Biaya Konsultansi Penetapan Harga dan Penilaian Aset Daerah

Ringkasan paket

Biaya Konsultansi Penetapan Harga dan Penilaian Aset Daerah adalah paket tender jasa konsultansi badan usaha non konstruksi milik Kab. Pidie (Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten) yang diumumkan melalui LPSE Kabupaten Pidie. Nilai HPS Rp 166.466.700 dari pagu Rp 200.000.000, sumber dana APBDP 2026. Metode pemilihan: Seleksi, Prakualifikasi Dua File, Kualitas dan Biaya. Lokasi pekerjaan: Kabupaten Pidie - Pidie (Kab.). Tahap saat ini: Pengumuman Prakualifikasi ….

Informasi paket

Kode paket

10180554000

Instansi

Kab. Pidie

Satuan kerja

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN

Kategori

Tender

Jenis pengadaan

Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi

Metode

Seleksi — Prakualifikasi Dua File — Kualitas dan Biaya

Nilai HPS

Rp 166.466.700

Nilai pagu

Rp 200.000.000

Sumber dana / TA

APBDP 2026

Jenis kontrak

Lumsum

Lokasi pekerjaan

Kabupaten Pidie - Pidie (Kab.)

Wilayah

Kab. Pidie, Aceh

Tanggal dibuat

5 November 2026

LPSE

LPSE Kabupaten Pidie

Jadwal tahapan

1. Pengumuman Prakualifikasi · tahap saat ini6 November 2026 15:00 — 13 November 2026 10:00
2. Download Dokumen Kualifikasi6 November 2026 15:00 — 13 November 2026 10:00
3. Penjelasan Dokumen Prakualifikasi9 November 2026 09:00 — 9 November 2026 12:00
4. Kirim Persyaratan Kualifikasi9 November 2026 12:01 — 13 November 2026 10:00
5. Evaluasi Dokumen Kualifikasi13 November 2026 10:01 — 18 November 2026 16:00
6. Pembuktian Kualifikasi17 November 2026 09:00 — 18 November 2026 16:00
7. Penetapan Hasil Kualifikasi18 November 2026 16:01 — 18 November 2026 16:40
8. Pengumuman Hasil Prakualifikasi18 November 2026 16:41 — 18 November 2026 18:00
9. Masa Sanggah Prakualifikasi19 November 2026 08:00 — 23 November 2026 16:45
10. Download Dokumen Pemilihan23 November 2026 16:46 — 30 November 2026 11:00
11. Pemberian Penjelasan26 November 2026 09:00 — 26 November 2026 12:00
12. Upload Dokumen Penawaran26 November 2026 15:00 — 30 November 2026 11:00
13. Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File I: Administrasi dan Teknis30 November 2026 11:01 — 3 Desember 2026 14:00
14. Pengumuman Hasil Evaluasi Administrasi dan Teknis3 Desember 2026 14:01 — 3 Desember 2026 14:30
15. Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File II: Harga3 Desember 2026 14:31 — 3 Desember 2026 15:30
16. Penetapan Pemenang3 Desember 2026 15:31 — 3 Desember 2026 16:40
17. Pengumuman Pemenang3 Desember 2026 16:41 — 3 Desember 2026 18:00
18. Masa Sanggah4 Desember 2026 08:00 — 8 Desember 2026 16:45
19. Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya8 Desember 2026 16:46 — 9 Desember 2026 16:45
20. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa10 Desember 2026 08:30 — 16 Desember 2026 16:45
21. Penandatanganan Kontrak10 Desember 2026 09:00 — 23 Desember 2026 16:45

Syarat kualifikasi (ringkasan pengumuman)

• Administrasi/Legalitas
• Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha.
• Nomor Induk Berusaha
• KBLI 68291-Jasa Penaksir Real Estat.
• Izin Usaha
• Izin usaha Kantor Jasa Penilai Publik KJPP dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Penilai Publik dengan klasifikasi izin bidang jasa Penilaian Properti dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Bidang Usaha Jasa Konsultan Penilai atau Jasa Penilaian Properti.
• Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas
• Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.
• Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa
• Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
• a) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
• b) Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
• c) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
• d) Kartu Tanda Penduduk.
• Menyetujui Surat Pernyataan Peserta yang berisi:
• a) Yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
• b) Badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
• c) Yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi daftar hitam lain;
• d) Keikutsertaan yang bersangkutan tidak menimbulkan pertentangan kepentingan;
• e) Yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
• f) Pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara;
• g) Pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan;
• h) Data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka peserta bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
• Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain
• Memiliki kinerja minimal Baik, kecuali bagi pelaku usaha yang baru berdiri kurang dari 3 tahun dan belum memiliki pengalaman.
• Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain
• Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan perusahaan apabila ada perubahan.
• Teknis
• Memiliki Pengalaman Pekerjaan:
• a) Pekerjaan di bidang Jasa Konsultansi paling kurang
• pekerjaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak;
• b) Pekerjaan yang sejenis berdasarkan jenis pekerjaan, kompleksitas pekerjaan, metodologi, teknologi, atau karakteristik lainnya yang bisa menggambarkan kesamaan, paling kurang
• pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak; dan
• c) Nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir paling kurang sama dengan 50% (lima puluh persen) nilai total HPS/Pagu Anggaran.
• Memiliki SDM Tenaga Ahli (jika diperlukan)
• Jenis Keahlian
• Keahlian/Spesifikasi
• Pengalaman
• Kemampuan Manajerial
• Ahli Penilai Aset Daerah

Rencana Umum Pengadaan (RUP)

• 68767893 · Biaya Konsultansi Penetapan Harga dan Penilaian Aset Daerah · APBDP

Regulasi yang berlaku

Dipetakan otomatis dari jenis, metode, dan nilai paket. Status pasal mengikuti perubahan terakhir.

• Perpres 16/2018 · Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

  Dasar seluruh pengadaan barang/jasa yang dibiayai APBN/APBD.

  Telah diubah Perpres 12/2021 dan Perpres 46/2025.

• Peraturan LKPP 3/2026 · Pedoman persiapan dan pelaksanaan pengadaan melalui penyedia

  Tata cara persiapan, pemilihan, dan kontrak barang/jasa lainnya/konsultansi nonkonstruksi (Lampiran I). Menggantikan Peraturan LKPP 12/2021 jo. 4/2024; paket yang pemilihannya dimulai sebelum peraturan ini berlaku tetap mengikuti aturan lama (Pasal 10).