Upload Dokumen Penawaran

Belanja Jasa Konsultasi (S2) - FGD Kajian Penanganan Tawuran di Wilayah DKI Jakarta #1

Provinsi DKI Jakarta · HPS Rp 36 Jt

Ringkasan paket

Belanja Jasa Konsultasi (S2) - FGD Kajian Penanganan Tawuran di Wilayah DKI Jakarta #1 adalah paket non tender jasa konsultansi perorangan non konstruksi milik Provinsi DKI Jakarta yang diumumkan melalui LPSE Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Nilai HPS Rp 36.000.000, tahun anggaran 2026. Metode pemilihan: Pengadaan Langsung. Tahap saat ini: Upload Dokumen Penawaran.

Cek Kelayakan AI

Apakah perusahaan Anda memenuhi syarat paket ini?

ReviuTender mencocokkan syarat kualifikasi (SBU, KBLI, kualifikasi usaha, pengalaman) dengan profil perusahaan Anda, lalu menandai syarat yang belum terpenuhi.

Cek kelayakan gratis Sudah punya akun? Buka di Monitor LPSE →
Buka di SPSE· daftar gratis

Informasi paket

Kode paket
11134250000
Instansi
Provinsi DKI Jakarta
Kategori
Non Tender
Jenis pengadaan
Jasa Konsultansi Perorangan Non Konstruksi
Metode
Pengadaan Langsung
Nilai HPS
Rp 36.000.000
Sumber dana / TA
2026
Wilayah
DKI Jakarta
LPSE
LPSE Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Regulasi yang berlaku

Dipetakan otomatis dari jenis, metode, dan nilai paket. Status pasal mengikuti perubahan terakhir.

  • Perpres 16/2018 · Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

    Dasar seluruh pengadaan barang/jasa yang dibiayai APBN/APBD.

    Telah diubah Perpres 12/2021 dan Perpres 46/2025.

  • Peraturan LKPP 12/2021 · Pedoman pelaksanaan pengadaan melalui penyedia

    Tata cara pemilihan penyedia dan model dokumen pemilihan.

    Telah diubah Peraturan LKPP 4/2024, khusus Lampiran III dan VI tentang rancang dan bangun.

Pasal kunci Perpres 16/20186 pasal relevan · 5 sudah diubah
  • Pasal 26Harga Perkiraan Sendiri (HPS)Nilai HPS paket iniDiubah · terakhir Perpres 46/2025
  • Pasal 41Metode pemilihan penyedia jasa konsultansiPaket jasa konsultansiDiubah · terakhir Perpres 46/2025
  • Pasal 27Jenis kontrakJenis kontrak paketDiubah · terakhir Perpres 46/2025
  • Pasal 44Kualifikasi penyediaSyarat kualifikasi pesertaDiubah · terakhir Perpres 46/2025
  • Pasal 46Dokumen pemilihanIsi dokumen pemilihanBelum pernah diubah
  • Pasal 78Sanksi bagi peserta pemilihanBerlaku untuk semua pesertaDiubah · terakhir Perpres 46/2025
FAQ

Tanya jawab singkat

7 pertanyaan

Berapa HPS paket ini?

Nilai HPS paket ini Rp 36.000.000 (Rp 36 Jt). Sumber dana: tahun anggaran 2026.

Siapa penyelenggara tender ini?

Paket ini milik Provinsi DKI Jakarta dan diumumkan melalui LPSE Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan kode paket 11134250000.

Bagaimana metode pemilihan dan jenis kontrak paket ini?

Jenis pengadaannya Jasa Konsultansi Perorangan Non Konstruksi dengan metode Pengadaan Langsung.

Biasanya pemenang menawar berapa persen dari HPS untuk paket sejenis?

Dari 251 paket Jasa Konsultansi Perorangan di LPSE yang sama yang sudah selesai, nilai kontrak pemenang median 100% dari HPS. Untuk paket ini, angka tersebut setara sekitar Rp 36 Jt. Ini data historis, bukan patokan harga.

Aturan apa yang berlaku untuk paket ini?

Perpres 16/2018 (diubah Perpres 12/2021 dan Perpres 46/2025); Peraturan LKPP 12/2021 (diubah Peraturan LKPP 4/2024, khusus Lampiran III dan VI tentang rancang dan bangun). Ketentuan HPS (Pasal 26) dan metode pemilihan mengikuti bunyi terbaru setelah perubahan. Ketentuan khusus paket tetap mengikuti dokumen pemilihan yang ditetapkan Pokja.

Di mana lokasi pekerjaan paket ini?

Wilayah LPSE: DKI Jakarta.

Siapa yang bisa mengerjakan paket ini?

Paket ini memakai pengadaan langsung: penyedia diundang langsung oleh Pejabat Pengadaan Provinsi DKI Jakarta melalui SPSE LPSE Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, bukan lewat pendaftaran terbuka. Penyedia yang ingin diundang perlu akun SPSE yang terverifikasi dan data kualifikasi (SIKaP) yang lengkap.

Disusun otomatis dari pengumuman publik SPSE dan riwayat paket yang sudah selesai.

Paket aktif serupa