Penyusunan Masterplan dan DED Kawasan Kumuh HKSN

Ringkasan paket

Penyusunan Masterplan dan DED Kawasan Kumuh HKSN adalah paket tender jasa konsultansi badan usaha konstruksi milik Kab. Kolaka (Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman) yang diumumkan melalui LPSE Kabupaten Kolaka. Nilai HPS Rp 249.374.820 dari pagu Rp 250.000.000, sumber dana APBDP 2026. Metode pemilihan: Seleksi, Prakualifikasi Dua File, Kualitas dan Biaya. Lokasi pekerjaan: Kel. Mangolo - Kolaka (Kab.). Tahap saat ini: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa ….

Informasi paket

Kode paket

10175792000

Instansi

Kab. Kolaka

Satuan kerja

DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Kategori

Tender

Jenis pengadaan

Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi

Metode

Seleksi — Prakualifikasi Dua File — Kualitas dan Biaya

Nilai HPS

Rp 249.374.820

Nilai pagu

Rp 250.000.000

Sumber dana / TA

APBDP 2026

Jenis kontrak

Lumsum

Lokasi pekerjaan

Kel. Mangolo - Kolaka (Kab.)

Wilayah

Kab. Kolaka, Sulawesi Tenggara

Tanggal dibuat

16 Oktober 2026

LPSE

LPSE Kabupaten Kolaka

Jadwal tahapan

1. Pengumuman Prakualifikasi21 Oktober 2026 09:55 — 26 Oktober 2026 07:59
2. Download Dokumen Kualifikasi21 Oktober 2026 09:55 — 26 Oktober 2026 07:59
3. Penjelasan Dokumen Prakualifikasi22 Oktober 2026 08:00 — 22 Oktober 2026 11:59
4. Kirim Persyaratan Kualifikasi22 Oktober 2026 12:00 — 26 Oktober 2026 14:59
5. Evaluasi Dokumen Kualifikasi26 Oktober 2026 15:00 — 27 Oktober 2026 23:59
6. Pembuktian Kualifikasi27 Oktober 2026 08:00 — 27 Oktober 2026 14:59
7. Penetapan Hasil Kualifikasi27 Oktober 2026 15:00 — 27 Oktober 2026 15:59
8. Pengumuman Hasil Prakualifikasi27 Oktober 2026 16:00 — 27 Oktober 2026 22:20
9. Masa Sanggah Prakualifikasi27 Oktober 2026 22:21 — 31 Oktober 2026 22:59
10. Download Dokumen Pemilihan1 November 2026 08:00 — 5 November 2026 09:00
11. Pemberian Penjelasan3 November 2026 08:00 — 3 November 2026 11:59
12. Upload Dokumen Penawaran3 November 2026 12:00 — 5 November 2026 09:00
13. Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File I: Administrasi dan Teknis5 November 2026 09:01 — 5 November 2026 14:59
14. Pengumuman Hasil Evaluasi Administrasi dan Teknis5 November 2026 15:00 — 5 November 2026 15:20
15. Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File II: Harga5 November 2026 15:21 — 5 November 2026 15:59
16. Penetapan Pemenang5 November 2026 16:00 — 5 November 2026 17:37
17. Pengumuman Pemenang5 November 2026 16:31 — 5 November 2026 17:59
18. Masa Sanggah5 November 2026 18:00 — 9 November 2026 09:00
19. Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya9 November 2026 09:01 — 9 November 2026 13:00
20. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa · tahap saat ini9 November 2026 13:01 — 18 November 2026 16:00
21. Penandatanganan Kontrak9 November 2026 14:00 — 27 November 2026 16:00

Syarat kualifikasi (ringkasan pengumuman)

• Administrasi/Legalitas
• Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha.
• NIB
• KBLI 71101 Aktivitas Arsitektural
• SBU
• AL002 Jasa Pengembangan Wilayah
• Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.
• Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
• 1) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
• 2) Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
• 3) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
• 4) Kartu Tanda Penduduk.
• Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas.
• Menyetujui Surat pernyataan Peserta yang berisi:
• 1) yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
• 2) badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
• 3) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi daftar hitam lain;
• 4) keikutsertaan yang bersangkutan tidak menimbulkan pertentangan kepentingan;
• 5) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
• 6) pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara;
• 7) pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan;
• 8) data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka peserta bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
• Dalam hal Peserta akan melakukan konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain harus mempunyai perjanjian konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain.
• Kerja sama operasi dapat dilaksanakan dengan ketentuan:
• 1) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Kualifikasi Usaha Non Kecil;
• 2) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Kualifikasi Usaha Kecill;
• 3) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Koperasi;
• 4) Memiliki Kualifikasi Usaha Kecil dengan Kualifikasi Usaha Kecil;
• 5) Memiliki Kualifikasi Usaha Kecil dengan Koperasi; dan/atau
• 6) Koperasi dengan Koperasi.
• Kerja sama operasi dapat dilakukan dengan batasan jumlah anggota dalam 1 (satu) kerja sama operasi:
• 1) untuk Barang, Jasa Lainnya, dan Jasa Konsultansi Non Konstruksi yang bersifat tidak kompleks dibatasi paling banyak 3 (tiga) perusahaan; dan
• 2) untuk Barang, Jasa Lainnya, dan Jasa Konsultansi Non Konstruksi yang bersifat kompleks dibatasi paling banyak 5 (lima) perusahaan.
• Leadfirm kerja sama operasi harus memiliki kualifikasi setingkat atau lebih tinggi dari badan usaha anggota kerja sama operasi.
• Kerja sama operasi dapat dilakukan dengan batasan jumlah anggota dalam 1 (satu) kerja sama operasi:
• 1) untuk pekerjaan yang bersifat tidak kompleks dibatasi paling banyak 3 (tiga) perusahaan; dan
• 2) untuk pekerjaan yang bersifat kompleks dibatasi paling banyak 5 (lima) perusahaan.
• Persyaratan kepemilikan Sertifikat Badan Usaha (SBU), dengan ketentuan:
• 1) Pekerjaan untuk usaha kualifikasi kecil mensyaratkan paling banyak 1 SBU;
• 2) Pekerjaan untuk usaha kualifikasi Menengah atau Besar mensyaratkan paling banyak 2 SBU.

Rencana Umum Pengadaan (RUP)

• 68145849 · Penyusunan Masterplan dan DED Kawasan Kumuh HKSN · APBDP

Regulasi yang berlaku

Dipetakan otomatis dari jenis, metode, dan nilai paket. Status pasal mengikuti perubahan terakhir.

• Perpres 16/2018 · Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

  Dasar seluruh pengadaan barang/jasa yang dibiayai APBN/APBD.

  Telah diubah Perpres 12/2021 dan Perpres 46/2025.

• Peraturan LKPP 3/2026 · Pedoman persiapan dan pelaksanaan pengadaan melalui penyedia

  Tata cara persiapan, pemilihan, dan kontrak pekerjaan konstruksi/konsultansi konstruksi (Lampiran II). Menggantikan Peraturan LKPP 12/2021 jo. 4/2024; paket yang pemilihannya dimulai sebelum peraturan ini berlaku tetap mengikuti aturan lama (Pasal 10).

• Permen PUPR 10/2021 · Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)

  Paket jasa konstruksi: Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) dan biaya SMKK.