Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan

Ringkasan paket

Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan adalah paket tender pekerjaan konstruksi milik Kab. Morowali (Kecamatan Bungku Barat) yang diumumkan melalui LPSE Kabupaten Morowali. Nilai HPS Rp 1.550.536.760 dari pagu Rp 1.565.600.400, sumber dana APBDP 2026. Metode pemilihan: Tender, Pascakualifikasi Satu File, Harga Terendah Sistem Gugur. Paket ini untuk kualifikasi usaha kecil. Lokasi pekerjaan: KECAMATAN BUNGKU BARAT - Morowali (Kab.). Tahap saat ini: Pembukaan Dokumen Penawaran ….

Informasi paket

Kode paket

10178103000

Instansi

Kab. Morowali

Satuan kerja

Kecamatan Bungku Barat

Kategori

Tender

Jenis pengadaan

Pekerjaan Konstruksi

Metode

Tender — Pascakualifikasi Satu File — Harga Terendah Sistem Gugur

Nilai HPS

Rp 1.550.536.760

Nilai pagu

Rp 1.565.600.400

Sumber dana / TA

APBDP 2026

Jenis kontrak

Lumsum

Kualifikasi usaha

Kecil

Lokasi pekerjaan

KECAMATAN BUNGKU BARAT - Morowali (Kab.)

Wilayah

Kab. Morowali, Sulawesi Tengah

Tanggal dibuat

27 Oktober 2026

LPSE

LPSE Kabupaten Morowali

Jadwal tahapan

1. Pengumuman Pascakualifikasi30 Oktober 2026 16:00 — 4 November 2026 10:00
2. Download Dokumen Pemilihan30 Oktober 2026 16:00 — 4 November 2026 10:00
3. Pemberian Penjelasan2 November 2026 08:00 — 2 November 2026 10:00
4. Upload Dokumen Penawaran2 November 2026 10:01 — 4 November 2026 10:00
5. Pembukaan Dokumen Penawaran · tahap saat ini4 November 2026 10:01 — 11 November 2026 16:00
6. Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga4 November 2026 10:01 — 11 November 2026 16:00
7. Pembuktian Kualifikasi4 November 2026 10:01 — 11 November 2026 16:00
8. Penetapan Pemenang11 November 2026 16:01 — 11 November 2026 18:00
9. Pengumuman Pemenang11 November 2026 18:01 — 11 November 2026 23:00
10. Masa Sanggah12 November 2026 08:00 — 16 November 2026 16:00
11. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa17 November 2026 08:00 — 17 November 2026 16:00
12. Penandatanganan Kontrak18 November 2026 08:00 — 20 November 2026 16:00

Syarat kualifikasi (ringkasan pengumuman)

• Administrasi/Legalitas
• Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha.
• Jenis Izin
• Bidang Usaha/Sub Bidang Usaha/Klasifikasi/Sub Klasifikasi
• SBU BG 002 KBLI 41012
• Konstruksi Gedung Perkantoran
• Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.
• Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
• 1) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
• 2) Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
• 3) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
• 4) Kartu Tanda Penduduk.
• Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas.
• Menyetujui Surat Pernyataan Peserta
• Persyaratan kepemilikan Sertifikat Badan Usaha (SBU), dengan ketentuan:
• 1) Pekerjaan untuk usaha kualifikasi kecil mensyaratkan paling banyak 1 SBU;
• 2) Pekerjaan untuk usaha kualifikasi Menengah atau Besar mensyaratkan paling banyak 2 SBU.
• Teknis
• Memiliki pengalaman paling kurang
• Pekerjaan Konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah atau swasta termasuk pengalaman subkontrak.
• Memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP).
• Untuk kualifikasi Usaha Kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun:
• (1) Dalam hal Penyedia belum memiliki pengalaman, ketentuan huruf a) dikecualikan untuk pengadaan dengan nilai paket sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
• (2) Harus mempunyai 1 (satu) pengalaman pada bidang yang sama, untuk pengadaan dengan nilai paket pekerjaan paling sedikit di atas Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Rencana Umum Pengadaan (RUP)

• 68455009 · Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan · APBDP

Regulasi yang berlaku

Dipetakan otomatis dari jenis, metode, dan nilai paket. Status pasal mengikuti perubahan terakhir.

• Perpres 16/2018 · Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

  Dasar seluruh pengadaan barang/jasa yang dibiayai APBN/APBD.

  Telah diubah Perpres 12/2021 dan Perpres 46/2025.

• Peraturan LKPP 3/2026 · Pedoman persiapan dan pelaksanaan pengadaan melalui penyedia

  Tata cara persiapan, pemilihan, dan kontrak pekerjaan konstruksi/konsultansi konstruksi (Lampiran II). Menggantikan Peraturan LKPP 12/2021 jo. 4/2024; paket yang pemilihannya dimulai sebelum peraturan ini berlaku tetap mengikuti aturan lama (Pasal 10).

• Permen PUPR 10/2021 · Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)

  Paket jasa konstruksi: Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) dan biaya SMKK.