Pengawasan Pembangunan Jalan Sekunder (Landscape Puspem)(MY)

Ringkasan paket

Pengawasan Pembangunan Jalan Sekunder (Landscape Puspem)(MY) adalah paket tender jasa konsultansi badan usaha konstruksi milik Kota Tarakan (Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang) yang diumumkan melalui LPSE Kota Tarakan. Nilai HPS Rp 412.200.000 dari pagu Rp 412.206.000, sumber dana APBD 2028 APBD 2026 APBDP 2027. Metode pemilihan: Seleksi, Prakualifikasi Dua File, Kualitas dan Biaya. Lokasi pekerjaan: Tarakan - Tarakan (Kota). Tahap saat ini: Download Dokumen Pemilihan.

Informasi paket

Kode paket

10175952000

Instansi

Kota Tarakan

Satuan kerja

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kategori

Tender

Jenis pengadaan

Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi

Metode

Seleksi — Prakualifikasi Dua File — Kualitas dan Biaya

Nilai HPS

Rp 412.200.000

Nilai pagu

Rp 412.206.000

Sumber dana / TA

APBD 2028 APBD 2026 APBDP 2027

Jenis kontrak

Waktu Penugasan

Lokasi pekerjaan

Tarakan - Tarakan (Kota)

Wilayah

Kota Tarakan, Kalimantan Utara

Tanggal dibuat

18 Oktober 2026

LPSE

LPSE Kota Tarakan

Jadwal tahapan

1. Pengumuman Prakualifikasi23 Oktober 2026 09:00 — 30 Oktober 2026 09:00
2. Download Dokumen Kualifikasi23 Oktober 2026 09:05 — 30 Oktober 2026 09:59
3. Penjelasan Dokumen Prakualifikasi26 Oktober 2026 08:00 — 26 Oktober 2026 10:00
4. Kirim Persyaratan Kualifikasi27 Oktober 2026 08:00 — 30 Oktober 2026 09:59
5. Evaluasi Dokumen Kualifikasi30 Oktober 2026 10:30 — 4 November 2026 15:59
6. Pembuktian Kualifikasi2 November 2026 08:00 — 4 November 2026 15:59
7. Penetapan Hasil Kualifikasi4 November 2026 10:00 — 4 November 2026 14:59
8. Pengumuman Hasil Prakualifikasi4 November 2026 15:00 — 4 November 2026 23:59
9. Masa Sanggah Prakualifikasi5 November 2026 08:00 — 9 November 2026 15:59
10. Download Dokumen Pemilihan · tahap saat ini10 November 2026 08:00 — 16 November 2026 09:59
11. Pemberian Penjelasan12 November 2026 08:00 — 12 November 2026 10:00
12. Upload Dokumen Penawaran13 November 2026 08:00 — 16 November 2026 09:59
13. Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File I: Administrasi dan Teknis16 November 2026 10:00 — 18 November 2026 15:59
14. Pengumuman Hasil Evaluasi Administrasi dan Teknis18 November 2026 16:00 — 18 November 2026 23:59
15. Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File II: Harga19 November 2026 08:00 — 19 November 2026 15:59
16. Penetapan Pemenang19 November 2026 10:00 — 19 November 2026 14:59
17. Pengumuman Pemenang19 November 2026 15:00 — 19 November 2026 23:59
18. Masa Sanggah20 November 2026 08:00 — 24 November 2026 15:59
19. Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya25 November 2026 08:00 — 25 November 2026 15:59
20. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa26 November 2026 08:00 — 27 November 2026 15:59
21. Penandatanganan Kontrak27 November 2026 12:00 — 30 November 2026 15:59

Syarat kualifikasi (ringkasan pengumuman)

• Administrasi/Legalitas
• Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha.
• NIB
• Terintegrasi OSS
• SBU
• Jasa Rekayasa Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi RK003 KBLI 71102
• Sertifikat Standar
• Telah Terverifikasi KBLI 71102
• Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.
• Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
• 1) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
• 2) Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
• 3) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
• 4) Kartu Tanda Penduduk.
• Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas.
• Menyetujui Surat pernyataan Peserta yang berisi:
• 1) yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
• 2) badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
• 3) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi daftar hitam lain;
• 4) keikutsertaan yang bersangkutan tidak menimbulkan pertentangan kepentingan;
• 5) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
• 6) pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara;
• 7) pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan;
• 8) data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka peserta bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
• Persyaratan kepemilikan Sertifikat Badan Usaha (SBU), dengan ketentuan:
• 1) Pekerjaan untuk usaha kualifikasi kecil mensyaratkan paling banyak 1 SBU;
• 2) Pekerjaan untuk usaha kualifikasi Menengah atau Besar mensyaratkan paling banyak 2 SBU.
• Lain
• Memiliki Penilaian Kinerja Penyedia minimal BAIK dengan ketentuan sebagai berikut a. Hasil Penilaian Kinerja Penyedia BarangJasa telah tercantum dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia SIKaP b. Dalam hal penilaian kinerja terhadap Penyedia BarangJasa yang bersangkutan pada SIKaP belum tersedia atau belum dilakukan penilaian kinerja oleh PPK, maka penilaian kinerja dapat dilakukan secara manual sesuai dengan Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan BarangJasa Pemerintah c. Untuk Penyedia BarangJasa dengan kualifikasi usaha kecil yang baru berdiri kurang dari 3 tiga tahun dan belum memiliki pengalaman, dikecualikan dari persyaratan penilaian kinerja Penyedia dimaksud untuk paket pengadaan dengan nilai sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 dua miliar lima ratus juta rupiah
• Teknis
• a) memiliki pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan Jasa Konsultansi Konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak.
• b) memiliki pengalaman mengerjakan pekerjaan sejenis:
• (1) untuk pekerjaan Usaha Kecil berdasarkan subklasifikasi; atau
• (2) untuk pekerjaan Usaha Menengah atau Usaha Besar, pekerjaan sejenis berdasarkan subklasifikasi atau berdasarkan lingkup pekerjaan.
• memiliki pengalaman mengerjakan pekerjaan sejenis dalam waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir.
• Penyedia dengan kualifikasi usaha kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun dan belum memiliki pengalaman dikecualikan dari ketentuan butir 1) huruf a) sampai dengan huruf c) untuk nilai paket pengadaan sampai dengan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Rencana Umum Pengadaan (RUP)

• 68263653 · Pengawasan Pembangunan Jalan Sekunder (Landscape Puspem)(MY) · APBDPAPBD

Regulasi yang berlaku

Dipetakan otomatis dari jenis, metode, dan nilai paket. Status pasal mengikuti perubahan terakhir.

• Perpres 16/2018 · Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

  Dasar seluruh pengadaan barang/jasa yang dibiayai APBN/APBD.

  Telah diubah Perpres 12/2021 dan Perpres 46/2025.

• Peraturan LKPP 3/2026 · Pedoman persiapan dan pelaksanaan pengadaan melalui penyedia

  Tata cara persiapan, pemilihan, dan kontrak pekerjaan konstruksi/konsultansi konstruksi (Lampiran II). Menggantikan Peraturan LKPP 12/2021 jo. 4/2024; paket yang pemilihannya dimulai sebelum peraturan ini berlaku tetap mengikuti aturan lama (Pasal 10).

• Permen PUPR 10/2021 · Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)

  Paket jasa konstruksi: Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) dan biaya SMKK.