Pembangunan Pos Damkar Kec. Pelayangan

Ringkasan paket

Pembangunan Pos Damkar Kec. Pelayangan adalah paket tender pekerjaan konstruksi milik Kota Jambi (Dinas Pekerjaan Umum Dan Tata Ruang) yang diumumkan melalui LPSE Kota Jambi. Nilai HPS Rp 899.998.068 dari pagu Rp 900.000.000, sumber dana APBDP 2026. Metode pemilihan: Tender, Pascakualifikasi Satu File, Harga Terendah Sistem Gugur. Paket ini untuk kualifikasi usaha kecil. Lokasi pekerjaan: Kota Jambi - Jambi (Kota). Tahap saat ini: Penandatanganan Kontrak.

Informasi paket

Kode paket

10175026000

Instansi

Kota Jambi

Satuan kerja

Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Kategori

Tender

Jenis pengadaan

Pekerjaan Konstruksi

Metode

Tender — Pascakualifikasi Satu File — Harga Terendah Sistem Gugur

Nilai HPS

Rp 899.998.068

Nilai pagu

Rp 900.000.000

Sumber dana / TA

APBDP 2026

Jenis kontrak

Harga Satuan

Kualifikasi usaha

Kecil

Lokasi pekerjaan

Kota Jambi - Jambi (Kota)

Wilayah

Kota Jambi, Jambi

Tanggal dibuat

13 Oktober 2026

LPSE

LPSE Kota Jambi

Jadwal tahapan

1. Pengumuman Pascakualifikasi16 Oktober 2026 10:59 — 21 Oktober 2026 23:59
2. Download Dokumen Pemilihan16 Oktober 2026 10:59 — 22 Oktober 2026 12:01
3. Pemberian Penjelasan19 Oktober 2026 08:00 — 19 Oktober 2026 09:00
4. Upload Dokumen Penawaran19 Oktober 2026 12:00 — 22 Oktober 2026 12:01
5. Pembukaan Dokumen Penawaran22 Oktober 2026 12:02 — 22 Oktober 2026 23:59
6. Evaluasi Administrasi, Kualifikasi, Teknis, dan Harga22 Oktober 2026 15:00 — 27 Oktober 2026 14:59
7. Pembuktian Kualifikasi27 Oktober 2026 08:00 — 27 Oktober 2026 14:59
8. Penetapan Pemenang27 Oktober 2026 15:00 — 27 Oktober 2026 15:59
9. Pengumuman Pemenang27 Oktober 2026 16:00 — 28 Oktober 2026 07:59
10. Masa Sanggah28 Oktober 2026 08:00 — 2 November 2026 08:01
11. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa2 November 2026 10:59 — 6 November 2026 10:59
12. Penandatanganan Kontrak · tahap saat ini2 November 2026 13:00 — 13 November 2026 10:59

Syarat kualifikasi (ringkasan pengumuman)

• Administrasi/Legalitas
• Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha.
• Jenis Izin
• Bidang Usaha/Sub Bidang Usaha/Klasifikasi/Sub Klasifikasi
• NIB
• sesuai yang dipersyaratkan dalam dokumen pemilihan
• SBU
• sesuai yang dipersyaratkan dalam dokumen pemilihan
• Sertifikat Standar
• sesuai yang dipersyaratkan dalam dokumen pemilihan
• Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.
• Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
• 1) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
• 2) Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
• 3) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
• 4) Kartu Tanda Penduduk.
• Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas.
• Menyetujui Surat Pernyataan Peserta
• Persyaratan kepemilikan Sertifikat Badan Usaha (SBU), dengan ketentuan:
• 1) Pekerjaan untuk usaha kualifikasi kecil mensyaratkan paling banyak 1 SBU;
• 2) Pekerjaan untuk usaha kualifikasi Menengah atau Besar mensyaratkan paling banyak 2 SBU.
• Lain
• Persyaratan lengkap lihat dokumen pemilihan
• Teknis
• Memperhitungkan Sisa Kemampuan Paket (SKP).
• Memiliki Sertifikat Manajemen Mutu, Sertifikat Manajemen Lingkungan, serta Sertifikat Keselamatan dan Kesehatan Kerja, hanya disyaratkan untuk Pekerjaan Konstruksi yang bersifat Kompleks/Berisiko Tinggi dan/atau diperuntukkan bagi Kualifikasi Usaha Besar.
• Syarat Kualifikasi Teknis Lain
• Persyaratan lengkap lihat dokumen pemilihan

Rencana Umum Pengadaan (RUP)

• 68030876 · Pembangunan Pos Damkar Kec. Pelayangan · APBDP

Regulasi yang berlaku

Dipetakan otomatis dari jenis, metode, dan nilai paket. Status pasal mengikuti perubahan terakhir.

• Perpres 16/2018 · Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

  Dasar seluruh pengadaan barang/jasa yang dibiayai APBN/APBD.

  Telah diubah Perpres 12/2021 dan Perpres 46/2025.

• Peraturan LKPP 3/2026 · Pedoman persiapan dan pelaksanaan pengadaan melalui penyedia

  Tata cara persiapan, pemilihan, dan kontrak pekerjaan konstruksi/konsultansi konstruksi (Lampiran II). Menggantikan Peraturan LKPP 12/2021 jo. 4/2024; paket yang pemilihannya dimulai sebelum peraturan ini berlaku tetap mengikuti aturan lama (Pasal 10).

• Permen PUPR 10/2021 · Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (SMKK)

  Paket jasa konstruksi: Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) dan biaya SMKK.