Pengawasan Pembangunan Gedung Utama Kantor Wali Kota (MY)

Ringkasan paket

Pengawasan Pembangunan Gedung Utama Kantor Wali Kota (MY) adalah paket tender jasa konsultansi badan usaha konstruksi milik Kota Tarakan (Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang) yang diumumkan melalui LPSE Kota Tarakan. Nilai HPS Rp 2.863.439.300 dari pagu Rp 2.873.250.000, sumber dana APBD 2026 APBD 2030 APBD 2029 APBD 2027 APBD 2028. Metode pemilihan: Seleksi, Prakualifikasi Dua File, Kualitas dan Biaya. Lokasi pekerjaan: Kota Tarakan - Tarakan (Kota). Tahap saat ini: Evaluasi Dokumen Kualifikasi.

Informasi paket

Kode paket

10178026000

Instansi

Kota Tarakan

Satuan kerja

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kategori

Tender

Jenis pengadaan

Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi

Metode

Seleksi — Prakualifikasi Dua File — Kualitas dan Biaya

Nilai HPS

Rp 2.863.439.300

Nilai pagu

Rp 2.873.250.000

Sumber dana / TA

APBD 2026 APBD 2030 APBD 2029 APBD 2027 APBD 2028

Jenis kontrak

Waktu Penugasan

Lokasi pekerjaan

Kota Tarakan - Tarakan (Kota)

Wilayah

Kota Tarakan, Kalimantan Utara

Tanggal dibuat

27 Oktober 2026

LPSE

LPSE Kota Tarakan

Jadwal tahapan

1. Pengumuman Prakualifikasi4 November 2026 09:00 — 11 November 2026 09:00
2. Download Dokumen Kualifikasi4 November 2026 09:30 — 11 November 2026 09:59
3. Penjelasan Dokumen Prakualifikasi6 November 2026 08:00 — 6 November 2026 10:00
4. Kirim Persyaratan Kualifikasi7 November 2026 08:00 — 11 November 2026 09:59
5. Evaluasi Dokumen Kualifikasi · tahap saat ini11 November 2026 10:00 — 18 November 2026 16:00
6. Pembuktian Kualifikasi13 November 2026 08:00 — 18 November 2026 16:00
7. Penetapan Hasil Kualifikasi18 November 2026 10:00 — 18 November 2026 14:59
8. Pengumuman Hasil Prakualifikasi18 November 2026 15:00 — 18 November 2026 23:59
9. Masa Sanggah Prakualifikasi19 November 2026 08:00 — 23 November 2026 16:00
10. Download Dokumen Pemilihan24 November 2026 08:00 — 30 November 2026 09:59
11. Pemberian Penjelasan26 November 2026 08:00 — 26 November 2026 10:00
12. Upload Dokumen Penawaran27 November 2026 08:00 — 30 November 2026 09:59
13. Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File I: Administrasi dan Teknis30 November 2026 10:00 — 2 Desember 2026 11:59
14. Pengumuman Hasil Evaluasi Administrasi dan Teknis2 Desember 2026 12:00 — 2 Desember 2026 16:00
15. Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File II: Harga3 Desember 2026 08:00 — 3 Desember 2026 16:00
16. Penetapan Pemenang3 Desember 2026 10:00 — 3 Desember 2026 14:59
17. Pengumuman Pemenang3 Desember 2026 15:00 — 3 Desember 2026 23:59
18. Masa Sanggah4 Desember 2026 08:00 — 8 Desember 2026 16:00
19. Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya9 Desember 2026 08:00 — 9 Desember 2026 16:00
20. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa10 Desember 2026 08:00 — 11 Desember 2026 10:59
21. Penandatanganan Kontrak11 Desember 2026 11:00 — 15 Desember 2026 16:00

Syarat kualifikasi (ringkasan pengumuman)

• Administrasi/Legalitas
• Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha.
• NIB
• Ijin Usaha Terintegrasi Jasa Konstruksi OSS
• Sertifikat Badan Usaha SBU
• RK001 Jasa Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung Hunian dan Non Hunian
• Sertifikat Standar
• Sertifikat Standar yang sudah terverifikasi KBLI 71102. Dalam hal sertifikat standar belum terverifikasi, peserta menyampaikan NIB, sertifikat standar belum terverifikasi dan tangkapan layar laman OSS yang mencantumkan bahwa sertifikat standar sedang menunggu verifikasi
• Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.
• Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
• 1) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
• 2) Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
• 3) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
• 4) Kartu Tanda Penduduk.
• Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas.
• Menyetujui Surat pernyataan Peserta yang berisi:
• 1) yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
• 2) badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
• 3) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi daftar hitam lain;
• 4) keikutsertaan yang bersangkutan tidak menimbulkan pertentangan kepentingan;
• 5) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
• 6) pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara;
• 7) pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan;
• 8) data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka peserta bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
• Dalam hal Peserta akan melakukan konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain harus mempunyai perjanjian konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain.
• Kerja sama operasi dapat dilaksanakan dengan ketentuan:
• 1) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Kualifikasi Usaha Non Kecil;
• 2) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Kualifikasi Usaha Kecill;
• 3) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Koperasi;
• 4) Memiliki Kualifikasi Usaha Kecil dengan Kualifikasi Usaha Kecil;
• 5) Memiliki Kualifikasi Usaha Kecil dengan Koperasi; dan/atau
• 6) Koperasi dengan Koperasi.
• Kerja sama operasi dapat dilakukan dengan batasan jumlah anggota dalam 1 (satu) kerja sama operasi:
• 1) untuk Barang, Jasa Lainnya, dan Jasa Konsultansi Non Konstruksi yang bersifat tidak kompleks dibatasi paling banyak 3 (tiga) perusahaan; dan
• 2) untuk Barang, Jasa Lainnya, dan Jasa Konsultansi Non Konstruksi yang bersifat kompleks dibatasi paling banyak 5 (lima) perusahaan.
• Leadfirm kerja sama operasi harus memiliki kualifikasi setingkat atau lebih tinggi dari badan usaha anggota kerja sama operasi.
• Kerja sama operasi dapat dilakukan dengan batasan jumlah anggota dalam 1 (satu) kerja sama operasi:
• 1) untuk pekerjaan yang bersifat tidak kompleks dibatasi paling banyak 3 (tiga) perusahaan; dan
• 2) untuk pekerjaan yang bersifat kompleks dibatasi paling banyak 5 (lima) perusahaan.
• Persyaratan kepemilikan Sertifikat Badan Usaha (SBU), dengan ketentuan:

Rencana Umum Pengadaan (RUP)

• 68480675 · Pengawasan Pembangunan Gedung Utama Kantor Wali Kota (MY) · APBD

Regulasi yang berlaku

Dipetakan otomatis dari jenis, metode, dan nilai paket. Status pasal mengikuti perubahan terakhir.

• Perpres 16/2018 · Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

  Dasar seluruh pengadaan barang/jasa yang dibiayai APBN/APBD.

  Telah diubah Perpres 12/2021 dan Perpres 46/2025.

• Peraturan LKPP 3/2026 · Pedoman persiapan dan pelaksanaan pengadaan melalui penyedia

  Tata cara persiapan, pemilihan, dan kontrak pekerjaan konstruksi/konsultansi konstruksi (Lampiran II). Menggantikan Peraturan LKPP 12/2021 jo. 4/2024; paket yang pemilihannya dimulai sebelum peraturan ini berlaku tetap mengikuti aturan lama (Pasal 10).

• Permen PUPR 10/2021 · Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)

  Paket jasa konstruksi: Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) dan biaya SMKK.