Konstruksi Pembangunan SMA Unggul Garuda Timor Tengah Selatan Tahap II

Ringkasan paket

Konstruksi Pembangunan SMA Unggul Garuda Timor Tengah Selatan Tahap II adalah paket tender pekerjaan konstruksi milik Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Direktorat Bina Talenta Sains Dan Teknologi) yang diumumkan melalui SPSE Nasional. Nilai HPS Rp 88.791.300.000 dari pagu Rp 95.417.000.000, sumber dana APBN 2026. Metode pemilihan: Tender, Pascakualifikasi Dua File, Harga Terendah Ambang Batas. Paket ini untuk kualifikasi usaha besar. Lokasi pekerjaan: SMA Unggul Garuda Timor Tengah Selatan - Timor Tengah Selatan (Kab.). Tahap saat ini: Download Dokumen Pemilihan ….

Informasi paket

Kode paket

10174636000

Instansi

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

Satuan kerja

DIREKTORAT BINA TALENTA SAINS DAN TEKNOLOGI

Kategori

Tender

Jenis pengadaan

Pekerjaan Konstruksi

Metode

Tender — Pascakualifikasi Dua File — Harga Terendah Ambang Batas

Nilai HPS

Rp 88.791.300.000

Nilai pagu

Rp 95.417.000.000

Sumber dana / TA

APBN 2026

Jenis kontrak

Harga Satuan

Kualifikasi usaha

Besar

Lokasi pekerjaan

SMA Unggul Garuda Timor Tengah Selatan - Timor Tengah Selatan (Kab.)

Wilayah

Kab. Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur

Tanggal dibuat

12 Oktober 2026

LPSE

SPSE Nasional

Jadwal tahapan

1. Pengumuman Pascakualifikasi6 November 2026 18:00 — 10 November 2026 18:00
2. Download Dokumen Pemilihan · tahap saat ini6 November 2026 18:00 — 12 November 2026 10:00
3. Pemberian Penjelasan9 November 2026 09:00 — 9 November 2026 12:00
4. Upload Dokumen Penawaran9 November 2026 12:01 — 12 November 2026 10:00
5. Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File I: Administrasi, Dokumen Kualifikasi, dan Teknis12 November 2026 10:01 — 17 November 2026 10:00
6. Pengumuman Hasil Evaluasi Administrasi dan Teknis17 November 2026 10:01 — 17 November 2026 11:00
7. Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File II: Harga17 November 2026 11:01 — 18 November 2026 08:00
8. Pembuktian Kualifikasi18 November 2026 08:01 — 19 November 2026 16:00
9. Penetapan Pemenang19 November 2026 16:01 — 19 November 2026 18:00
10. Pengumuman Pemenang19 November 2026 18:01 — 19 November 2026 19:00
11. Masa Sanggah19 November 2026 19:01 — 24 November 2026 08:30
12. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa24 November 2026 08:31 — 27 November 2026 09:00
13. Penandatanganan Kontrak27 November 2026 09:01 — 3 Desember 2026 16:00

Syarat kualifikasi (ringkasan pengumuman)

• Administrasi/Legalitas
• Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha.
• Jenis Izin
• Bidang Usaha/Sub Bidang Usaha/Klasifikasi/Sub Klasifikasi
• NIB
• Sertifikat Standar Terverifikasi
• SBU
• KBLI 41016 Konstruksi Gedung Pendidikan BG006, KBLI 42918 atau KBLI 42994 Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Olah Raga BS016
• Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.
• Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
• 1) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
• 2) Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
• 3) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
• 4) Kartu Tanda Penduduk.
• Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas.
• Menyetujui Surat Pernyataan Peserta
• Dalam hal Peserta akan melakukan konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain harus mempunyai perjanjian konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain
• Kerja sama operasi dapat dilaksanakan dengan ketentuan:
• 1) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Kualifikasi Usaha Non Kecil;
• 2) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Kualifikasi Usaha Kecill;
• 3) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Koperasi;
• 4) Memiliki Kualifikasi Usaha Kecil dengan Kualifikasi Usaha Kecil;
• 5) Memiliki Kualifikasi Usaha Kecil dengan Koperasi; dan/atau
• 6) Koperasi dengan Koperasi.
• Leadfirm kerja sama operasi harus memiliki kualifikasi setingkat atau lebih tinggi dari badan usaha anggota kerja sama operasi.
• Kerja sama operasi dapat dilakukan dengan batasan jumlah anggota dalam 1 (satu) kerja sama operasi:
• 1) untuk pekerjaan yang bersifat tidak kompleks dibatasi paling banyak 3 (tiga) perusahaan; dan
• 2) untuk pekerjaan yang bersifat kompleks dibatasi paling banyak 5 (lima) perusahaan.
• Persyaratan kepemilikan Sertifikat Badan Usaha (SBU), dengan ketentuan:
• 1) Pekerjaan untuk usaha kualifikasi kecil mensyaratkan paling banyak 1 SBU;
• 2) Pekerjaan untuk usaha kualifikasi Menengah atau Besar mensyaratkan paling banyak 2 SBU.
• Dalam hal mensyaratkan lebih dari satu SBU:
• 1) Untuk pekerjaan kualifikasi Usaha Menengah, pengalaman pekerjaan yang dapat dihitung sebagai KD adalah pengalaman yang sesuai dengan salah satu sub bidang klasifikasi SBU yang disyaratkan; atau
• 2) Untuk pekerjaan kualifikasi Usaha Besar, pengalaman pekerjaan yang dapat dihitung sebagai KD adalah pengalaman yang sesuai dengan salah satu lingkup.
• Teknis
• Memiliki pengalaman paling kurang
• Pekerjaan Konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah atau swasta termasuk pengalaman subkontrak.
• Memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP).
• Untuk Kualifikasi Usaha Menengah atau Usaha Besar, memiliki Kemampuan Dasar (KD) dengan nilai KD sama dengan 3 x NPt (Nilai pengalaman tertinggi dalam 15 (lima belas) tahun terakhir)
• Memiliki Sertifikat Manajemen Mutu, Sertifikat Manajemen Lingkungan, serta Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja, hanya disyaratkan untuk Pekerjaan Konstruksi yang bersifat Kompleks/Berisiko Tinggi dan/atau diperuntukkan bagi Kualifikasi Usaha Besar.

Rencana Umum Pengadaan (RUP)

• 68066678 · Konstruksi Pembangunan SMA Unggul Garuda Timor Tengah Selatan Tahap II · APBN

Regulasi yang berlaku

Dipetakan otomatis dari jenis, metode, dan nilai paket. Status pasal mengikuti perubahan terakhir.

• Perpres 16/2018 · Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

  Dasar seluruh pengadaan barang/jasa yang dibiayai APBN/APBD.

  Telah diubah Perpres 12/2021 dan Perpres 46/2025.

• Peraturan LKPP 3/2026 · Pedoman persiapan dan pelaksanaan pengadaan melalui penyedia

  Tata cara persiapan, pemilihan, dan kontrak pekerjaan konstruksi/konsultansi konstruksi (Lampiran II). Menggantikan Peraturan LKPP 12/2021 jo. 4/2024; paket yang pemilihannya dimulai sebelum peraturan ini berlaku tetap mengikuti aturan lama (Pasal 10).

• Permen PUPR 10/2021 · Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)

  Paket jasa konstruksi: Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) dan biaya SMKK.