Belanja Pekerjaan Pembuatan Interior Ruang Auditorium Badan Pendapatan Daerah Prov Kalsel

Ringkasan paket

Belanja Pekerjaan Pembuatan Interior Ruang Auditorium Badan Pendapatan Daerah Prov Kalsel adalah paket tender pekerjaan konstruksi milik Provinsi Kalimantan Selatan (Badan Pendapatan Daerah) yang diumumkan melalui LPSE Provinsi Kalimantan Selatan. Nilai HPS Rp 768.997.000 dari pagu Rp 769.352.208, sumber dana APBDP 2026. Metode pemilihan: Tender, Pascakualifikasi Satu File, Harga Terendah Sistem Gugur. Paket ini untuk kualifikasi usaha kecil. Lokasi pekerjaan: banjarbaru - Banjar Baru (Kota). Tahap saat ini: Pengumuman Pascakualifikasi ….

Informasi paket

Kode paket

10180054000

Instansi

Provinsi Kalimantan Selatan

Satuan kerja

BADAN PENDAPATAN DAERAH

Kategori

Tender

Jenis pengadaan

Pekerjaan Konstruksi

Metode

Tender — Pascakualifikasi Satu File — Harga Terendah Sistem Gugur

Nilai HPS

Rp 768.997.000

Nilai pagu

Rp 769.352.208

Sumber dana / TA

APBDP 2026

Jenis kontrak

Harga Satuan

Kualifikasi usaha

Kecil

Lokasi pekerjaan

banjarbaru - Banjar Baru (Kota)

Wilayah

Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan

Tanggal dibuat

4 November 2026

LPSE

LPSE Provinsi Kalimantan Selatan

Jadwal tahapan

1. Pengumuman Pascakualifikasi · tahap saat ini6 November 2026 10:00 — 12 November 2026 12:59
2. Download Dokumen Pemilihan6 November 2026 10:00 — 12 November 2026 12:59
3. Pemberian Penjelasan9 November 2026 09:00 — 9 November 2026 10:00
4. Upload Dokumen Penawaran9 November 2026 10:00 — 12 November 2026 12:59
5. Pembukaan Dokumen Penawaran12 November 2026 13:00 — 12 November 2026 13:59
6. Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga12 November 2026 13:01 — 16 November 2026 15:59
7. Pembuktian Kualifikasi17 November 2026 08:00 — 18 November 2026 12:59
8. Penetapan Pemenang18 November 2026 13:00 — 18 November 2026 13:59
9. Pengumuman Pemenang18 November 2026 14:00 — 18 November 2026 14:30
10. Masa Sanggah18 November 2026 14:31 — 23 November 2026 14:32
11. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa23 November 2026 14:33 — 24 November 2026 15:59
12. Penandatanganan Kontrak24 November 2026 08:00 — 27 November 2026 15:59

Syarat kualifikasi (ringkasan pengumuman)

• Administrasi/Legalitas
• Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha.
• Jenis Izin
• Bidang Usaha/Sub Bidang Usaha/Klasifikasi/Sub Klasifikasi
• NIB Berbasis resiko
• Sesuai dan Sudah Berlaku Efektif, KBLI 43304 atau KBLI 43309
• SBU
• PB004 Dekorasi Interior
• Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.
• Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
• 1) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
• 2) Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
• 3) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
• 4) Kartu Tanda Penduduk.
• Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas.
• Menyetujui Surat Pernyataan Peserta
• Lain
• Menyampaikan pemilik manfaat perusahaan
• Teknis
• Memiliki pengalaman paling kurang
• Pekerjaan Konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah atau swasta termasuk pengalaman subkontrak.
• Memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP).
• Untuk kualifikasi Usaha Kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun:
• (1) Dalam hal Penyedia belum memiliki pengalaman, ketentuan huruf a) dikecualikan untuk pengadaan dengan nilai paket sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
• (2) Harus mempunyai 1 (satu) pengalaman pada bidang yang sama, untuk pengadaan dengan nilai paket pekerjaan paling sedikit di atas Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
• Syarat Kualifikasi Teknis Lain
• Menyampaikan penilaian kinerja 4 tahun terakhir

Rencana Umum Pengadaan (RUP)

• 67961907 · Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor · APBDP

Regulasi yang berlaku

Dipetakan otomatis dari jenis, metode, dan nilai paket. Status pasal mengikuti perubahan terakhir.

• Perpres 16/2018 · Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

  Dasar seluruh pengadaan barang/jasa yang dibiayai APBN/APBD.

  Telah diubah Perpres 12/2021 dan Perpres 46/2025.

• Peraturan LKPP 3/2026 · Pedoman persiapan dan pelaksanaan pengadaan melalui penyedia

  Tata cara persiapan, pemilihan, dan kontrak pekerjaan konstruksi/konsultansi konstruksi (Lampiran II). Menggantikan Peraturan LKPP 12/2021 jo. 4/2024; paket yang pemilihannya dimulai sebelum peraturan ini berlaku tetap mengikuti aturan lama (Pasal 10).

• Permen PUPR 10/2021 · Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)

  Paket jasa konstruksi: Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) dan biaya SMKK.