Lanjutan Pembangunan RKB SDN 1 Bahodopi

Ringkasan paket

Lanjutan Pembangunan RKB SDN 1 Bahodopi adalah paket tender pekerjaan konstruksi milik Kab. Morowali (Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan) yang diumumkan melalui LPSE Kabupaten Morowali. Nilai HPS Rp 1.407.384.000 dari pagu Rp 1.407.384.040, sumber dana APBDP 2026. Metode pemilihan: Tender, Pascakualifikasi Satu File, Harga Terendah Sistem Gugur. Paket ini untuk kualifikasi usaha kecil. Lokasi pekerjaan: Bahodopi - Morowali (Kab.). Tahap saat ini: Penandatanganan Kontrak.

Informasi paket

Kode paket

10175260000

Instansi

Kab. Morowali

Satuan kerja

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kategori

Tender

Jenis pengadaan

Pekerjaan Konstruksi

Metode

Tender — Pascakualifikasi Satu File — Harga Terendah Sistem Gugur

Nilai HPS

Rp 1.407.384.000

Nilai pagu

Rp 1.407.384.040

Sumber dana / TA

APBDP 2026

Jenis kontrak

Lumsum

Kualifikasi usaha

Kecil

Lokasi pekerjaan

Bahodopi - Morowali (Kab.)

Wilayah

Kab. Morowali, Sulawesi Tengah

Tanggal dibuat

14 Oktober 2026

LPSE

LPSE Kabupaten Morowali

Jadwal tahapan

1. Pengumuman Pascakualifikasi20 Oktober 2026 16:00 — 26 Oktober 2026 12:00
2. Download Dokumen Pemilihan20 Oktober 2026 16:00 — 26 Oktober 2026 12:00
3. Pemberian Penjelasan23 Oktober 2026 08:00 — 23 Oktober 2026 10:00
4. Upload Dokumen Penawaran23 Oktober 2026 10:01 — 26 Oktober 2026 12:00
5. Pembukaan Dokumen Penawaran26 Oktober 2026 12:01 — 28 Oktober 2026 16:00
6. Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga26 Oktober 2026 12:01 — 2 November 2026 16:00
7. Pembuktian Kualifikasi30 Oktober 2026 08:00 — 2 November 2026 16:00
8. Penetapan Pemenang2 November 2026 16:01 — 2 November 2026 18:00
9. Pengumuman Pemenang2 November 2026 18:01 — 2 November 2026 23:00
10. Masa Sanggah3 November 2026 08:00 — 9 November 2026 08:00
11. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa9 November 2026 08:01 — 9 November 2026 16:00
12. Penandatanganan Kontrak · tahap saat ini10 November 2026 08:00 — 16 November 2026 16:00

Syarat kualifikasi (ringkasan pengumuman)

• Administrasi/Legalitas
• Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha.
• Jenis Izin
• Bidang Usaha/Sub Bidang Usaha/Klasifikasi/Sub Klasifikasi
• SBU BG006 KBLI 41016
• Konstruksi Gedung Pendidikan
• Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.
• Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
• 1) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
• 2) Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
• 3) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
• 4) Kartu Tanda Penduduk.
• Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas.
• Menyetujui Surat Pernyataan Peserta
• Persyaratan kepemilikan Sertifikat Badan Usaha (SBU), dengan ketentuan:
• 1) Pekerjaan untuk usaha kualifikasi kecil mensyaratkan paling banyak 1 SBU;
• 2) Pekerjaan untuk usaha kualifikasi Menengah atau Besar mensyaratkan paling banyak 2 SBU.
• Teknis
• Memiliki pengalaman paling kurang
• Pekerjaan Konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah atau swasta termasuk pengalaman subkontrak.
• Memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP).
• Untuk kualifikasi Usaha Kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun:
• (1) Dalam hal Penyedia belum memiliki pengalaman, ketentuan huruf a) dikecualikan untuk pengadaan dengan nilai paket sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
• (2) Harus mempunyai 1 (satu) pengalaman pada bidang yang sama, untuk pengadaan dengan nilai paket pekerjaan paling sedikit di atas Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Rencana Umum Pengadaan (RUP)

• 68089876 · Lanjutan Pembangunan RKB SDN 1 Bahodopi · APBDP

Regulasi yang berlaku

Dipetakan otomatis dari jenis, metode, dan nilai paket. Status pasal mengikuti perubahan terakhir.

• Perpres 16/2018 · Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

  Dasar seluruh pengadaan barang/jasa yang dibiayai APBN/APBD.

  Telah diubah Perpres 12/2021 dan Perpres 46/2025.

• Peraturan LKPP 3/2026 · Pedoman persiapan dan pelaksanaan pengadaan melalui penyedia

  Tata cara persiapan, pemilihan, dan kontrak pekerjaan konstruksi/konsultansi konstruksi (Lampiran II). Menggantikan Peraturan LKPP 12/2021 jo. 4/2024; paket yang pemilihannya dimulai sebelum peraturan ini berlaku tetap mengikuti aturan lama (Pasal 10).

• Permen PUPR 10/2021 · Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)

  Paket jasa konstruksi: Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) dan biaya SMKK.