Penyusunan DED Pembangunan Jembatan S. Kukutio

Ringkasan paket

Penyusunan DED Pembangunan Jembatan S. Kukutio adalah paket tender jasa konsultansi badan usaha konstruksi milik Kab. Kolaka (Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang) yang diumumkan melalui LPSE Kabupaten Kolaka. Nilai HPS Rp 199.650.000 dari pagu Rp 200.000.000, sumber dana APBDP 2026. Metode pemilihan: Seleksi, Prakualifikasi Dua File, Kualitas dan Biaya. Lokasi pekerjaan: Kec. Watubangga - Kolaka (Kab.). Tahap saat ini: Penandatanganan Kontrak.

Informasi paket

Kode paket

10170548000

Instansi

Kab. Kolaka

Satuan kerja

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Kategori

Tender

Jenis pengadaan

Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi

Metode

Seleksi — Prakualifikasi Dua File — Kualitas dan Biaya

Nilai HPS

Rp 199.650.000

Nilai pagu

Rp 200.000.000

Sumber dana / TA

APBDP 2026

Jenis kontrak

Lumsum

Lokasi pekerjaan

Kec. Watubangga - Kolaka (Kab.)

Wilayah

Kab. Kolaka, Sulawesi Tenggara

Tanggal dibuat

23 September 2026

LPSE

LPSE Kabupaten Kolaka

Jadwal tahapan

1. Pengumuman Prakualifikasi30 September 2026 15:00 — 7 Oktober 2026 07:59
2. Download Dokumen Kualifikasi30 September 2026 15:00 — 7 Oktober 2026 07:59
3. Penjelasan Dokumen Prakualifikasi2 Oktober 2026 08:00 — 2 Oktober 2026 11:59
4. Kirim Persyaratan Kualifikasi2 Oktober 2026 12:00 — 7 Oktober 2026 14:59
5. Evaluasi Dokumen Kualifikasi7 Oktober 2026 15:00 — 8 Oktober 2026 23:59
6. Pembuktian Kualifikasi8 Oktober 2026 08:00 — 8 Oktober 2026 14:59
7. Penetapan Hasil Kualifikasi8 Oktober 2026 15:00 — 8 Oktober 2026 15:59
8. Pengumuman Hasil Prakualifikasi8 Oktober 2026 16:00 — 8 Oktober 2026 23:59
9. Masa Sanggah Prakualifikasi9 Oktober 2026 00:00 — 13 Oktober 2026 08:59
10. Download Dokumen Pemilihan13 Oktober 2026 09:00 — 19 Oktober 2026 07:59
11. Pemberian Penjelasan15 Oktober 2026 08:00 — 15 Oktober 2026 11:59
12. Upload Dokumen Penawaran15 Oktober 2026 12:00 — 19 Oktober 2026 07:59
13. Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File I: Administrasi dan Teknis19 Oktober 2026 08:00 — 19 Oktober 2026 13:59
14. Pengumuman Hasil Evaluasi Administrasi dan Teknis19 Oktober 2026 14:00 — 19 Oktober 2026 14:29
15. Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File II: Harga19 Oktober 2026 14:30 — 19 Oktober 2026 15:29
16. Penetapan Pemenang19 Oktober 2026 15:30 — 19 Oktober 2026 15:59
17. Pengumuman Pemenang19 Oktober 2026 16:00 — 19 Oktober 2026 17:59
18. Masa Sanggah19 Oktober 2026 18:00 — 23 Oktober 2026 15:59
19. Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya26 Oktober 2026 08:00 — 26 Oktober 2026 15:59
20. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa27 Oktober 2026 08:00 — 2 November 2026 15:59
21. Penandatanganan Kontrak · tahap saat ini28 Oktober 2026 08:00 — 16 November 2026 16:00

Syarat kualifikasi (ringkasan pengumuman)

• Administrasi/Legalitas
• Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha.
• NIB
• KBLI 71102 Kelompok Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis YBDI untuk KBLI 2020 atau KBLI 71109 - Kelompok Aktivitas Enjinering dan Konsultansi Teknis Terkait Lainnya untuk KBLI 2025
• SBU
• RK003 Jasa Rekayasa Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi
• Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.
• Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
• 1) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
• 2) Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
• 3) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
• 4) Kartu Tanda Penduduk.
• Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas.
• Menyetujui Surat pernyataan Peserta yang berisi:
• 1) yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
• 2) badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
• 3) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi daftar hitam lain;
• 4) keikutsertaan yang bersangkutan tidak menimbulkan pertentangan kepentingan;
• 5) yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
• 6) pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara;
• 7) pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan;
• 8) data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka peserta bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
• Dalam hal Peserta akan melakukan konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain harus mempunyai perjanjian konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain.
• Kerja sama operasi dapat dilaksanakan dengan ketentuan:
• 1) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Kualifikasi Usaha Non Kecil;
• 2) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Kualifikasi Usaha Kecill;
• 3) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Koperasi;
• 4) Memiliki Kualifikasi Usaha Kecil dengan Kualifikasi Usaha Kecil;
• 5) Memiliki Kualifikasi Usaha Kecil dengan Koperasi; dan/atau
• 6) Koperasi dengan Koperasi.
• Kerja sama operasi dapat dilakukan dengan batasan jumlah anggota dalam 1 (satu) kerja sama operasi:
• 1) untuk Barang, Jasa Lainnya, dan Jasa Konsultansi Non Konstruksi yang bersifat tidak kompleks dibatasi paling banyak 3 (tiga) perusahaan; dan
• 2) untuk Barang, Jasa Lainnya, dan Jasa Konsultansi Non Konstruksi yang bersifat kompleks dibatasi paling banyak 5 (lima) perusahaan.
• Leadfirm kerja sama operasi harus memiliki kualifikasi setingkat atau lebih tinggi dari badan usaha anggota kerja sama operasi.
• Kerja sama operasi dapat dilakukan dengan batasan jumlah anggota dalam 1 (satu) kerja sama operasi:
• 1) untuk pekerjaan yang bersifat tidak kompleks dibatasi paling banyak 3 (tiga) perusahaan; dan
• 2) untuk pekerjaan yang bersifat kompleks dibatasi paling banyak 5 (lima) perusahaan.
• Persyaratan kepemilikan Sertifikat Badan Usaha (SBU), dengan ketentuan:
• 1) Pekerjaan untuk usaha kualifikasi kecil mensyaratkan paling banyak 1 SBU;
• 2) Pekerjaan untuk usaha kualifikasi Menengah atau Besar mensyaratkan paling banyak 2 SBU.

Rencana Umum Pengadaan (RUP)

• 67895506 · Penyusunan DED Pembangunan Jembatan S. Kukutio · APBDP

Regulasi yang berlaku

Dipetakan otomatis dari jenis, metode, dan nilai paket. Status pasal mengikuti perubahan terakhir.

• Perpres 16/2018 · Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

  Dasar seluruh pengadaan barang/jasa yang dibiayai APBN/APBD.

  Telah diubah Perpres 12/2021 dan Perpres 46/2025.

• Peraturan LKPP 3/2026 · Pedoman persiapan dan pelaksanaan pengadaan melalui penyedia

  Tata cara persiapan, pemilihan, dan kontrak pekerjaan konstruksi/konsultansi konstruksi (Lampiran II). Menggantikan Peraturan LKPP 12/2021 jo. 4/2024; paket yang pemilihannya dimulai sebelum peraturan ini berlaku tetap mengikuti aturan lama (Pasal 10).

• Permen PUPR 10/2021 · Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)

  Paket jasa konstruksi: Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) dan biaya SMKK.