Konsultan Perencanaan Dokumen Lingkungan 2

Ringkasan paket

Konsultan Perencanaan Dokumen Lingkungan 2 adalah paket tender jasa konsultansi badan usaha non konstruksi milik Kab. Tebo (Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Perumahan Rakyat) yang diumumkan melalui LPSE Kabupaten Tebo. Nilai HPS Rp 622.431.000 dari pagu Rp 700.000.000, sumber dana APBDP 2026. Metode pemilihan: Seleksi, Prakualifikasi Dua File, Kualitas dan Biaya. Lokasi pekerjaan: Kabupaten Tebo - Tebo (Kab.). Status: Tender Sudah Selesai.

Informasi paket

Kode paket

10173325000

Instansi

Kab. Tebo

Satuan kerja

Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat

Kategori

Tender

Jenis pengadaan

Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi

Metode

Seleksi — Prakualifikasi Dua File — Kualitas dan Biaya

Nilai HPS

Rp 622.431.000

Nilai pagu

Rp 700.000.000

Sumber dana / TA

APBDP 2026

Jenis kontrak

Waktu Penugasan

Lokasi pekerjaan

Kabupaten Tebo - Tebo (Kab.)

Wilayah

Kab. Tebo, Jambi

Tanggal dibuat

6 Oktober 2026

LPSE

LPSE Kabupaten Tebo

Jadwal tahapan

1. Pengumuman Prakualifikasi8 Oktober 2026 14:00 — 14 Oktober 2026 15:00
2. Download Dokumen Kualifikasi8 Oktober 2026 15:00 — 16 Oktober 2026 08:00
3. Penjelasan Dokumen Prakualifikasi12 Oktober 2026 08:00 — 12 Oktober 2026 09:00
4. Kirim Persyaratan Kualifikasi12 Oktober 2026 13:00 — 16 Oktober 2026 08:00
5. Evaluasi Dokumen Kualifikasi16 Oktober 2026 08:01 — 19 Oktober 2026 14:00
6. Pembuktian Kualifikasi19 Oktober 2026 08:00 — 19 Oktober 2026 14:00
7. Penetapan Hasil Kualifikasi19 Oktober 2026 14:01 — 19 Oktober 2026 14:30
8. Pengumuman Hasil Prakualifikasi19 Oktober 2026 14:31 — 19 Oktober 2026 15:00
9. Masa Sanggah Prakualifikasi19 Oktober 2026 15:01 — 23 Oktober 2026 08:00
10. Download Dokumen Pemilihan23 Oktober 2026 08:01 — 28 Oktober 2026 08:00
11. Pemberian Penjelasan26 Oktober 2026 08:00 — 26 Oktober 2026 09:00
12. Upload Dokumen Penawaran26 Oktober 2026 12:00 — 28 Oktober 2026 08:00
13. Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File I: Administrasi dan Teknis28 Oktober 2026 08:01 — 29 Oktober 2026 10:00
14. Pengumuman Hasil Evaluasi Administrasi dan Teknis29 Oktober 2026 10:01 — 29 Oktober 2026 10:30
15. Pembukaan dan Evaluasi Penawaran File II: Harga29 Oktober 2026 10:31 — 29 Oktober 2026 12:00
16. Penetapan Pemenang29 Oktober 2026 12:01 — 29 Oktober 2026 13:00
17. Pengumuman Pemenang29 Oktober 2026 13:01 — 29 Oktober 2026 13:30
18. Masa Sanggah29 Oktober 2026 13:31 — 2 November 2026 08:00
19. Klarifikasi dan Negosiasi Teknis dan Biaya2 November 2026 08:01 — 3 November 2026 13:00
20. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa3 November 2026 14:00 — 6 November 2026 11:00
21. Penandatanganan Kontrak4 November 2026 08:00 — 6 November 2026 11:00

Syarat kualifikasi (ringkasan pengumuman)

• Administrasi/Legalitas
• Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan kegiatan/usaha.
• SBU
• Sesuai dengan dokumen pemilihan
• NIB
• Sesuai dengan dokumen pemilihan
• Menyetujui Pernyataan Pakta Integritas
• Mempunyai status valid keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak.
• Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa
• Secara hukum mempunyai kapasitas untuk mengikatkan diri pada Kontrak yang dibuktikan dengan:
• a) Akta Pendirian Perusahaan dan/atau perubahannya;
• b) Surat Kuasa (apabila dikuasakan);
• c) Bukti bahwa yang diberikan kuasa merupakan pegawai tetap (apabila dikuasakan); dan
• d) Kartu Tanda Penduduk.
• Menyetujui Surat Pernyataan Peserta yang berisi:
• a) Yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, dan kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan;
• b) Badan usaha tidak sedang dikenakan sanksi daftar hitam;
• c) Yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi daftar hitam lain;
• d) Keikutsertaan yang bersangkutan tidak menimbulkan pertentangan kepentingan;
• e) Yang bertindak untuk dan atas nama badan usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
• f) Pimpinan dan pengurus badan usaha bukan sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah atau pimpinan dan pengurus badan usaha sebagai pegawai Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang sedang mengambil cuti diluar tanggungan Negara;
• g) Pernyataan lain yang menjadi syarat kualifikasi yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan;
• h) Data kualifikasi yang diisikan dan dokumen penawaran yang disampaikan benar, dan jika dikemudian hari ditemukan bahwa data/dokumen yang disampaikan tidak benar dan ada pemalsuan maka peserta bersedia dikenakan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
• Teknis
• Memiliki Pengalaman Pekerjaan:
• a) Pekerjaan di bidang Jasa Konsultansi paling kurang
• pekerjaan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak;
• b) Pekerjaan yang sejenis berdasarkan jenis pekerjaan, kompleksitas pekerjaan, metodologi, teknologi, atau karakteristik lainnya yang bisa menggambarkan kesamaan, paling kurang
• pekerjaan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak; dan
• c) Nilai pekerjaan sejenis tertinggi dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir paling kurang sama dengan 50% (lima puluh persen) nilai total HPS/Pagu Anggaran.
• Penyedia dengan kualifikasi usaha kecil yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun atau Penyedia untuk Agen Pengadaan dari unsur Jasa Konsultansi Non Konstruksi Badan Usaha dan belum memiliki pengalaman dikecualikan dari ketentuan butir 1) huruf a) sampai dengan huruf c) untuk nilai paket pengadaan sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Rencana Umum Pengadaan (RUP)

• 68037699 · Konsultan Perencanaan Dokumen Lingkungan 2 · APBDP

Regulasi yang berlaku

Dipetakan otomatis dari jenis, metode, dan nilai paket. Status pasal mengikuti perubahan terakhir.

• Perpres 16/2018 · Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

  Dasar seluruh pengadaan barang/jasa yang dibiayai APBN/APBD.

  Telah diubah Perpres 12/2021 dan Perpres 46/2025.

• Peraturan LKPP 3/2026 · Pedoman persiapan dan pelaksanaan pengadaan melalui penyedia

  Tata cara persiapan, pemilihan, dan kontrak barang/jasa lainnya/konsultansi nonkonstruksi (Lampiran I). Menggantikan Peraturan LKPP 12/2021 jo. 4/2024; paket yang pemilihannya dimulai sebelum peraturan ini berlaku tetap mengikuti aturan lama (Pasal 10).