- Beranda
- Tender LPSE
- Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
- Kajian Strategi Pemberdayaan Masyarakat Berbas…
Kajian Strategi Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Transformasi BUM Desa untuk Penguatan Ekonomi dan Kemandirian Desa
Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal · HPS Rp 599,8 Jt
Ringkasan paket
Kajian Strategi Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Transformasi BUM Desa untuk Penguatan Ekonomi dan Kemandirian Desa adalah paket tender jasa konsultansi badan usaha non konstruksi milik Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Daerah Tertinggal) yang diumumkan melalui LPSE Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Nilai HPS Rp 599.790.720 dari pagu Rp 600.000.000, sumber dana APBN 2026. Metode pemilihan: Seleksi, Prakualifikasi Dua File, Kualitas dan Biaya. Lokasi pekerjaan: DKI Jakarta - Jakarta Selatan (Kota). Tahap saat ini: Masa Sanggah Prakualifikasi.
Audit Dokumen Pemilihan Paket Ini
Pindai syarat diskriminatif, klausul penalti memberatkan, dan ranjau gugur teknis/administrasi dengan AI ReviuTender.
Informasi paket
- Kode paket
- 10177234000
- Instansi
- Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
- Satuan kerja
- BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN DAERAH TERTINGGAL
- Kategori
- Tender
- Jenis pengadaan
- Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi
- Metode
- Seleksi — Prakualifikasi Dua File — Kualitas dan Biaya
- Nilai HPS
- Rp 599.790.720
- Nilai pagu
- Rp 600.000.000
- Sumber dana / TA
- APBN 2026
- Jenis kontrak
- Waktu Penugasan
- Lokasi pekerjaan
- DKI Jakarta - Jakarta Selatan (Kota)
- Wilayah
- Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta
- Tanggal dibuat
- 22 Oktober 2026
- LPSE
- LPSE Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
Cek Kelayakan AI
Apakah perusahaan Anda memenuhi syarat paket ini?
ReviuTender mencocokkan syarat kualifikasi (SBU, KBLI, kualifikasi usaha, pengalaman) dengan profil perusahaan Anda, lalu menandai syarat yang belum terpenuhi.
Jadwal tahapan
- Pengumuman Prakualifikasi23 Oktober 2026 19:00 — 30 Oktober 2026 19:00
- Download Dokumen Kualifikasi23 Oktober 2026 19:00 — 2 November 2026 09:00
- Penjelasan Dokumen Prakualifikasi26 Oktober 2026 09:00 — 26 Oktober 2026 11:00
- Kirim Persyaratan Kualifikasi26 Oktober 2026 14:00 — 2 November 2026 09:00
- Evaluasi Dokumen Kualifikasi2 November 2026 09:01 — 5 November 2026 14:00
- Pembuktian Kualifikasi4 November 2026 09:00 — 5 November 2026 14:00
- Penetapan Hasil Kualifikasi5 November 2026 14:01 — 5 November 2026 14:30
- Pengumuman Hasil Prakualifikasi5 November 2026 14:31 — 5 November 2026 15:00
- Masa Sanggah Prakualifikasi · tahap saat ini5 November 2026 15:01 — 10 November 2026 15:01
- Download Dokumen Pemilihan10 November 2026 15:01 — 16 November 2026 09:00
- Pemberian Penjelasan13 November 2026 08:00 — 13 November 2026 10:00
- Upload Dokumen Penawaran13 November 2026 13:00 — 16 November 2026 09:00
- Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File I: Administrasi dan Teknis16 November 2026 09:01 — 18 November 2026 10:00
- Pengumuman Hasil Evaluasi Administrasi dan Teknis18 November 2026 10:01 — 18 November 2026 11:00
- Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File II: Harga18 November 2026 11:01 — 18 November 2026 14:00
- Penetapan Pemenang18 November 2026 14:01 — 18 November 2026 14:30
- Pengumuman Pemenang18 November 2026 14:31 — 18 November 2026 15:00
- Masa Sanggah18 November 2026 15:01 — 23 November 2026 15:01
- Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya24 November 2026 08:00 — 24 November 2026 14:00
- Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa25 November 2026 08:00 — 2 Desember 2026 16:00
- Penandatanganan Kontrak26 November 2026 08:00 — 10 Desember 2026 16:00
Syarat kualifikasi (ringkasan pengumuman)
- Administrasi/Legalitas
- Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha.
- NIB
- Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya
- Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas
- Kerja sama operasi dapat dilaksanakan dengan ketentuan:
- a) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Kualifikasi Usaha Non Kecil;
- b) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Kualifikasi Usaha Kecill;
- c) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Koperasi;
- d) Memiliki Kualifikasi Usaha Kecil dengan Kualifikasi Usaha Kecil;
- e) Memiliki Kualifikasi Usaha Kecil dengan Koperasi; dan/atau
- f) Koperasi dengan Koperasi.
- Kerja sama operasi dapat dilakukan dengan batasan jumlah anggota dalam 1 (satu) kerja sama operasi:
- 1) untuk Barang, Jasa Lainnya, dan Jasa Konsultansi Non Konstruksi yang bersifat tidak kompleks dibatasi paling banyak 3 (tiga) perusahaan; dan
- 2) untuk Barang, Jasa Lainnya, dan Jasa Konsultansi Non Konstruksi yang bersifat kompleks dibatasi paling banyak 5 (lima) perusahaan.
- Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.
- Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa
- Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
- a) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
- b) Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
- c) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
- d) Kartu Tanda Penduduk.
- Menyetujui Surat Pernyataan Peserta yang berisi:
- a) Yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
- b) Badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
- c) Yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi daftar hitam lain;
- d) Keikutsertaan yang bersangkutan tidak menimbulkan pertentangan kepentingan;
- e) Yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
- f) Pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara;
- g) Pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan;
- h) Data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka peserta bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- Dalam hal Peserta akan melakukan konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain harus mempunyai perjanjian konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain
- Teknis
- Memiliki Pengalaman Pekerjaan:
- a) Pekerjaan di bidang Jasa Konsultansi paling kurang
- pekerjaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak;
- b) Pekerjaan yang sejenis berdasarkan jenis pekerjaan, kompleksitas pekerjaan, metodologi, teknologi, atau karakteristik lainnya yang bisa menggambarkan kesamaan, paling kurang
- pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak; dan
- c) Nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir paling kurang sama dengan 50% (lima puluh persen) nilai total HPS/Pagu Anggaran.
- Penyedia dengan kualifikasi usaha kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun atau Penyedia untuk Agen Pengadaan dari unsur Jasa Konsultansi Non Konstruksi Badan Usaha dan belum memiliki pengalaman dikecualikan dari ketentuan butir 1) huruf a) sampai dengan huruf c) untuk nilai paket pengadaan sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
Rencana Umum Pengadaan (RUP)
- 68336521 · Kajian Strategi Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Transformasi BUM Desa untuk Penguatan Ekonomi dan Kemandirian Desa · APBN
Regulasi yang berlaku
Dipetakan otomatis dari jenis, metode, dan nilai paket. Status pasal mengikuti perubahan terakhir.
Perpres 16/2018 · Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Dasar seluruh pengadaan barang/jasa yang dibiayai APBN/APBD.
Telah diubah Perpres 12/2021 dan Perpres 46/2025.
Peraturan LKPP 3/2026 · Pedoman persiapan dan pelaksanaan pengadaan melalui penyedia
Tata cara persiapan, pemilihan, dan kontrak barang/jasa lainnya/konsultansi nonkonstruksi (Lampiran I). Menggantikan Peraturan LKPP 12/2021 jo. 4/2024; paket yang pemilihannya dimulai sebelum peraturan ini berlaku tetap mengikuti aturan lama (Pasal 10).
Pasal kunci Perpres 16/20188 pasal relevan · 7 sudah diubah
- Pasal 26Harga Perkiraan Sendiri (HPS)Nilai HPS paket iniDiubah · terakhir Perpres 46/2025
- Pasal 41Metode pemilihan penyedia jasa konsultansiPaket jasa konsultansiDiubah · terakhir Perpres 46/2025
- Pasal 27Jenis kontrakJenis kontrak paketDiubah · terakhir Perpres 46/2025
- Pasal 50Pelaksanaan pemilihan melalui tender/seleksiTahapan tender/seleksiDiubah · terakhir Perpres 46/2025
- Pasal 51Prakualifikasi gagalMetode prakualifikasiDiubah · terakhir Perpres 46/2025
- Pasal 44Kualifikasi penyediaSyarat kualifikasi pesertaDiubah · terakhir Perpres 46/2025
- Pasal 46Dokumen pemilihanIsi dokumen pemilihanBelum pernah diubah
- Pasal 78Sanksi bagi peserta pemilihanBerlaku untuk semua pesertaDiubah · terakhir Perpres 46/2025
Tanya jawab singkat
9 pertanyaan · klik untuk membukaBerapa HPS paket ini?
Nilai HPS paket ini Rp 599.790.720 (Rp 599,8 Jt). Nilainya hampir sama dengan pagu anggaran Rp 600.000.000. Sumber dana: APBN.
Kapan batas akhir pemasukan penawaran paket ini?
Tahap upload dokumen penawaran dibuka 13 November 2026 13:00 WIB dan ditutup 16 November 2026 09:00 WIB. Saat ini paket berada pada tahap Masa Sanggah Prakualifikasi.
Kapan pemenang paket ini diumumkan?
Menurut jadwal di SPSE, pengumuman pemenang berlangsung 18 November 2026 14:31 – 18 November 2026 15:00 WIB, dan penandatanganan kontrak dijadwalkan 26 November 2026 08:00 – 10 Desember 2026 16:00 WIB. Jadwal dapat berubah sewaktu-waktu oleh Pokja Pemilihan.
Siapa penyelenggara tender ini?
Paket ini milik Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (satuan kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Daerah Tertinggal) dan diumumkan melalui LPSE Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dengan kode paket 10177234000.
Bagaimana metode pemilihan dan jenis kontrak paket ini?
Jenis pengadaannya Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi dengan metode Seleksi, Prakualifikasi Dua File, Kualitas dan Biaya. Jenis kontraknya Waktu Penugasan.
Biasanya pemenang menawar berapa persen dari HPS untuk paket sejenis?
Dari 327 paket Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi dengan HPS Rp200 juta–Rp1 miliar se-Indonesia yang sudah selesai, nilai kontrak pemenang median 96,4% dari HPS. Untuk paket ini, angka tersebut setara sekitar Rp 578,3 Jt. Ini data historis, bukan patokan harga.
Aturan apa yang berlaku untuk paket ini?
Perpres 16/2018 (diubah Perpres 12/2021 dan Perpres 46/2025); Peraturan LKPP 3/2026. Ketentuan HPS (Pasal 26) dan metode pemilihan mengikuti bunyi terbaru setelah perubahan. Ketentuan khusus paket tetap mengikuti dokumen pemilihan yang ditetapkan Pokja.
Di mana lokasi pekerjaan paket ini?
Lokasi pekerjaan: DKI Jakarta - Jakarta Selatan (Kota). Wilayah LPSE: Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta.
Bagaimana cara ikut paket ini?
Masuk ke SPSE LPSE Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dengan akun penyedia yang sudah terverifikasi, cari kode paket 10177234000, unduh dokumen pemilihan, lalu ikuti tahapannya sampai upload penawaran sebelum batas waktu. Sebelum mengunggah, pastikan dokumen penawaran sesuai persyaratan; ReviuTender dapat mengaudit dokumen Anda terhadap syarat paket ini.
Disusun otomatis dari pengumuman publik SPSE dan riwayat paket yang sudah selesai.
Paket aktif serupa
Jasa Konsultansi Grand Design Akademi TPP
Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
Kota Jakarta SelatanSeleksiJasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi2026Rp 499,5 JtMasa Sanggah PrakualifikasiHPS
Rp 499,5 Jt
Masa Sanggah PrakualifikasiJAsa Konsultansi Kajian Terkait Standar Biaya Masukan Lainnya
Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
Kota Jakarta PusatSeleksiJasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi2026Rp 399,9 JtMasa Sanggah PrakualifikasiHPS
Rp 399,9 Jt
Masa Sanggah PrakualifikasiJasa Konsultansi Konsultan Evaluasi Kualitas Kinerja Pendamping Masyarakat Desa
Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
Kota Jakarta PusatSeleksiJasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi2026Rp 399,5 JtMasa Sanggah PrakualifikasiHPS
Rp 399,5 Jt
Masa Sanggah PrakualifikasiPenyusunan Pedoman Eksekutif Pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Pembangunan Desa
Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
Kota Jakarta SelatanSeleksiJasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi2026Rp 194,8 JtPenandatanganan KontrakHPS
Rp 194,8 Jt
Penandatanganan Kontrak,Peningkatan Kapasitas TPP, KPMD dan Masyarakat Provinsi dalam rangka ketahanan pangan Jawa Barat
Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
Kab. Bandung BaratTenderJasa Lainnya2026Rp 10,4 MPengumuman Pascakualifikasi …HPS
Rp 10,4 M
Pengumuman Pascakualifikasi …Peningkatan Kapasitas TPP, KPMD dan Masyarakat dalam Rangka Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah
Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal
Jawa TengahTenderJasa Lainnya2026Rp 9,7 MPengumuman Pascakualifikasi …HPS
Rp 9,7 M
Pengumuman Pascakualifikasi …