Perencanaan Basic Desain Pelaksanaan Pembangunan RSUD Ilaga Kab. Puncak PHTC Grup 6

Ringkasan paket

Perencanaan Basic Desain Pelaksanaan Pembangunan RSUD Ilaga Kab. Puncak PHTC Grup 6 adalah paket tender jasa konsultansi badan usaha konstruksi milik Kementerian Kesehatan (Kantor Pusat Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan) yang diumumkan melalui LPSE Kementrian Kesehatan Republik Indonesia. Nilai HPS Rp 1.907.696.000 dari pagu Rp 12.725.700.000, sumber dana APBN 2026. Metode pemilihan: Seleksi, Prakualifikasi Dua File, Kualitas dan Biaya. Lokasi pekerjaan: Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan/RSUD Ilaga Kab. Puncak - Jakarta Selatan (Kota). Tahap saat ini: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa ….

Informasi paket

Kode paket

10166185000

Instansi

Kementerian Kesehatan

Satuan kerja

KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL KESEHATAN LANJUTAN

Kategori

Tender

Jenis pengadaan

Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi

Metode

Seleksi — Prakualifikasi Dua File — Kualitas dan Biaya

Nilai HPS

Rp 1.907.696.000

Nilai pagu

Rp 12.725.700.000

Sumber dana / TA

APBN 2026

Jenis kontrak

Lumsum

Lokasi pekerjaan

Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan/RSUD Ilaga Kab. Puncak - Jakarta Selatan (Kota)

Wilayah

Kab. Puncak, Papua Tengah

Tanggal dibuat

2 September 2026

LPSE

LPSE Kementrian Kesehatan Republik Indonesia

Jadwal tahapan

1. Pengumuman Prakualifikasi9 September 2026 17:00 — 17 September 2026 09:00
2. Download Dokumen Kualifikasi9 September 2026 18:00 — 21 September 2026 08:00
3. Penjelasan Dokumen Prakualifikasi15 September 2026 09:00 — 15 September 2026 12:00
4. Kirim Persyaratan Kualifikasi15 September 2026 16:01 — 21 September 2026 08:00
5. Evaluasi Dokumen Kualifikasi21 September 2026 08:01 — 29 September 2026 12:00
6. Pembuktian Kualifikasi28 September 2026 09:00 — 30 September 2026 15:30
7. Penetapan Hasil Kualifikasi30 September 2026 15:31 — 30 September 2026 17:30
8. Pengumuman Hasil Prakualifikasi30 September 2026 17:31 — 30 September 2026 17:40
9. Masa Sanggah Prakualifikasi30 September 2026 17:41 — 6 Oktober 2026 07:30
10. Download Dokumen Pemilihan6 Oktober 2026 07:31 — 16 Oktober 2026 08:00
11. Pemberian Penjelasan9 Oktober 2026 09:00 — 9 Oktober 2026 12:00
12. Upload Dokumen Penawaran9 Oktober 2026 15:00 — 16 Oktober 2026 08:00
13. Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File I: Administrasi dan Teknis16 Oktober 2026 08:01 — 28 Oktober 2026 20:00
14. Pengumuman Hasil Evaluasi Administrasi dan Teknis28 Oktober 2026 20:01 — 28 Oktober 2026 20:30
15. Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File II: Harga29 Oktober 2026 08:00 — 31 Oktober 2026 11:45
16. Penetapan Pemenang31 Oktober 2026 11:46 — 31 Oktober 2026 12:00
17. Pengumuman Pemenang31 Oktober 2026 12:01 — 31 Oktober 2026 12:10
18. Masa Sanggah31 Oktober 2026 12:11 — 5 November 2026 12:15
19. Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya5 November 2026 12:16 — 5 November 2026 16:00
20. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa · tahap saat ini6 November 2026 08:00 — 13 November 2026 15:00
21. Penandatanganan Kontrak9 November 2026 08:00 — 27 November 2026 15:00

Syarat kualifikasi (ringkasan pengumuman)

• Administrasi/Legalitas
• Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha.
• Perizinan
• 1 Memiliki Nomor Induk berusaha NIB dan sertifikat standar terverifikasi untuk badan usaha yang memiliki SBU KBLI 2020 2 Dalam hal sertifikat standar sebagaimana dimaksud pada angka 1 belum terverifikasi, peserta menyampaikan NIB, sertifikat standar belum terverifikasi dan tangkapan layar OSS yang mencantumkan bahwa sertifikat standar sedang menunggu verifikasi atau 3 Memiliki Nomor Induk Berusaha NIB dan SBU yang masih berlaku untuk badan usaha yang memiliki SBU KBLI 2017
• SBU, NIB
• b. Memiliki Sertifikat Badan Usaha SBU dengan Kualifikasi Usaha Menengah serta disyaratkan sub bidang klasifikasi layanan 1. AR001 Jasa Arsitektural Bangunan Gedung Hunian dan Non Hunian dan 2. RK001 Jasa rekayasa konstruksi bangunan gedung hunian dan non hunian, c. Nomor Induk Berusaha dengan KBLI 71101 Aktivitas Arsitektur dan atau 71102 Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis YBDI
• Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.
• Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
• 1) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
• 2) Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
• 3) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
• 4) Kartu Tanda Penduduk.
• Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas.
• Menyetujui Surat pernyataan Peserta yang berisi:
• 1) yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
• 2) badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
• 3) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi daftar hitam lain;
• 4) keikutsertaan yang bersangkutan tidak menimbulkan pertentangan kepentingan;
• 5) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
• 6) pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara;
• 7) pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan;
• 8) data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka peserta bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
• Dalam hal Peserta akan melakukan konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain harus mempunyai perjanjian konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain.
• Kerja sama operasi dapat dilaksanakan dengan ketentuan:
• 1) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Kualifikasi Usaha Non Kecil;
• 2) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Kualifikasi Usaha Kecill;
• 3) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Koperasi;
• 4) Memiliki Kualifikasi Usaha Kecil dengan Kualifikasi Usaha Kecil;
• 5) Memiliki Kualifikasi Usaha Kecil dengan Koperasi; dan/atau
• 6) Koperasi dengan Koperasi.
• Kerja sama operasi dapat dilakukan dengan batasan jumlah anggota dalam 1 (satu) kerja sama operasi:
• 1) untuk Barang, Jasa Lainnya, dan Jasa Konsultansi Non Konstruksi yang bersifat tidak kompleks dibatasi paling banyak 3 (tiga) perusahaan; dan
• 2) untuk Barang, Jasa Lainnya, dan Jasa Konsultansi Non Konstruksi yang bersifat kompleks dibatasi paling banyak 5 (lima) perusahaan.
• Leadfirm kerja sama operasi harus memiliki kualifikasi setingkat atau lebih tinggi dari badan usaha anggota kerja sama operasi.
• Kerja sama operasi dapat dilakukan dengan batasan jumlah anggota dalam 1 (satu) kerja sama operasi:
• 1) untuk pekerjaan yang bersifat tidak kompleks dibatasi paling banyak 3 (tiga) perusahaan; dan
• 2) untuk pekerjaan yang bersifat kompleks dibatasi paling banyak 5 (lima) perusahaan.
• Persyaratan kepemilikan Sertifikat Badan Usaha (SBU), dengan ketentuan:
• 1) Pekerjaan untuk usaha kualifikasi kecil mensyaratkan paling banyak 1 SBU;
• 2) Pekerjaan untuk usaha kualifikasi Menengah atau Besar mensyaratkan paling banyak 2 SBU.

Rencana Umum Pengadaan (RUP)

• 67548006 · Perencanaan Basic Desain Pelaksanaan Pembangunan RSUD Ilaga Kab. Puncak PHTC Grup 6 · APBN

Regulasi yang berlaku

Dipetakan otomatis dari jenis, metode, dan nilai paket. Status pasal mengikuti perubahan terakhir.

• Perpres 16/2018 · Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

  Dasar seluruh pengadaan barang/jasa yang dibiayai APBN/APBD.

  Telah diubah Perpres 12/2021 dan Perpres 46/2025.

• Peraturan LKPP 3/2026 · Pedoman persiapan dan pelaksanaan pengadaan melalui penyedia

  Tata cara persiapan, pemilihan, dan kontrak pekerjaan konstruksi/konsultansi konstruksi (Lampiran II). Menggantikan Peraturan LKPP 12/2021 jo. 4/2024; paket yang pemilihannya dimulai sebelum peraturan ini berlaku tetap mengikuti aturan lama (Pasal 10).

• Permen PUPR 10/2021 · Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)

  Paket jasa konstruksi: Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) dan biaya SMKK.