Perencanaan Basic Desain Pelaksanaan Pembangunan RSUD Elvrida Sara Kab. Nduga PHTC Grup 6

Ringkasan paket

Perencanaan Basic Desain Pelaksanaan Pembangunan RSUD Elvrida Sara Kab. Nduga PHTC Grup 6 adalah paket tender jasa konsultansi badan usaha konstruksi milik Kementerian Kesehatan (Kantor Pusat Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan) yang diumumkan melalui LPSE Kementrian Kesehatan Republik Indonesia. Nilai HPS Rp 1.709.420.000 dari pagu Rp 4.483.050.000, sumber dana APBN 2026. Metode pemilihan: Seleksi, Prakualifikasi Dua File, Kualitas dan Biaya. Lokasi pekerjaan: Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan/RSUD Elvrida Sara Kab. Nduga - Jakarta Selatan (Kota). Status: Tender Sudah Selesai.

Informasi paket

Kode paket

10157903000

Instansi

Kementerian Kesehatan

Satuan kerja

KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL KESEHATAN LANJUTAN

Kategori

Tender

Jenis pengadaan

Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi

Metode

Seleksi — Prakualifikasi Dua File — Kualitas dan Biaya

Nilai HPS

Rp 1.709.420.000

Nilai pagu

Rp 4.483.050.000

Sumber dana / TA

APBN 2026

Jenis kontrak

Lumsum

Lokasi pekerjaan

Direktorat Fasilitas Pelayanan Kesehatan Rujukan/RSUD Elvrida Sara Kab. Nduga - Jakarta Selatan (Kota)

Wilayah

Kab. Nduga, Papua Pegunungan

Tanggal dibuat

28 Juli 2026

LPSE

LPSE Kementrian Kesehatan Republik Indonesia

Jadwal tahapan

1. Pengumuman Prakualifikasi31 Agustus 2026 15:00 — 7 September 2026 23:59
2. Download Dokumen Kualifikasi31 Agustus 2026 15:01 — 8 September 2026 10:00
3. Penjelasan Dokumen Prakualifikasi4 September 2026 08:00 — 4 September 2026 10:00
4. Kirim Persyaratan Kualifikasi4 September 2026 10:01 — 18 September 2026 14:30
5. Evaluasi Dokumen Kualifikasi18 September 2026 14:31 — 23 September 2026 23:59
6. Pembuktian Kualifikasi21 September 2026 08:00 — 23 September 2026 23:59
7. Penetapan Hasil Kualifikasi24 September 2026 07:30 — 24 September 2026 10:15
8. Pengumuman Hasil Prakualifikasi24 September 2026 10:16 — 24 September 2026 12:00
9. Masa Sanggah Prakualifikasi24 September 2026 12:01 — 29 September 2026 13:00
10. Download Dokumen Pemilihan29 September 2026 13:00 — 6 Oktober 2026 11:00
11. Pemberian Penjelasan2 Oktober 2026 13:00 — 2 Oktober 2026 15:00
12. Upload Dokumen Penawaran2 Oktober 2026 15:01 — 6 Oktober 2026 11:00
13. Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File I: Administrasi dan Teknis6 Oktober 2026 11:01 — 12 Oktober 2026 09:00
14. Pengumuman Hasil Evaluasi Administrasi dan Teknis12 Oktober 2026 09:01 — 12 Oktober 2026 11:00
15. Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File II: Harga12 Oktober 2026 11:01 — 15 Oktober 2026 12:10
16. Penetapan Pemenang15 Oktober 2026 12:11 — 15 Oktober 2026 19:33
17. Pengumuman Pemenang15 Oktober 2026 20:01 — 15 Oktober 2026 23:59
18. Masa Sanggah16 Oktober 2026 07:30 — 21 Oktober 2026 08:00
19. Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya21 Oktober 2026 09:00 — 26 Oktober 2026 16:00
20. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa27 Oktober 2026 07:30 — 30 Oktober 2026 16:00
21. Penandatanganan Kontrak2 November 2026 08:00 — 6 November 2026 16:00

Syarat kualifikasi (ringkasan pengumuman)

• Administrasi/Legalitas
• Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha.
• NIB
• KBLI 71101 Aktivitas Arsitektur
• Sertifikat Standar
• KBLI 71101 Aktivitas Arsitektur
• SBU
• AR001 Jasa Arsitektural Bangunan Gedung Hunian dan Non Hunian KBLI 71101
• Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.
• Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
• 1) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
• 2) Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
• 3) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
• 4) Kartu Tanda Penduduk.
• Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas.
• Menyetujui Surat pernyataan Peserta yang berisi:
• 1) yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
• 2) badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
• 3) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi daftar hitam lain;
• 4) keikutsertaan yang bersangkutan tidak menimbulkan pertentangan kepentingan;
• 5) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
• 6) pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara;
• 7) pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan;
• 8) data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka peserta bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
• Dalam hal Peserta akan melakukan konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain harus mempunyai perjanjian konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain.
• Kerja sama operasi dapat dilaksanakan dengan ketentuan:
• 1) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Kualifikasi Usaha Non Kecil;
• 2) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Kualifikasi Usaha Kecill;
• 3) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Koperasi;
• 4) Memiliki Kualifikasi Usaha Kecil dengan Kualifikasi Usaha Kecil;
• 5) Memiliki Kualifikasi Usaha Kecil dengan Koperasi; dan/atau
• 6) Koperasi dengan Koperasi.
• Kerja sama operasi dapat dilakukan dengan batasan jumlah anggota dalam 1 (satu) kerja sama operasi:
• 1) untuk Barang, Jasa Lainnya, dan Jasa Konsultansi Non Konstruksi yang bersifat tidak kompleks dibatasi paling banyak 3 (tiga) perusahaan; dan
• 2) untuk Barang, Jasa Lainnya, dan Jasa Konsultansi Non Konstruksi yang bersifat kompleks dibatasi paling banyak 5 (lima) perusahaan.
• Leadfirm kerja sama operasi harus memiliki kualifikasi setingkat atau lebih tinggi dari badan usaha anggota kerja sama operasi.
• Kerja sama operasi dapat dilakukan dengan batasan jumlah anggota dalam 1 (satu) kerja sama operasi:
• 1) untuk pekerjaan yang bersifat tidak kompleks dibatasi paling banyak 3 (tiga) perusahaan; dan
• 2) untuk pekerjaan yang bersifat kompleks dibatasi paling banyak 5 (lima) perusahaan.
• Persyaratan kepemilikan Sertifikat Badan Usaha (SBU), dengan ketentuan:

Rencana Umum Pengadaan (RUP)

• 67547982 · Perencanaan Basic Desain Pelaksanaan Pembangunan RSUD Elvrida Sara Kab. Nduga PHTC Grup 6 · APBN

Regulasi yang berlaku

Dipetakan otomatis dari jenis, metode, dan nilai paket. Status pasal mengikuti perubahan terakhir.

• Perpres 16/2018 · Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

  Dasar seluruh pengadaan barang/jasa yang dibiayai APBN/APBD.

  Telah diubah Perpres 12/2021 dan Perpres 46/2025.

• Peraturan LKPP 3/2026 · Pedoman persiapan dan pelaksanaan pengadaan melalui penyedia

  Tata cara persiapan, pemilihan, dan kontrak pekerjaan konstruksi/konsultansi konstruksi (Lampiran II). Menggantikan Peraturan LKPP 12/2021 jo. 4/2024; paket yang pemilihannya dimulai sebelum peraturan ini berlaku tetap mengikuti aturan lama (Pasal 10).

• Permen PUPR 10/2021 · Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)

  Paket jasa konstruksi: Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) dan biaya SMKK.