Revitalisasi LJCC

Ringkasan paket

Revitalisasi LJCC adalah paket tender pekerjaan konstruksi milik Kota Palembang (Dinas Komunikasi Dan Informatika) yang diumumkan melalui LPSE Kota Palembang. Nilai HPS Rp 1.690.617.000 dari pagu Rp 1.700.000.000, sumber dana APBDP 2026. Metode pemilihan: Tender, Pascakualifikasi Satu File, Harga Terendah Sistem Gugur. Paket ini untuk kualifikasi usaha kecil. Lokasi pekerjaan: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang - Palembang (Kota). Tahap saat ini: Pengumuman Pascakualifikasi ….

Informasi paket

Kode paket

10177890000

Instansi

Kota Palembang

Satuan kerja

Dinas Komunikasi dan Informatika

Kategori

Tender

Jenis pengadaan

Pekerjaan Konstruksi

Metode

Tender — Pascakualifikasi Satu File — Harga Terendah Sistem Gugur

Nilai HPS

Rp 1.690.617.000

Nilai pagu

Rp 1.700.000.000

Sumber dana / TA

APBDP 2026

Jenis kontrak

Gabungan Lumsum dan Harga Satuan

Kualifikasi usaha

Kecil

Lokasi pekerjaan

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Palembang - Palembang (Kota)

Wilayah

Kota Palembang, Sumatera Selatan

Tanggal dibuat

26 Oktober 2026

LPSE

LPSE Kota Palembang

Jadwal tahapan

1. Pengumuman Pascakualifikasi · tahap saat ini28 Oktober 2026 15:00 — 3 Desember 2026 15:00
2. Download Dokumen Pemilihan28 Oktober 2026 15:00 — 2 November 2026 10:00
3. Pemberian Penjelasan30 Oktober 2026 08:00 — 30 Oktober 2026 09:00
4. Upload Dokumen Penawaran30 Oktober 2026 10:00 — 2 November 2026 10:00
5. Pembukaan Dokumen Penawaran2 November 2026 10:01 — 6 November 2026 23:59
6. Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga2 November 2026 10:01 — 6 November 2026 23:59
7. Pembuktian Kualifikasi5 November 2026 08:00 — 6 November 2026 12:00
8. Penetapan Pemenang6 November 2026 12:01 — 6 November 2026 15:00
9. Pengumuman Pemenang6 November 2026 15:01 — 6 November 2026 23:59
10. Masa Sanggah7 November 2026 08:00 — 12 November 2026 08:00
11. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa13 November 2026 08:00 — 20 November 2026 23:59
12. Penandatanganan Kontrak13 November 2026 08:00 — 20 November 2026 23:59

Syarat kualifikasi (ringkasan pengumuman)

• Administrasi/Legalitas
• Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha.
• Jenis Izin
• Bidang Usaha/Sub Bidang Usaha/Klasifikasi/Sub Klasifikasi
• NIB dan Sertifikat Standar
• KBLI 41012 2025
• Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.
• Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
• 1) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
• 2) Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
• 3) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
• 4) Kartu Tanda Penduduk.
• Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas.
• Menyetujui Surat Pernyataan Peserta
• Persyaratan kepemilikan Sertifikat Badan Usaha (SBU), dengan ketentuan:
• 1) Pekerjaan untuk usaha kualifikasi kecil mensyaratkan paling banyak 1 SBU;
• 2) Pekerjaan untuk usaha kualifikasi Menengah atau Besar mensyaratkan paling banyak 2 SBU.
• Lain
• sebagaimana tercantum didalam lembar data kualifikasi
• Teknis
• Memiliki pengalaman paling kurang
• Pekerjaan Konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah atau swasta termasuk pengalaman subkontrak.
• Memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP).
• Untuk kualifikasi Usaha Kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun:
• (1) Dalam hal Penyedia belum memiliki pengalaman, ketentuan huruf a) dikecualikan untuk pengadaan dengan nilai paket sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
• (2) Harus mempunyai 1 (satu) pengalaman pada bidang yang sama, untuk pengadaan dengan nilai paket pekerjaan paling sedikit di atas Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Rencana Umum Pengadaan (RUP)

• 68161420 · Revitalisasi LJCC · APBDP

Regulasi yang berlaku

Dipetakan otomatis dari jenis, metode, dan nilai paket. Status pasal mengikuti perubahan terakhir.

• Perpres 16/2018 · Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

  Dasar seluruh pengadaan barang/jasa yang dibiayai APBN/APBD.

  Telah diubah Perpres 12/2021 dan Perpres 46/2025.

• Peraturan LKPP 12/2021 · Pedoman pelaksanaan pengadaan melalui penyedia

  Tata cara pemilihan penyedia dan model dokumen pemilihan.

  Telah diubah Peraturan LKPP 4/2024, khusus Lampiran III dan VI tentang rancang dan bangun.

• Permen PUPR 10/2021 · Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)

  Paket jasa konstruksi: Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) dan biaya SMKK.