Penataan Kawasan Wisata Ratu Intan

Ringkasan paket

Penataan Kawasan Wisata Ratu Intan adalah paket tender pekerjaan konstruksi milik Kota Tarakan (Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang) yang diumumkan melalui LPSE Kota Tarakan. Nilai HPS Rp 1.899.385.000 dari pagu Rp 1.899.550.000, sumber dana APBD 2026. Metode pemilihan: Tender, Pascakualifikasi Satu File, Harga Terendah Sistem Gugur. Paket ini untuk kualifikasi usaha kecil. Lokasi pekerjaan: Kota Tarakan - Tarakan (Kota). Tahap saat ini: Masa Sanggah.

Informasi paket

Kode paket

10177696000

Instansi

Kota Tarakan

Satuan kerja

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kategori

Tender

Jenis pengadaan

Pekerjaan Konstruksi

Metode

Tender — Pascakualifikasi Satu File — Harga Terendah Sistem Gugur

Nilai HPS

Rp 1.899.385.000

Nilai pagu

Rp 1.899.550.000

Sumber dana / TA

APBD 2026

Jenis kontrak

Harga Satuan

Kualifikasi usaha

Kecil

Lokasi pekerjaan

Kota Tarakan - Tarakan (Kota)

Wilayah

Kota Tarakan, Kalimantan Utara

Tanggal dibuat

26 Oktober 2026

LPSE

LPSE Kota Tarakan

Jadwal tahapan

1. Pengumuman Pascakualifikasi2 November 2026 07:30 — 7 November 2026 23:59
2. Download Dokumen Pemilihan2 November 2026 07:30 — 9 November 2026 07:30
3. Pemberian Penjelasan5 November 2026 08:00 — 5 November 2026 10:00
4. Upload Dokumen Penawaran5 November 2026 10:01 — 9 November 2026 07:30
5. Pembukaan Dokumen Penawaran9 November 2026 07:31 — 9 November 2026 08:30
6. Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga9 November 2026 08:31 — 12 November 2026 16:00
7. Pembuktian Kualifikasi11 November 2026 09:00 — 12 November 2026 14:00
8. Penetapan Pemenang12 November 2026 14:01 — 12 November 2026 16:30
9. Pengumuman Pemenang12 November 2026 16:31 — 12 November 2026 23:59
10. Masa Sanggah · tahap saat ini13 November 2026 08:00 — 18 November 2026 08:00
11. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa18 November 2026 08:01 — 19 November 2026 16:00
12. Penandatanganan Kontrak19 November 2026 08:00 — 23 November 2026 11:00

Syarat kualifikasi (ringkasan pengumuman)

• Administrasi/Legalitas
• Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha.
• Jenis Izin
• Bidang Usaha/Sub Bidang Usaha/Klasifikasi/Sub Klasifikasi
• NIB
• Terintegrasi OSS
• SBU
• Klasifikasi Bangunan Sipil, Subklasifikasi Konstruksi Bangunan Sipil Jalan BS001, KBLI 42101 yang masih berlaku
• Sertifikat Standar
• Sertifikat Standar yang sudah terverifikasi KBLI 42101 Konstruksi Bangunan Sipil Jalan KBLI Tahun 2020 atau KBLI 42101 Konstruksi Jalan pada Permukaan Tanah KBLI Tahun 2025. Dalam hal sertifikat standar belum terverifikasi, peserta menyampaikan NIB, sertifikat standar belum terverifikasi dan tangkapan layar laman OSS yang mencantumkan bahwa sertifikat standar sedang menunggu verifikasi.
• Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.
• Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
• 1) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
• 2) Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
• 3) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
• 4) Kartu Tanda Penduduk.
• Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas.
• Menyetujui Surat Pernyataan Peserta
• Persyaratan kepemilikan Sertifikat Badan Usaha (SBU), dengan ketentuan:
• 1) Pekerjaan untuk usaha kualifikasi kecil mensyaratkan paling banyak 1 SBU;
• 2) Pekerjaan untuk usaha kualifikasi Menengah atau Besar mensyaratkan paling banyak 2 SBU.
• Lain
• Afirmasi domisili menggunakan pagu dan lokasi pekerjaan yaitu KOTA TARAKAN, yang di buktikan melalui pemeriksaan domisili pada Nomor Induk Berusaha NIB. Sesuai dengan Peraturan LKPP No 3 Tahun 2026 tentang Pedoman Persiapan dan Pelaksanaan Pengadaan BarangJasa Pemerintah Melalui Penyedia Lampiran II klausul 1.1 serta Surat Edaran Kepala LKPP No 3 Tahun 2026 Klausul 10.d
• Teknis
• Memiliki pengalaman paling kurang
• Pekerjaan Konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah atau swasta termasuk pengalaman subkontrak.
• Memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP).
• Untuk kualifikasi Usaha Kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun:
• (1) Dalam hal Penyedia belum memiliki pengalaman, ketentuan huruf a) dikecualikan untuk pengadaan dengan nilai paket sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
• (2) Harus mempunyai 1 (satu) pengalaman pada bidang yang sama, untuk pengadaan dengan nilai paket pekerjaan paling sedikit di atas Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).
• Syarat Kualifikasi Teknis Lain
• Memiliki Rata-rata Penilaian Kinerja Penyedia minimal BAIK dengan ketentuan sebagai berikut a. Memiliki kinerja paling rendah baik berdasarkan nilai rata-rata kinerja 4 empat tahun terakhir pada sistem pengadaan secara elektronik dan sistem pendukungnya SIKAP. b. Kecuali, apabila Penyedia baru berdiri kurang dari 3 tiga tahun, belum memiliki pengalaman, dan nilai paket paling banyak Rp2.000.000.000,00 ketiga syarat tersebut kumulatif. Sesuai Peraturan LKPP no. 03 Tahun 2026 tentang persiapan dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui penyedia

Rencana Umum Pengadaan (RUP)

• 63632668 · Penataan Kawasan Wisata Ratu Intan · APBD

Regulasi yang berlaku

Dipetakan otomatis dari jenis, metode, dan nilai paket. Status pasal mengikuti perubahan terakhir.

• Perpres 16/2018 · Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

  Dasar seluruh pengadaan barang/jasa yang dibiayai APBN/APBD.

  Telah diubah Perpres 12/2021 dan Perpres 46/2025.

• Peraturan LKPP 3/2026 · Pedoman persiapan dan pelaksanaan pengadaan melalui penyedia

  Tata cara persiapan, pemilihan, dan kontrak pekerjaan konstruksi/konsultansi konstruksi (Lampiran II). Menggantikan Peraturan LKPP 12/2021 jo. 4/2024; paket yang pemilihannya dimulai sebelum peraturan ini berlaku tetap mengikuti aturan lama (Pasal 10).

• Permen PUPR 10/2021 · Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)

  Paket jasa konstruksi: Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) dan biaya SMKK.