Tender Sudah Selesai

JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI PENGAWASAN PEKERJAAN PEMBANGUNAN PAVILIUN INDONESIA PADA EXPO 2025 DI OSAKA, JEPANG

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional · HPS Rp 23 M

Paket ini sudah tidak menerima penawaran (Tender Sudah Selesai). Lihat tender aktif Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah atau paket serupa di bawah.

Ringkasan paket

JASA KONSULTANSI KONSTRUKSI PENGAWASAN PEKERJAAN PEMBANGUNAN PAVILIUN INDONESIA PADA EXPO 2025 DI OSAKA, JEPANG adalah paket tender jasa konsultansi badan usaha konstruksi milik Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional yang diumumkan melalui LPSE Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Nilai HPS Rp 23.000.000.000, tahun anggaran 2024. Metode pemilihan: Seleksi, Prakualifikasi Dua File, Kualitas dan Biaya. Status: Tender Sudah Selesai.

AI Auditor DokumenGRATIS 1 DOKUMEN

Audit Dokumen Pemilihan Paket Ini

Pindai syarat diskriminatif, klausul penalti memberatkan, dan ranjau gugur teknis/administrasi dengan AI ReviuTender.

Mulai Audit Paket Ini
Buka di SPSE· daftar gratis

Informasi paket

Kode paket
9944119
Instansi
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional
Kategori
Tender
Jenis pengadaan
Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi
Metode
Seleksi — Prakualifikasi Dua File — Kualitas dan Biaya
Nilai HPS
Rp 23.000.000.000
Sumber dana / TA
2024
LPSE
LPSE Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Cek Kelayakan AI

Apakah perusahaan Anda memenuhi syarat paket ini?

ReviuTender mencocokkan syarat kualifikasi (SBU, KBLI, kualifikasi usaha, pengalaman) dengan profil perusahaan Anda, lalu menandai syarat yang belum terpenuhi.

Cek kelayakan gratis Sudah punya akun? Buka di Monitor LPSE →

Regulasi yang berlaku

Dipetakan otomatis dari jenis, metode, dan nilai paket. Status pasal mengikuti perubahan terakhir.

  • Perpres 16/2018 · Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

    Dasar seluruh pengadaan barang/jasa yang dibiayai APBN/APBD.

    Telah diubah Perpres 12/2021 dan Perpres 46/2025.

  • Peraturan LKPP 3/2026 · Pedoman persiapan dan pelaksanaan pengadaan melalui penyedia

    Tata cara persiapan, pemilihan, dan kontrak pekerjaan konstruksi/konsultansi konstruksi (Lampiran II). Menggantikan Peraturan LKPP 12/2021 jo. 4/2024; paket yang pemilihannya dimulai sebelum peraturan ini berlaku tetap mengikuti aturan lama (Pasal 10).

  • Permen PUPR 10/2021 · Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)

    Paket jasa konstruksi: Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) dan biaya SMKK.

Pasal kunci Perpres 16/20188 pasal relevan · 7 sudah diubah
  • Pasal 26Harga Perkiraan Sendiri (HPS)Nilai HPS paket iniDiubah · terakhir Perpres 46/2025
  • Pasal 41Metode pemilihan penyedia jasa konsultansiPaket jasa konsultansiDiubah · terakhir Perpres 46/2025
  • Pasal 27Jenis kontrakJenis kontrak paketDiubah · terakhir Perpres 46/2025
  • Pasal 50Pelaksanaan pemilihan melalui tender/seleksiTahapan tender/seleksiDiubah · terakhir Perpres 46/2025
  • Pasal 51Prakualifikasi gagalMetode prakualifikasiDiubah · terakhir Perpres 46/2025
  • Pasal 44Kualifikasi penyediaSyarat kualifikasi pesertaDiubah · terakhir Perpres 46/2025
  • Pasal 46Dokumen pemilihanIsi dokumen pemilihanBelum pernah diubah
  • Pasal 78Sanksi bagi peserta pemilihanBerlaku untuk semua pesertaDiubah · terakhir Perpres 46/2025
FAQ

Tanya jawab singkat

5 pertanyaan

Berapa HPS paket ini?

Nilai HPS paket ini Rp 23.000.000.000 (Rp 23 M). Sumber dana: tahun anggaran 2024.

Siapa penyelenggara tender ini?

Paket ini milik Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan diumumkan melalui LPSE Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan kode paket 9944119.

Bagaimana metode pemilihan dan jenis kontrak paket ini?

Jenis pengadaannya Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi dengan metode Seleksi, Prakualifikasi Dua File, Kualitas dan Biaya.

Biasanya pemenang menawar berapa persen dari HPS untuk paket sejenis?

Dari 2.756 paket Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi se-Indonesia yang sudah selesai, nilai kontrak pemenang median 97,8% dari HPS. Untuk paket ini, angka tersebut setara sekitar Rp 22,5 M. Ini data historis, bukan patokan harga.

Aturan apa yang berlaku untuk paket ini?

Perpres 16/2018 (diubah Perpres 12/2021 dan Perpres 46/2025); Peraturan LKPP 3/2026; Permen PUPR 10/2021. Ketentuan HPS (Pasal 26) dan metode pemilihan mengikuti bunyi terbaru setelah perubahan. Ketentuan khusus paket tetap mengikuti dokumen pemilihan yang ditetapkan Pokja.

Disusun otomatis dari pengumuman publik SPSE dan riwayat paket yang sudah selesai.

Paket aktif serupa