Rekonstruksi Jl. Syaelandra

Ringkasan paket

Rekonstruksi Jl. Syaelandra adalah paket tender pekerjaan konstruksi milik Kota Jambi (Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang) yang diumumkan melalui LPSE Kota Jambi. Nilai HPS Rp 1.499.928.622 dari pagu Rp 1.500.000.000, sumber dana APBDP 2026. Metode pemilihan: Tender, Pascakualifikasi Satu File, Harga Terendah Sistem Gugur. Paket ini untuk kualifikasi usaha kecil. Lokasi pekerjaan: Kec. Alam Barajo - Jambi (Kota). Status: Tender Sudah Selesai.

Informasi paket

Kode paket

10173661000

Instansi

Kota Jambi

Satuan kerja

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Kategori

Tender

Jenis pengadaan

Pekerjaan Konstruksi

Metode

Tender — Pascakualifikasi Satu File — Harga Terendah Sistem Gugur

Nilai HPS

Rp 1.499.928.622

Nilai pagu

Rp 1.500.000.000

Sumber dana / TA

APBDP 2026

Jenis kontrak

Harga Satuan

Kualifikasi usaha

Kecil

Lokasi pekerjaan

Kec. Alam Barajo - Jambi (Kota)

Wilayah

Kota Jambi, Jambi

Tanggal dibuat

7 Oktober 2026

LPSE

LPSE Kota Jambi

Jadwal tahapan

1. Pengumuman Pascakualifikasi9 Oktober 2026 15:00 — 14 Oktober 2026 23:59
2. Download Dokumen Pemilihan9 Oktober 2026 15:01 — 15 Oktober 2026 12:01
3. Pemberian Penjelasan12 Oktober 2026 08:00 — 12 Oktober 2026 09:00
4. Upload Dokumen Penawaran12 Oktober 2026 12:00 — 15 Oktober 2026 12:01
5. Pembukaan Dokumen Penawaran15 Oktober 2026 12:02 — 15 Oktober 2026 13:30
6. Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga15 Oktober 2026 13:31 — 19 Oktober 2026 16:00
7. Pembuktian Kualifikasi19 Oktober 2026 08:00 — 19 Oktober 2026 16:00
8. Penetapan Pemenang19 Oktober 2026 12:01 — 19 Oktober 2026 16:30
9. Pengumuman Pemenang19 Oktober 2026 16:31 — 19 Oktober 2026 23:59
10. Masa Sanggah20 Oktober 2026 08:00 — 26 Oktober 2026 08:00
11. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa26 Oktober 2026 13:00 — 2 November 2026 16:00
12. Penandatanganan Kontrak26 Oktober 2026 13:01 — 9 November 2026 16:00

Syarat kualifikasi (ringkasan pengumuman)

• Administrasi/Legalitas
• Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha.
• Jenis Izin
• Bidang Usaha/Sub Bidang Usaha/Klasifikasi/Sub Klasifikasi
• NIB
• yang sesuai dan telah berlaku
• SBU
• yang sesuai dan telah berlaku
• Sertifikat Standar
• yang sesuai dan telah berlaku
• Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.
• Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
• 1) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
• 2) Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
• 3) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
• 4) Kartu Tanda Penduduk.
• Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas.
• Menyetujui Surat Pernyataan Peserta
• Persyaratan kepemilikan Sertifikat Badan Usaha (SBU), dengan ketentuan:
• 1) Pekerjaan untuk usaha kualifikasi kecil mensyaratkan paling banyak 1 SBU;
• 2) Pekerjaan untuk usaha kualifikasi Menengah atau Besar mensyaratkan paling banyak 2 SBU.
• Lain
• Memenuhi dan menyampaikan persyaratan kualifikasi sesuai dokumen pemilihan dan peraturan yang berlaku
• Teknis
• Memiliki pengalaman paling kurang
• Pekerjaan Konstruksi dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah atau swasta termasuk pengalaman subkontrak.
• Memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP).
• Untuk kualifikasi Usaha Kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun:
• (1) Dalam hal Penyedia belum memiliki pengalaman, ketentuan huruf a) dikecualikan untuk pengadaan dengan nilai paket sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
• (2) Harus mempunyai 1 (satu) pengalaman pada bidang yang sama, untuk pengadaan dengan nilai paket pekerjaan paling sedikit di atas Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Rencana Umum Pengadaan (RUP)

• 68078818 · Rekonstruksi Jl. Syaelandra · APBDP

Regulasi yang berlaku

Dipetakan otomatis dari jenis, metode, dan nilai paket. Status pasal mengikuti perubahan terakhir.

• Perpres 16/2018 · Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

  Dasar seluruh pengadaan barang/jasa yang dibiayai APBN/APBD.

  Telah diubah Perpres 12/2021 dan Perpres 46/2025.

• Peraturan LKPP 3/2026 · Pedoman persiapan dan pelaksanaan pengadaan melalui penyedia

  Tata cara persiapan, pemilihan, dan kontrak pekerjaan konstruksi/konsultansi konstruksi (Lampiran II). Menggantikan Peraturan LKPP 12/2021 jo. 4/2024; paket yang pemilihannya dimulai sebelum peraturan ini berlaku tetap mengikuti aturan lama (Pasal 10).

• Permen PUPR 10/2021 · Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)

  Paket jasa konstruksi: Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) dan biaya SMKK.