Belanja Obat-Obatan-Obat (DAU)

Ringkasan paket

Belanja Obat-Obatan-Obat (DAU) adalah paket tender pengadaan barang milik Kab. Sidoarjo (Dinas Kesehatan) yang diumumkan melalui LPSE Kabupaten Sidoarjo. Nilai HPS Rp 1.097.880.501 dari pagu Rp 1.097.900.000, sumber dana APBD 2026. Metode pemilihan: Tender, Pascakualifikasi Satu File, Harga Terendah Sistem Gugur. Paket ini untuk kualifikasi usaha kecil. Lokasi pekerjaan: Dinas Kesehatan Kab Sidoarjo - Sidoarjo (Kab.). Tahap saat ini: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa ….

Informasi paket

Kode paket

10175593000

Instansi

Kab. Sidoarjo

Satuan kerja

Dinas Kesehatan

Kategori

Tender

Jenis pengadaan

Pengadaan Barang

Metode

Tender — Pascakualifikasi Satu File — Harga Terendah Sistem Gugur

Nilai HPS

Rp 1.097.880.501

Nilai pagu

Rp 1.097.900.000

Sumber dana / TA

APBD 2026

Jenis kontrak

Harga Satuan

Kualifikasi usaha

Kecil

Lokasi pekerjaan

Dinas Kesehatan Kab Sidoarjo - Sidoarjo (Kab.)

Wilayah

Kab. Sidoarjo, Jawa Timur

Tanggal dibuat

15 Oktober 2026

LPSE

LPSE Kabupaten Sidoarjo

Jadwal tahapan

1. Pengumuman Pascakualifikasi16 Oktober 2026 16:00 — 21 Oktober 2026 23:59
2. Download Dokumen Pemilihan16 Oktober 2026 16:00 — 22 Oktober 2026 08:00
3. Pemberian Penjelasan19 Oktober 2026 09:00 — 19 Oktober 2026 11:00
4. Upload Dokumen Penawaran19 Oktober 2026 16:00 — 22 Oktober 2026 08:00
5. Pembukaan Dokumen Penawaran22 Oktober 2026 08:01 — 22 Oktober 2026 23:59
6. Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga22 Oktober 2026 09:00 — 3 November 2026 14:59
7. Pembuktian Kualifikasi2 November 2026 09:00 — 3 November 2026 14:59
8. Penetapan Pemenang3 November 2026 15:00 — 3 November 2026 16:00
9. Pengumuman Pemenang3 November 2026 16:01 — 3 November 2026 23:00
10. Masa Sanggah4 November 2026 00:00 — 9 November 2026 08:00
11. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa · tahap saat ini9 November 2026 09:00 — 11 November 2026 15:59
12. Penandatanganan Kontrak11 November 2026 08:00 — 20 November 2026 13:59

Syarat kualifikasi (ringkasan pengumuman)

• Administrasi/Legalitas
• Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha.
• Jenis Izin
• Bidang Usaha/Sub Bidang Usaha/Klasifikasi/Sub Klasifikasi
• NIB
• Kualifikasi Kecil KBLI 46441 Perdagangan Besar Sediaan Farmasi untuk manusia
• IJIN OPERASIONAL
• Ijin Operasional Pedagang Besar Farmasi sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1148MenkesPerVI2011 tentang Pedagang Besar Farmasi
• SERTIFIKAT
• Memiliki Sertifikat CDOB sesuai Peraturan BPOM Nomor 20 Tahun 2025 tentang Standar Cara Distribusi Obat yang Baik
• Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.
• Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa
• Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
• a) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
• b) Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
• c) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
• d) Kartu Tanda Penduduk.
• Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas
• Menyetujui Surat Pernyataan Peserta
• Dalam hal Peserta akan melakukan konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain harus mempunyai perjanjian konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain
• Kerja sama operasi dapat dilaksanakan dengan ketentuan:
• 1) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Kualifikasi Usaha Non Kecil;
• 2) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Kualifikasi Usaha Kecill;
• 3) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Koperasi;
• 4) Memiliki Kualifikasi Usaha Kecil dengan Kualifikasi Usaha Kecil;
• 5) Memiliki Kualifikasi Usaha Kecil dengan Koperasi; dan/atau
• 6) Koperasi dengan Koperasi.
• Kerja sama operasi dapat dilakukan dengan batasan jumlah anggota dalam 1 (satu) kerja sama operasi:
• 1) untuk Barang, Jasa Lainnya, dan Jasa Konsultansi Non Konstruksi yang bersifat tidak kompleks dibatasi paling banyak 3 (tiga) perusahaan; dan
• 2) untuk Barang, Jasa Lainnya, dan Jasa Konsultansi Non Konstruksi yang bersifat kompleks dibatasi paling banyak 5 (lima) perusahaan.
• Teknis
• Layanan purnajual (jika diperlukan)
• Penyedia dengan kualifikasi usaha kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun dan belum memiliki pengalaman dikecualikan dari ketentuan pengalaman sebagaimana dimaksud pada butir 1) huruf a) dan b) untuk paket pengadaan dengan nilai sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
• Memiliki Pengalaman Pekerjaan:
• a) Penyediaan barang pada divisi (Lihat Tabel) yang sama paling kurang
• pekerjaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak;
• b) Penyediaan barang sekurang-kurangnya dalam kelompok/grup (Lihat Tabel) yang sama paling kurang
• pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak;
• c) Untuk usaha nonkecil memiliki nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebesar paling kurang sama dengan 50% (lima puluh persen) nilai HPS/Pagu Anggaran dan
• d) Untuk usaha kecil/koperasi yang mengikuti paket pengadaan untuk usaha nonkecil, memiliki nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir sebesar paling kurang sama dengan 50% (lima puluh persen) nilai HPS/Pagu Anggaran.

Rencana Umum Pengadaan (RUP)

• 67606944 · Belanja Obat-Obatan-Obat (DAU) · APBD

Regulasi yang berlaku

Dipetakan otomatis dari jenis, metode, dan nilai paket. Status pasal mengikuti perubahan terakhir.

• Perpres 16/2018 · Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

  Dasar seluruh pengadaan barang/jasa yang dibiayai APBN/APBD.

  Telah diubah Perpres 12/2021 dan Perpres 46/2025.

• Peraturan LKPP 3/2026 · Pedoman persiapan dan pelaksanaan pengadaan melalui penyedia

  Tata cara persiapan, pemilihan, dan kontrak barang/jasa lainnya/konsultansi nonkonstruksi (Lampiran I). Menggantikan Peraturan LKPP 12/2021 jo. 4/2024; paket yang pemilihannya dimulai sebelum peraturan ini berlaku tetap mengikuti aturan lama (Pasal 10).