Pengadaan Perencanaan Basic Engineering Design Pelaksanaan Pembangunan RSUD Mulia Kab. Puncak Jaya PHTC Grup 6

Ringkasan paket

Pengadaan Perencanaan Basic Engineering Design Pelaksanaan Pembangunan RSUD Mulia Kab. Puncak Jaya PHTC Grup 6 adalah paket tender jasa konsultansi badan usaha konstruksi milik Kementerian Kesehatan (Kantor Pusat Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan) yang diumumkan melalui LPSE Kementrian Kesehatan Republik Indonesia. Nilai HPS Rp 2.140.036.710 dari pagu Rp 11.263.800.000, sumber dana APBN 2026. Metode pemilihan: Seleksi, Prakualifikasi Dua File, Kualitas dan Biaya. Lokasi pekerjaan: Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan - Jakarta Selatan (Kota). Status: Tender Sudah Selesai.

Informasi paket

Kode paket

10158749000

Instansi

Kementerian Kesehatan

Satuan kerja

KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL KESEHATAN LANJUTAN

Kategori

Tender

Jenis pengadaan

Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi

Metode

Seleksi — Prakualifikasi Dua File — Kualitas dan Biaya

Nilai HPS

Rp 2.140.036.710

Nilai pagu

Rp 11.263.800.000

Sumber dana / TA

APBN 2026

Jenis kontrak

Lumsum

Lokasi pekerjaan

Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan - Jakarta Selatan (Kota)

Wilayah

Kab. Puncak Jaya, Papua Tengah

Tanggal dibuat

31 Juli 2026

LPSE

LPSE Kementrian Kesehatan Republik Indonesia

Jadwal tahapan

1. Pengumuman Prakualifikasi31 Agustus 2026 17:00 — 7 September 2026 23:59
2. Download Dokumen Kualifikasi31 Agustus 2026 17:01 — 8 September 2026 10:00
3. Penjelasan Dokumen Prakualifikasi3 September 2026 09:00 — 3 September 2026 10:00
4. Kirim Persyaratan Kualifikasi3 September 2026 10:01 — 21 September 2026 10:00
5. Evaluasi Dokumen Kualifikasi21 September 2026 10:01 — 2 Oktober 2026 13:59
6. Pembuktian Kualifikasi21 September 2026 10:01 — 2 Oktober 2026 16:00
7. Penetapan Hasil Kualifikasi2 Oktober 2026 16:01 — 2 Oktober 2026 17:00
8. Pengumuman Hasil Prakualifikasi2 Oktober 2026 17:01 — 2 Oktober 2026 17:30
9. Masa Sanggah Prakualifikasi2 Oktober 2026 17:31 — 7 Oktober 2026 17:31
10. Download Dokumen Pemilihan7 Oktober 2026 17:32 — 12 Oktober 2026 14:00
11. Pemberian Penjelasan8 Oktober 2026 09:00 — 8 Oktober 2026 10:00
12. Upload Dokumen Penawaran8 Oktober 2026 10:01 — 12 Oktober 2026 14:00
13. Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File I: Administrasi dan Teknis12 Oktober 2026 14:01 — 28 Oktober 2026 15:35
14. Pengumuman Hasil Evaluasi Administrasi dan Teknis28 Oktober 2026 15:36 — 28 Oktober 2026 16:00
15. Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File II: Harga28 Oktober 2026 16:01 — 30 Oktober 2026 12:00
16. Penetapan Pemenang30 Oktober 2026 12:01 — 30 Oktober 2026 16:30
17. Pengumuman Pemenang30 Oktober 2026 16:31 — 30 Oktober 2026 17:00
18. Masa Sanggah30 Oktober 2026 17:01 — 4 November 2026 14:00
19. Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya4 November 2026 14:01 — 4 November 2026 16:00
20. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa4 November 2026 16:01 — 6 November 2026 16:00
21. Penandatanganan Kontrak4 November 2026 16:01 — 6 November 2026 16:00

Syarat kualifikasi (ringkasan pengumuman)

• Administrasi/Legalitas
• Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha.
• Surat Izin Usaha sesuai peraturan perundang-undangan dan bidang pekerjaan yang diadakan
• Memiliki NIB dengan kode KBLI 71101 atau 71102 dan Sertifikat Standar Terverifikasi untuk Badan Usaha yang memiliki SBU KBLI 2020 dan memiliki tangkapan layar laman OSS dengan status sedang menunggu verifikasi persyaratan apabila sertifikat standar dalam proses verifikasi
• SBU
• Memiliki Sertifikat Badan Usaha SBU dengan Kualifikasi Usaha Menengah serta disyaratkan sub bidang klasifikasilayanan AR001 KBLI 71101 - Jasa Arsitektural Bangunan Gedung Hunian dan Non Hunian
• Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.
• Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
• 1) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
• 2) Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
• 3) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
• 4) Kartu Tanda Penduduk.
• Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas.
• Menyetujui Surat pernyataan Peserta yang berisi:
• 1) yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
• 2) badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
• 3) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi daftar hitam lain;
• 4) keikutsertaan yang bersangkutan tidak menimbulkan pertentangan kepentingan;
• 5) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
• 6) pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara;
• 7) pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan;
• 8) data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka peserta bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
• Dalam hal Peserta akan melakukan konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain harus mempunyai perjanjian konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain.
• Kerja sama operasi dapat dilaksanakan dengan ketentuan:
• 1) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Kualifikasi Usaha Non Kecil;
• 2) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Kualifikasi Usaha Kecill;
• 3) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Koperasi;
• 4) Memiliki Kualifikasi Usaha Kecil dengan Kualifikasi Usaha Kecil;
• 5) Memiliki Kualifikasi Usaha Kecil dengan Koperasi; dan/atau
• 6) Koperasi dengan Koperasi.
• Kerja sama operasi dapat dilakukan dengan batasan jumlah anggota dalam 1 (satu) kerja sama operasi:
• 1) untuk Barang, Jasa Lainnya, dan Jasa Konsultansi Non Konstruksi yang bersifat tidak kompleks dibatasi paling banyak 3 (tiga) perusahaan; dan
• 2) untuk Barang, Jasa Lainnya, dan Jasa Konsultansi Non Konstruksi yang bersifat kompleks dibatasi paling banyak 5 (lima) perusahaan.
• Leadfirm kerja sama operasi harus memiliki kualifikasi setingkat atau lebih tinggi dari badan usaha anggota kerja sama operasi.
• Kerja sama operasi dapat dilakukan dengan batasan jumlah anggota dalam 1 (satu) kerja sama operasi:
• 1) untuk pekerjaan yang bersifat tidak kompleks dibatasi paling banyak 3 (tiga) perusahaan; dan
• 2) untuk pekerjaan yang bersifat kompleks dibatasi paling banyak 5 (lima) perusahaan.
• Persyaratan kepemilikan Sertifikat Badan Usaha (SBU), dengan ketentuan:
• 1) Pekerjaan untuk usaha kualifikasi kecil mensyaratkan paling banyak 1 SBU;
• 2) Pekerjaan untuk usaha kualifikasi Menengah atau Besar mensyaratkan paling banyak 2 SBU.

Rencana Umum Pengadaan (RUP)

• 67547920 · Perencanaan Basic Desain Pelaksanaan Pembangunan RSUD Mulia Kab. Puncak Jaya PHTC Grup 6 · APBN

Regulasi yang berlaku

Dipetakan otomatis dari jenis, metode, dan nilai paket. Status pasal mengikuti perubahan terakhir.

• Perpres 16/2018 · Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

  Dasar seluruh pengadaan barang/jasa yang dibiayai APBN/APBD.

  Telah diubah Perpres 12/2021 dan Perpres 46/2025.

• Peraturan LKPP 3/2026 · Pedoman persiapan dan pelaksanaan pengadaan melalui penyedia

  Tata cara persiapan, pemilihan, dan kontrak pekerjaan konstruksi/konsultansi konstruksi (Lampiran II). Menggantikan Peraturan LKPP 12/2021 jo. 4/2024; paket yang pemilihannya dimulai sebelum peraturan ini berlaku tetap mengikuti aturan lama (Pasal 10).

• Permen PUPR 10/2021 · Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)

  Paket jasa konstruksi: Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) dan biaya SMKK.