Penyusunan Pedoman Eksekutif Pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Pembangunan Desa

Ringkasan paket

Penyusunan Pedoman Eksekutif Pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Pembangunan Desa adalah paket tender jasa konsultansi badan usaha non konstruksi milik Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Sekretariat Jenderal Kementerian Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal) yang diumumkan melalui LPSE Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal. Nilai HPS Rp 194.811.660 dari pagu Rp 195.000.000, sumber dana APBN 2026. Metode pemilihan: Seleksi, Prakualifikasi Dua File, Kualitas dan Biaya. Lokasi pekerjaan: Jl. TMP Kalibata No. 17 - Jakarta Selatan (Kota). Tahap saat ini: Penandatanganan Kontrak.

Informasi paket

Kode paket

10167968000

Instansi

Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal

Satuan kerja

SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL

Kategori

Tender

Jenis pengadaan

Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi

Metode

Seleksi — Prakualifikasi Dua File — Kualitas dan Biaya

Nilai HPS

Rp 194.811.660

Nilai pagu

Rp 195.000.000

Sumber dana / TA

APBN 2026

Jenis kontrak

Lumsum

Lokasi pekerjaan

Jl. TMP Kalibata No. 17 - Jakarta Selatan (Kota)

Wilayah

Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta

Tanggal dibuat

10 September 2026

LPSE

LPSE Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal

Jadwal tahapan

1. Pengumuman Prakualifikasi14 September 2026 14:00 — 21 September 2026 14:00
2. Download Dokumen Kualifikasi14 September 2026 14:00 — 24 September 2026 14:00
3. Penjelasan Dokumen Prakualifikasi17 September 2026 10:00 — 17 September 2026 11:00
4. Kirim Persyaratan Kualifikasi17 September 2026 14:00 — 30 September 2026 14:00
5. Evaluasi Dokumen Kualifikasi30 September 2026 14:01 — 1 Oktober 2026 15:00
6. Pembuktian Kualifikasi1 Oktober 2026 09:00 — 1 Oktober 2026 15:00
7. Penetapan Hasil Kualifikasi1 Oktober 2026 15:30 — 1 Oktober 2026 16:00
8. Pengumuman Hasil Prakualifikasi1 Oktober 2026 16:10 — 1 Oktober 2026 16:30
9. Masa Sanggah Prakualifikasi2 Oktober 2026 08:00 — 7 Oktober 2026 08:00
10. Download Dokumen Pemilihan7 Oktober 2026 09:00 — 12 Oktober 2026 14:00
11. Pemberian Penjelasan9 Oktober 2026 14:00 — 9 Oktober 2026 15:00
12. Upload Dokumen Penawaran9 Oktober 2026 16:00 — 12 Oktober 2026 14:00
13. Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File I: Administrasi dan Teknis12 Oktober 2026 14:01 — 14 Oktober 2026 15:00
14. Pengumuman Hasil Evaluasi Administrasi dan Teknis14 Oktober 2026 15:10 — 14 Oktober 2026 15:40
15. Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File II: Harga14 Oktober 2026 15:41 — 15 Oktober 2026 10:00
16. Penetapan Pemenang15 Oktober 2026 10:30 — 15 Oktober 2026 10:45
17. Pengumuman Pemenang15 Oktober 2026 10:50 — 15 Oktober 2026 10:59
18. Masa Sanggah15 Oktober 2026 11:00 — 20 Oktober 2026 11:00
19. Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya20 Oktober 2026 12:00 — 21 Oktober 2026 12:00
20. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa22 Oktober 2026 08:00 — 27 Oktober 2026 16:00
21. Penandatanganan Kontrak · tahap saat ini28 Oktober 2026 08:00 — 16 November 2026 16:00

Syarat kualifikasi (ringkasan pengumuman)

• Administrasi/Legalitas
• Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha.
• Nomor Induk Berusaha NIB
• Aktivitas Konsultansi Manajemen Lainnya
• SBU
• Jasa Studi, Penelitian dan Bantuan Teknik
• Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas
• Kerja sama operasi dapat dilaksanakan dengan ketentuan:
• a) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Kualifikasi Usaha Non Kecil;
• b) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Kualifikasi Usaha Kecill;
• c) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Koperasi;
• d) Memiliki Kualifikasi Usaha Kecil dengan Kualifikasi Usaha Kecil;
• e) Memiliki Kualifikasi Usaha Kecil dengan Koperasi; dan/atau
• f) Koperasi dengan Koperasi.
• Kerja sama operasi dapat dilakukan dengan batasan jumlah anggota dalam 1 (satu) kerja sama operasi:
• 1) untuk Barang, Jasa Lainnya, dan Jasa Konsultansi Non Konstruksi yang bersifat tidak kompleks dibatasi paling banyak 3 (tiga) perusahaan; dan
• 2) untuk Barang, Jasa Lainnya, dan Jasa Konsultansi Non Konstruksi yang bersifat kompleks dibatasi paling banyak 5 (lima) perusahaan.
• Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.
• Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa
• Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
• a) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
• b) Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
• c) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
• d) Kartu Tanda Penduduk.
• Menyetujui Surat Pernyataan Peserta yang berisi:
• a) Yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
• b) Badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
• c) Yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi daftar hitam lain;
• d) Keikutsertaan yang bersangkutan tidak menimbulkan pertentangan kepentingan;
• e) Yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
• f) Pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara;
• g) Pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan;
• h) Data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka peserta bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
• Dalam hal Peserta akan melakukan konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain harus mempunyai perjanjian konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain

Rencana Umum Pengadaan (RUP)

• 67775750 · Penyusunan Pedoman Eksekutif Pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Pembangunan Desa · APBN

Regulasi yang berlaku

Dipetakan otomatis dari jenis, metode, dan nilai paket. Status pasal mengikuti perubahan terakhir.

• Perpres 16/2018 · Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

  Dasar seluruh pengadaan barang/jasa yang dibiayai APBN/APBD.

  Telah diubah Perpres 12/2021 dan Perpres 46/2025.

• Peraturan LKPP 3/2026 · Pedoman persiapan dan pelaksanaan pengadaan melalui penyedia

  Tata cara persiapan, pemilihan, dan kontrak barang/jasa lainnya/konsultansi nonkonstruksi (Lampiran I). Menggantikan Peraturan LKPP 12/2021 jo. 4/2024; paket yang pemilihannya dimulai sebelum peraturan ini berlaku tetap mengikuti aturan lama (Pasal 10).