Pembangunan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Kecamatan Jereweh

Ringkasan paket

Pembangunan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Kecamatan Jereweh adalah paket tender pekerjaan konstruksi milik Kab. Sumbawa Barat (Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang) yang diumumkan melalui LPSE Kabupaten Sumbawa Barat. Nilai HPS Rp 5.820.000.000 dari pagu Rp 5.820.000.000, sumber dana APBDP 2026. Metode pemilihan: Tender, Pascakualifikasi Satu File, Harga Terendah Sistem Gugur. Paket ini untuk kualifikasi usaha kecil. Lokasi pekerjaan: Kecamatan Jereweh - Sumbawa Barat (Kab.). Status: Tender Sudah Selesai.

Informasi paket

Kode paket

10174953000

Instansi

Kab. Sumbawa Barat

Satuan kerja

DINAS PEKERJAAN UMUM PENATAAN RUANG

Kategori

Tender

Jenis pengadaan

Pekerjaan Konstruksi

Metode

Tender — Pascakualifikasi Satu File — Harga Terendah Sistem Gugur

Nilai HPS

Rp 5.820.000.000

Nilai pagu

Rp 5.820.000.000

Sumber dana / TA

APBDP 2026

Jenis kontrak

Lumsum

Kualifikasi usaha

Kecil

Lokasi pekerjaan

Kecamatan Jereweh - Sumbawa Barat (Kab.)

Wilayah

Kab. Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat

Tanggal dibuat

13 Oktober 2026

LPSE

LPSE Kabupaten Sumbawa Barat

Jadwal tahapan

1. Pengumuman Pascakualifikasi14 Oktober 2026 16:30 — 19 Oktober 2026 16:30
2. Download Dokumen Pemilihan14 Oktober 2026 16:30 — 23 Oktober 2026 15:00
3. Pemberian Penjelasan20 Oktober 2026 08:00 — 20 Oktober 2026 12:00
4. Upload Dokumen Penawaran20 Oktober 2026 12:01 — 23 Oktober 2026 15:00
5. Pembukaan Dokumen Penawaran23 Oktober 2026 15:01 — 23 Oktober 2026 16:00
6. Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga23 Oktober 2026 16:01 — 28 Oktober 2026 16:00
7. Pembuktian Kualifikasi28 Oktober 2026 09:00 — 28 Oktober 2026 12:00
8. Penetapan Pemenang28 Oktober 2026 12:01 — 28 Oktober 2026 14:30
9. Pengumuman Pemenang28 Oktober 2026 14:31 — 28 Oktober 2026 16:30
10. Masa Sanggah28 Oktober 2026 16:00 — 3 November 2026 09:00
11. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa3 November 2026 09:01 — 6 November 2026 16:00
12. Penandatanganan Kontrak3 November 2026 09:01 — 6 November 2026 16:00

Syarat kualifikasi (ringkasan pengumuman)

• Administrasi/Legalitas
• Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha.
• Jenis Izin
• Bidang Usaha/Sub Bidang Usaha/Klasifikasi/Sub Klasifikasi
• SBU
• Memiliki Sertifikat Badan Usaha SBU dengan Kualifikasi Usaha Kecil Klasifikasi Bidang Usaha Jasa Pelaksana Spesialis dengan Sub Klasifikasi Pekerjaan Lanskap, Pertamanan dan Penanaman Vegetasi PB010 yang masih berlaku.
• NIB
• Terverifikasi dan berstandar
• Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.
• Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
• 1) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
• 2) Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
• 3) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
• 4) Kartu Tanda Penduduk.
• Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas.
• Menyetujui Surat Pernyataan Peserta
• Dalam hal Peserta akan melakukan konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain harus mempunyai perjanjian konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain
• Kerja sama operasi dapat dilaksanakan dengan ketentuan:
• 1) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Kualifikasi Usaha Non Kecil;
• 2) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Kualifikasi Usaha Kecill;
• 3) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Koperasi;
• 4) Memiliki Kualifikasi Usaha Kecil dengan Kualifikasi Usaha Kecil;
• 5) Memiliki Kualifikasi Usaha Kecil dengan Koperasi; dan/atau
• 6) Koperasi dengan Koperasi.
• Leadfirm kerja sama operasi harus memiliki kualifikasi setingkat atau lebih tinggi dari badan usaha anggota kerja sama operasi.
• Kerja sama operasi dapat dilakukan dengan batasan jumlah anggota dalam 1 (satu) kerja sama operasi:
• 1) untuk pekerjaan yang bersifat tidak kompleks dibatasi paling banyak 3 (tiga) perusahaan; dan
• 2) untuk pekerjaan yang bersifat kompleks dibatasi paling banyak 5 (lima) perusahaan.
• Persyaratan kepemilikan Sertifikat Badan Usaha (SBU), dengan ketentuan:
• 1) Pekerjaan untuk usaha kualifikasi kecil mensyaratkan paling banyak 1 SBU;
• 2) Pekerjaan untuk usaha kualifikasi Menengah atau Besar mensyaratkan paling banyak 2 SBU.
• Lain
• Melampirkan Sertifikat BPJS Ketenagakerjaan dan Lampiran pembayaran BPJS Ketenagakerjaan 20252026
• Teknis
• Memiliki pengalaman paling kurang
• Pekerjaan Konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah atau swasta termasuk pengalaman subkontrak.
• Memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP).
• Untuk kualifikasi Usaha Kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun:
• (1) Dalam hal Penyedia belum memiliki pengalaman, ketentuan huruf a) dikecualikan untuk pengadaan dengan nilai paket sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
• (2) Harus mempunyai 1 (satu) pengalaman pada bidang yang sama, untuk pengadaan dengan nilai paket pekerjaan paling sedikit di atas Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Rencana Umum Pengadaan (RUP)

• 67586227 · Pembangunan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Kecamatan Jereweh · APBDP

Regulasi yang berlaku

Dipetakan otomatis dari jenis, metode, dan nilai paket. Status pasal mengikuti perubahan terakhir.

• Perpres 16/2018 · Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

  Dasar seluruh pengadaan barang/jasa yang dibiayai APBN/APBD.

  Telah diubah Perpres 12/2021 dan Perpres 46/2025.

• Peraturan LKPP 3/2026 · Pedoman persiapan dan pelaksanaan pengadaan melalui penyedia

  Tata cara persiapan, pemilihan, dan kontrak pekerjaan konstruksi/konsultansi konstruksi (Lampiran II). Menggantikan Peraturan LKPP 12/2021 jo. 4/2024; paket yang pemilihannya dimulai sebelum peraturan ini berlaku tetap mengikuti aturan lama (Pasal 10).

• Permen PUPR 10/2021 · Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)

  Paket jasa konstruksi: Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) dan biaya SMKK.