Desember 2026 23:59
7. Pembuktian Kualifikasi28 Desember 2026 08:00 — 28 Desember 2026 16:59
8. Penetapan Pemenang29 Desember 2026 08:00 — 29 Desember 2026 10:00
9. Pengumuman Pemenang30 Desember 2026 10:01 — 30 Desember 2026 12:00
10. Masa Sanggah30 Desember 2026 12:01 — 6 Januari 2027 10:00
11. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa6 Januari 2027 10:01 — 6 Januari 2027 16:00
12. Penandatanganan Kontrak7 Januari 2027 08:00 — 7 Januari 2027 15:59

Syarat kualifikasi (ringkasan pengumuman)

• Administrasi/Legalitas
• Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha.
• Jenis Izin
• Bidang Usaha/Sub Bidang Usaha/Klasifikasi/Sub Klasifikasi
• Surat Izin
• Produksi danatau PenyalurDistribusi Alat Kesehatan danatau yang setara untuk peserta luar negeri yang masih berlaku.
• NIB
• KBLI 47725 Perdagangan Eceran Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kesehatan Untuk Manusia danatau KBLI 46691 Perdagangan Besar Alat Laboratorium, Alat Farmasi dan Alat Kedokteran Untuk Manusia atau kode konversi 46791 - Perdagangan Besar Alat Kesehatan dan Laboratorium untuk Manusia sesuai KBLI 2025 danatau KBLI 32502 Industri Peralatan Kedokteran dan Kedokteran Gigi, Perlengkapan Orthopaedic dan Prosthetic.
• Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.
• Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa
• Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
• a) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
• b) Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
• c) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
• d) Kartu Tanda Penduduk.
• Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas
• Menyetujui Surat Pernyataan Peserta
• Dalam hal Peserta akan melakukan konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain harus mempunyai perjanjian konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain
• Kerja sama operasi dapat dilaksanakan dengan ketentuan:
• 1) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Kualifikasi Usaha Non Kecil;
• 2) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Kualifikasi Usaha Kecill;
• 3) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Koperasi;
• 4) Memiliki Kualifikasi Usaha Kecil dengan Kualifikasi Usaha Kecil;
• 5) Memiliki Kualifikasi Usaha Kecil dengan Koperasi; dan/atau
• 6) Koperasi dengan Koperasi.
• Kerja sama operasi dapat dilakukan dengan batasan jumlah anggota dalam 1 (satu) kerja sama operasi:
• 1) untuk Barang, Jasa Lainnya, dan Jasa Konsultansi Non Konstruksi yang bersifat tidak kompleks dibatasi paling banyak 3 (tiga) perusahaan; dan
• 2) untuk Barang, Jasa Lainnya, dan Jasa Konsultansi Non Konstruksi yang bersifat kompleks dibatasi paling banyak 5 (lima) perusahaan.
• Teknis
• Memiliki Pengalaman Pekerjaan:
• a) Penyediaan barang pada divisi (Lihat Tabel) yang sama paling kurang
• pekerjaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak;
• b) Penyediaan barang sekurang-kurangnya dalam kelompok/grup (Lihat Tabel) yang sama paling kurang
• pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak;
• c) Untuk usaha nonkecil memiliki nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebesar paling kurang sama dengan 50% (lima puluh persen) nilai HPS/Pagu Anggaran dan
• d) Untuk usaha kecil/koperasi yang mengikuti paket pengadaan untuk usaha nonkecil, memiliki nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebesar paling kurang sama dengan 50% (lima puluh persen) nilai HPS/Pagu Anggaran.
• Tabel Data KBKI
• Divisi
• Kelompok
• Deskripsi

Rencana Umum Pengadaan (RUP)

• 67680286 · Procurement of Endourology Equipment · APBN

Regulasi yang berlaku

Dipetakan otomatis dari jenis, metode, dan nilai paket. Status pasal mengikuti perubahan terakhir.

• Perpres 16/2018 · Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

  Dasar seluruh pengadaan barang/jasa yang dibiayai APBN/APBD.

  Telah diubah Perpres 12/2021 dan Perpres 46/2025.

• Peraturan LKPP 3/2026 · Pedoman persiapan dan pelaksanaan pengadaan melalui penyedia

  Tata cara persiapan, pemilihan, dan kontrak barang/jasa lainnya/konsultansi nonkonstruksi (Lampiran I). Menggantikan Peraturan LKPP 12/2021 jo. 4/2024; paket yang pemilihannya dimulai sebelum peraturan ini berlaku tetap mengikuti aturan lama (Pasal 10).