Rehab Gedung Kantor

Ringkasan paket

Rehab Gedung Kantor adalah paket tender pekerjaan konstruksi milik Provinsi Maluku (Sekretariat Dprd) yang diumumkan melalui LPSE Provinsi Maluku. Nilai HPS Rp 974.229.644 dari pagu Rp 1.000.000.000, sumber dana APBD 2026. Metode pemilihan: Tender, Pascakualifikasi Satu File, Harga Terendah Sistem Gugur. Paket ini untuk kualifikasi usaha kecil. Lokasi pekerjaan: Sekretariat DPRD Provinsi Maluku - Ambon (Kota). Tahap saat ini: Masa Sanggah.

Informasi paket

Kode paket

10179097000

Instansi

Provinsi Maluku

Satuan kerja

SEKRETARIAT DPRD

Kategori

Tender

Jenis pengadaan

Pekerjaan Konstruksi

Metode

Tender — Pascakualifikasi Satu File — Harga Terendah Sistem Gugur

Nilai HPS

Rp 974.229.644

Nilai pagu

Rp 1.000.000.000

Sumber dana / TA

APBD 2026

Jenis kontrak

Harga Satuan

Kualifikasi usaha

Kecil

Lokasi pekerjaan

Sekretariat DPRD Provinsi Maluku - Ambon (Kota)

Wilayah

Kota Ambon, Maluku

Tanggal dibuat

30 Oktober 2026

LPSE

LPSE Provinsi Maluku

Jadwal tahapan

1. Pengumuman Pascakualifikasi30 Oktober 2026 15:30 — 4 November 2026 15:30
2. Download Dokumen Pemilihan30 Oktober 2026 15:30 — 5 November 2026 09:59
3. Pemberian Penjelasan2 November 2026 09:00 — 2 November 2026 10:00
4. Upload Dokumen Penawaran2 November 2026 11:00 — 5 November 2026 09:59
5. Pembukaan Dokumen Penawaran5 November 2026 10:00 — 5 November 2026 11:00
6. Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga5 November 2026 11:05 — 9 November 2026 23:59
7. Pembuktian Kualifikasi9 November 2026 09:00 — 9 November 2026 15:30
8. Penetapan Pemenang10 November 2026 08:00 — 10 November 2026 09:59
9. Pengumuman Pemenang10 November 2026 10:00 — 10 November 2026 11:59
10. Masa Sanggah · tahap saat ini10 November 2026 12:00 — 16 November 2026 09:59
11. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa16 November 2026 10:00 — 16 November 2026 16:30
12. Penandatanganan Kontrak17 November 2026 09:00 — 23 November 2026 16:30

Syarat kualifikasi (ringkasan pengumuman)

• Administrasi/Legalitas
• Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha.
• Jenis Izin
• Bidang Usaha/Sub Bidang Usaha/Klasifikasi/Sub Klasifikasi
• Perizinan Berbasis Resiko
• KBLI 2020 - 43304, DEKORASI INTERIOR atau KBLI 2025 - 43309 PENYELESAIAN KONSTRUKSI BANGUNAN LAINNYA
• SBU, Sertifikat Badan Usaha
• PB004 DEKORASI INTERIOR dan masih berlaku
• Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.
• Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
• 1) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
• 2) Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
• 3) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
• 4) Kartu Tanda Penduduk.
• Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas.
• Menyetujui Surat Pernyataan Peserta
• Persyaratan kepemilikan Sertifikat Badan Usaha (SBU), dengan ketentuan:
• 1) Pekerjaan untuk usaha kualifikasi kecil mensyaratkan paling banyak 1 SBU;
• 2) Pekerjaan untuk usaha kualifikasi Menengah atau Besar mensyaratkan paling banyak 2 SBU.
• Teknis
• Memiliki pengalaman paling kurang
• Pekerjaan Konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah atau swasta termasuk pengalaman subkontrak.
• Memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP).
• Untuk kualifikasi Usaha Kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun:
• (1) Dalam hal Penyedia belum memiliki pengalaman, ketentuan huruf a) dikecualikan untuk pengadaan dengan nilai paket sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
• (2) Harus mempunyai 1 (satu) pengalaman pada bidang yang sama, untuk pengadaan dengan nilai paket pekerjaan paling sedikit di atas Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Rencana Umum Pengadaan (RUP)

• 66216658 · Rehab Gedung Kantor · APBD

Regulasi yang berlaku

Dipetakan otomatis dari jenis, metode, dan nilai paket. Status pasal mengikuti perubahan terakhir.

• Perpres 16/2018 · Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

  Dasar seluruh pengadaan barang/jasa yang dibiayai APBN/APBD.

  Telah diubah Perpres 12/2021 dan Perpres 46/2025.

• Peraturan LKPP 3/2026 · Pedoman persiapan dan pelaksanaan pengadaan melalui penyedia

  Tata cara persiapan, pemilihan, dan kontrak pekerjaan konstruksi/konsultansi konstruksi (Lampiran II). Menggantikan Peraturan LKPP 12/2021 jo. 4/2024; paket yang pemilihannya dimulai sebelum peraturan ini berlaku tetap mengikuti aturan lama (Pasal 10).

• Permen PUPR 10/2021 · Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)

  Paket jasa konstruksi: Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) dan biaya SMKK.