DED Pengembangan Kawasan Pertanian dan Peternakan Lang Lepok Kecamatan Brang Ene

Ringkasan paket

DED Pengembangan Kawasan Pertanian dan Peternakan Lang Lepok Kecamatan Brang Ene adalah paket tender jasa konsultansi badan usaha non konstruksi milik Kab. Sumbawa Barat (Dinas Pertanian) yang diumumkan melalui LPSE Kabupaten Sumbawa Barat. Nilai HPS Rp 600.000.000 dari pagu Rp 600.000.000, sumber dana APBDP 2026. Metode pemilihan: Seleksi, Prakualifikasi Dua File, Kualitas dan Biaya. Lokasi pekerjaan: Sumbawa Barat - Sumbawa Barat (Kab.). Tahap saat ini: Masa Sanggah.

Informasi paket

Kode paket

10175833000

Instansi

Kab. Sumbawa Barat

Satuan kerja

DINAS PERTANIAN

Kategori

Tender

Jenis pengadaan

Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi

Metode

Seleksi — Prakualifikasi Dua File — Kualitas dan Biaya

Nilai HPS

Rp 600.000.000

Nilai pagu

Rp 600.000.000

Sumber dana / TA

APBDP 2026

Jenis kontrak

Lumsum

Lokasi pekerjaan

Sumbawa Barat - Sumbawa Barat (Kab.)

Wilayah

Kab. Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat

Tanggal dibuat

16 Oktober 2026

LPSE

LPSE Kabupaten Sumbawa Barat

Jadwal tahapan

1. Pengumuman Prakualifikasi21 Oktober 2026 15:30 — 28 Oktober 2026 16:00
2. Download Dokumen Kualifikasi21 Oktober 2026 16:00 — 28 Oktober 2026 16:00
3. Penjelasan Dokumen Prakualifikasi23 Oktober 2026 09:00 — 23 Oktober 2026 12:00
4. Kirim Persyaratan Kualifikasi23 Oktober 2026 12:01 — 28 Oktober 2026 16:00
5. Evaluasi Dokumen Kualifikasi28 Oktober 2026 16:01 — 29 Oktober 2026 14:00
6. Pembuktian Kualifikasi29 Oktober 2026 09:00 — 29 Oktober 2026 13:20
7. Penetapan Hasil Kualifikasi29 Oktober 2026 13:21 — 29 Oktober 2026 13:30
8. Pengumuman Hasil Prakualifikasi29 Oktober 2026 13:31 — 29 Oktober 2026 14:10
9. Masa Sanggah Prakualifikasi29 Oktober 2026 14:11 — 3 November 2026 14:10
10. Download Dokumen Pemilihan3 November 2026 14:11 — 6 November 2026 16:00
11. Pemberian Penjelasan3 November 2026 14:20 — 3 November 2026 19:10
12. Upload Dokumen Penawaran3 November 2026 19:11 — 6 November 2026 16:00
13. Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File I: Administrasi dan Teknis6 November 2026 16:01 — 10 November 2026 11:00
14. Pengumuman Hasil Evaluasi Administrasi dan Teknis10 November 2026 11:01 — 10 November 2026 11:30
15. Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File II: Harga10 November 2026 11:31 — 10 November 2026 13:00
16. Penetapan Pemenang10 November 2026 13:01 — 10 November 2026 14:00
17. Pengumuman Pemenang10 November 2026 14:01 — 10 November 2026 15:00
18. Masa Sanggah · tahap saat ini10 November 2026 15:01 — 16 November 2026 08:00
19. Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya16 November 2026 08:01 — 16 November 2026 15:00
20. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa16 November 2026 15:01 — 20 November 2026 16:00
21. Penandatanganan Kontrak17 November 2026 08:00 — 20 November 2026 16:00

Syarat kualifikasi (ringkasan pengumuman)

• Administrasi/Legalitas
• Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha.
• NIB
• Memiliki Nomor Induk Berusaha dan Terverifikasi
• SBU
• Jasa Pengembangan Wilayah AL002 yang masih berlaku dan tidak dalam proses perizinan perpanjangan masa berlaku
• Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas
• Kerja sama operasi dapat dilaksanakan dengan ketentuan:
• a) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Kualifikasi Usaha Non Kecil;
• b) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Kualifikasi Usaha Kecill;
• c) Memiliki Kualifikasi Usaha Non Kecil dengan Koperasi;
• d) Memiliki Kualifikasi Usaha Kecil dengan Kualifikasi Usaha Kecil;
• e) Memiliki Kualifikasi Usaha Kecil dengan Koperasi; dan/atau
• f) Koperasi dengan Koperasi.
• Kerja sama operasi dapat dilakukan dengan batasan jumlah anggota dalam 1 (satu) kerja sama operasi:
• 1) untuk Barang, Jasa Lainnya, dan Jasa Konsultansi Non Konstruksi yang bersifat tidak kompleks dibatasi paling banyak 3 (tiga) perusahaan; dan
• 2) untuk Barang, Jasa Lainnya, dan Jasa Konsultansi Non Konstruksi yang bersifat kompleks dibatasi paling banyak 5 (lima) perusahaan.
• Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.
• Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa
• Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
• a) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
• b) Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
• c) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
• d) Kartu Tanda Penduduk.
• Menyetujui Surat Pernyataan Peserta yang berisi:
• a) Yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
• b) Badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
• c) Yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi daftar hitam lain;
• d) Keikutsertaan yang bersangkutan tidak menimbulkan pertentangan kepentingan;
• e) Yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
• f) Pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara;
• g) Pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan;
• h) Data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka peserta bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
• Dalam hal Peserta akan melakukan konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain harus mempunyai perjanjian konsorsium/kerja sama operasi/kemitraan/bentuk kerjasama lain
• Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain
• Melampirkan sertifikat BPJS Ketenagakerjaan dan Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2025 atau 2026
• Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain
• Surat penilaian kinerja penyedia dengan nilai minimal baik dalam kurun waktu 4 empat tahun terakhir sebagimana penilaian kinerja Penyedia BarangJasa telah tercantum dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia SIKaP danatau dalam hal penilaian kinerja terhadap Penyedia BarangJasa yang bersangkutan pada SIKaP belum tersedia atau belum dilakukan penilaian kinerja oleh PPK maka penilaian kinerja dapat dilakukan secara manual sesuai dengan Peraturan LKPP Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembinaan Pelaku Usaha Pengadaan BarangJasa Pemerintah
• Syarat Kualifikasi Administrasi/Legalitas Lain
• Lain Berdasarkan Dokumen dan KAK

Rencana Umum Pengadaan (RUP)

• 67714848 · DED Pengembangan Kawasan Pertanian dan Peternakan Lang Lepok Kecamatan Brang Ene · APBDP

Regulasi yang berlaku

Dipetakan otomatis dari jenis, metode, dan nilai paket. Status pasal mengikuti perubahan terakhir.

• Perpres 16/2018 · Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

  Dasar seluruh pengadaan barang/jasa yang dibiayai APBN/APBD.

  Telah diubah Perpres 12/2021 dan Perpres 46/2025.

• Peraturan LKPP 3/2026 · Pedoman persiapan dan pelaksanaan pengadaan melalui penyedia

  Tata cara persiapan, pemilihan, dan kontrak barang/jasa lainnya/konsultansi nonkonstruksi (Lampiran I). Menggantikan Peraturan LKPP 12/2021 jo. 4/2024; paket yang pemilihannya dimulai sebelum peraturan ini berlaku tetap mengikuti aturan lama (Pasal 10).